Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (26/11/2018). FOTO: SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memfinalisasi draf surat keputusan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah. Dari beberapa opsi, pilihan KPU cenderung mengerucut pada opsi ”moderat” yang dianggap bisa mengakomodasi …

JAKARTA, KOMPAS – Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 20/2018 dan Nomor 26/2018, yang melarang bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif, makin melanggengkan siklus demokrasi yang buruk. MA dinilai tidak membaca secara utuh dampak jika mantan napi itu terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, dampak putusan MA …

JAKARTA, KOMPAS – Untuk menjamin akurasi data, Komisi Pemilihan Umum mencermati Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang diduga ganda dengan cara dua tahap. Selain mencocokkan semua elemen DPT sebagai tahap pertama, KPU juga melakukan verifikasi faktual untuk DPT yang diragukan sebagai tahapan kedua. KPU menjamin tak ada manipulasi data pemilih karena proses penyusunan daftar pemilih transparan sehingga publik bisa mengakses …

Beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait dengan pencalonan bekas narapidana perkara korupsi mendesak segera diselesaikan karena mengancam tahapan Pemilu 2019. JAKARTA, KOMPAS- Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam pemilu legislatif 2019 mendesak segera ditemukan. Jika dibiarkan berlarut, persoalan itu berpotensi menganggu proses Pemilu 2019 yang akan memasuki masa …

JAKARTA, KOMPAS – Putusan pengawas pemilu di daerah yang memenangkan bakal calon anggota legislatif bekas napi kasus korupsi kembali muncul. Hal ini dikhawatirkan akan makin ”menggelindingkan” efek bola salju putusan pengawas yang mengakomodasi masuknya bekas napi kasus korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019, sekaligus menimbulkan kekacauan penyelenggaraan pemilu. Putusan sengketa terbaru terkait pencalonan bekas napi kasus korupsi pada Pemilu 2019 muncul …

Sudah dua pekan publik disuguhi ”gesekan” antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan pencalonan eks narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Berlarutnya penyelesaian bisa menggerus kredibilitas dua institusi penyelenggara pemilu. Pada Kamis (23/8/2018), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengunggah informasi terbaru di laman petisi dalam jaringan, Change.org,dengan tajuk ”Caleg Mantan Koruptor Diloloskan …

JAKARTA, KOMPAS – Biaya pengawasan Pemilu 2019 mencapai Rp 14,2 triliun. Jumlah ini meningkat 245 persen dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang menelan biaya Rp 4,12 triliun. Meski mengakui ada kenaikan, alokasi anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak sebesar itu. Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Minggu (26/8/2018), menjelaskan, anggaran pengawasan Pemilu 2019 yang dialokasikan pemerintah sebesar …

JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih di luar negeri untuk Pemilu 2019 dinilai belum mencerminkan realitas jumlah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum serta instansi terkait didorong untuk lebih aktif mendatangi dan mengakomodasi para pekerja migran di luar negeri agar hak konstitusional mereka terlindungi. Berdasarkan laporan Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri …

JAKARTA, KOMPAS – Tiga unsur penyelenggara pemilihan umum perlu segera bertemu dalam forum tripartit untuk memecahkan persoalan terkait putusan sengketa pencalonan anggota legislatif yang merupakan bekas napi kasus korupsi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan main di tingkat teknis oleh penyelenggara pemilu akan menciptakan ketidakpastian dan kekacauan penyelenggaraan pemilu. “Perlu ada forum tripartit antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan …

JAKARTA, KOMPAS – Indeks Demokrasi Indonesia 2017 mengindikasikan kondisi demokrasi Indonesia sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya, tapi relatif stagnan jika dilihat dalam rentang waktu hampir satu dekade. Penguatan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik, kaderisasi, dan pendidikan politik warga yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk memecah stagnasi demokratisasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diluncurkan oleh Badan …