Politik kekerabatan tumbuh subur dalam berbagai gelombang pilkada di Indonesia, termasuk di Pilkada Serentak 2020. Kendati sebagian masyarakat memandang negatif praktik ini, tetapi persoalan struktural seperti regulasi, kondisi masyarakat, dan kelembagaan politik membuat politik kekerabatan masih berpeluang terus berkembang. Politik kekerabatan berupa pencalonan kerabat politisi nasional maupun daerah kembali mencuat di sejumlah daerah di Pilkada 2020. Hasil jajak pendapat Kompas …

Peradilan khusus pemilu mendesak dibentuk sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan elektoral. Desain kelembagaan dan mekanisme pencarian keadilan pemilu yang ada saat ini dinilai rentan menimbulkan tumpang tindih putusan lantaran terlalu banyaknya pintu untuk mencari keadilan. Akibatnya, pencarian keadilan dalam penyelenggaraan pemilu justru tidak dapat diwujudkan. Wacana untuk membentuk peradilan khusus pemilu pun telah mengemuka sejak tahun 2009, dan terus …

Selain menurunkan ambang batas atau syarat pencalonan dalam pilkada yang diatur di dalam undang-undang, optimalisasi peran dan fungsi partai politk dalam menyiapkan kader dan calon pemimpin juga menentukan kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020. Alasannya, dengan hanya menurunkan ambang batas tidak serta-merta menjamin fenomena calon tunggal dan dominasi dinasti politik bisa diminimalisasi sebab kualitas setiap calon juga ditentukan oleh kaderisasi yang …

Badan Pengawas Pemilu telah menerima permohonan sengketa pencalonan yang diajukan empat bakal pasangan calon dalam pilkada.  Pengajuan permohonan sengketa itu dilakukan dalam tahapan perbaikan syarat dukungan. Keempat bakal calon tersebut berasal dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sigi, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Selasa (28/7/2020), menyebutkan, di Kota Bukittinggi, permohonan sengketa diajukan M Fadli-Yon …

Kecenderungan munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2020 menimbulkan kekhawatiran karena tren selama ini jumlah calon tunggal terus meningkat dari pilkada ke pilkada. Kehadiran calon tunggal, antara lain, dinilai menjadi cerminan pragmatisme partai politik untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi lokal. Kajian Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menunjukkan fenomena calon tunggal cenderung terus meningkat, termasuk dalam pilkada 2020. Calon tunggal …

Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan diterapkannya protokol kesehatan dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada lanjutan di 270 daerah yang menggelar pemilihan pada Desember 2020. Protokol kesehatan menjadi syarat mutlak untuk dipatuhi bagi petugas dan calon pemilih di seluruh tahapan di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sebab, jumlah orang yang terpapar virus di Indonesia terus meningkat. Jika protokol kesehatan tidak …

Sejumlah ketentuan dalam UU Pilkada menyulitkan penegak hukum untuk menindak pelanggaran pidana pemilihan. Salah satu ketentuan yang menyulitkan adalah singkatnya waktu penanganan aduan atau dugaan pelanggaran. Sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berpotensi menghambat penegakan hukum Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tenagh pandemi Covid-19. Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu, …

Serangan siber yang terus terjadi ke peladen Komisi Pemilihan Umum tak bisa dianggap remeh. Penyelenggara pemilu itu dituntut untuk memperbaiki sistemnya agar lebih kuat menangkal serangan peretas. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, dalam diskusi daring bertajuk ”Keamanan Siber Teknologi Pilkada 2020” yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Minggu (19/7/2020), mengatakan, serangan siber ke peladen KPU sudah terjadi …

Keterbatasan ruang fiskal daerah jadi kendala pencairan anggaran Pilkada 2020. Pemerintah tak mau memaksa, tetapi lebih memilih mengendurkan syarat. DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat mengendurkan syarat pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sebab, tak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat di tengah pandemi Covid-19. Saat rapat kerja Komisi II DPR dengan …

Kemendagri mengingatkan agar pemerindah daerah segera mencairkan anggaran pilkada sesuai yang disepakati dalam NPHD paling lambat 15 Juli 2020. Hingga akhir pekan lalu, tepatnya 10 Juli, terdapat lebih dari 100 pemerintah daerah dengan realisasi anggaran pilkadanya masih di bawah 50 persen anggaran yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Hal itu menjadi lampu kuning bagi pemenuhan anggaran Pilkada …