Berita

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan banyaknya calon tunggal di Pilkada 2024 membuktikan partai politik tidak mempersiapkan kader internal partainya dengan baik, akhirnya mengusung calon dari partai lain. Selain itu Khoirunnisa juga memandang fenomena …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mendukung penguatan rekritmen dan kaderisasi patai politik untuk pencalonan kepala daerah. MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah dan membuka kesempatan bagi berbagai partai …

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan, calon tunggal dalam pilkada merupakan kompetisi yang tidak ideal. Pasalnya, pilkada seharusnya kompetisinya orang dengan orang, bukan dengan kotak kosong. “Kita tahu yang namanya calon tunggal kan pasti enggak ideal, calonnya cuma satu …

Sebanyak 43 daerah di Indonesia diperkirakan bakal diisi calon tunggal di Pilkada 2024, artinya daerah-daerah tersebut akan melawan kotak kosong saat pemungutan suara 27 November 2024 mendatang. 43 daerah yang terdiri dari 1 provinsi, 5 kota, dan 37 kabupaten berpotensi …

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong kembali muncul di beberapa daerah pada Pilkada 2024. Hal itu mencerminkan dinamika politik yang kompleks, partai-partai besar bersatu dalam satu koalisi sehingga hanya sedikit ruang bagi calon lain untuk maju. Pada Pilkada 2024 mendatang, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibanding Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020 silam terdapat 25 calon tunggal, sementara pada Pilkada 2024 tercatat ada 43 calon tunggal. Pendaftaran calon kepala daerah seharusnya digelar pada 27-29 …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024. Dalam temuannya Bawaslu menyoroti tiga tahapan krusial Pilkada 2024: pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Ketiga tahap tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan pilkada yang berintegritas. “Jika tidak dikawal …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut, calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak bisa dianggap wajar. Meski calon tunggal sah dan konstitusional namun bukan cara terbaik menghargai kedaulatan rakyat dalam memilih dan membangun demokrasi yang sehat. “Undang-Undang Pilkada harus memuat aturan …

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan beberapa anggota dalam koalisi merangkum temuan dan beberapa penyebab masih banyaknya hoaks dalam buku …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur tentang presentase dukungan partai politik pada calon disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pasal 15 tentang …