Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hendaknya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Ini agar pemilihan tidak justru memperparah penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjadikan keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pakar kesehatan sebagai dasar mengambil keputusan terkait pemilihan lanjutan. Menurut rencana, Rabu (27/5/2020), Komisi II DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah …

Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tertunda akibat pandemi Covid-19 belum jelas. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum telah menyusun rancangan tahapan pemilihan lanjutan akan dimulai awal Juni mendatang, keputusan pemilihan lanjutan harus terlebih dulu disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat dihubungi, Senin (18/5/2020), mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) lanjutan tak bisa diputuskan …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 sangat berisiko karena sejumlah tahapan berpotensi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jika tetap dipaksakan, penyebaran virus berpotensi kian meluas. Penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR hendaknya mempertimbangkan agar pemilihan digelar pada 2021. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5/2020), mengatakan, kasus positif Covid-19 hingga hari ini …

Sejumlah gubernur mulai tegas melarang bupati dan wali kota di daerahnya memolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Seyogianya, larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat agar menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di 270 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Hingga Selasa (12/5/2020), setidaknya ada dua gubernur yang mengeluarkan surat edaran berisi larangan penggunaan …

Pengawasan terhadap politisasi bantuan sosial bagi warga terdampak wabah Covid-19 oleh kepala daerah yang berniat mencalonkan diri di Pilkada 2020 menjadi pekerjaan rumah   Badan Pengawas Pemilu. Keterbatasan ruang gerak dan regulasi tidak boleh menghentikan langkah Bawaslu untuk mencegah sekaligus menindak pelaku politisasi bansos Kekhawatiran terhadap politisasi bansos oleh petahana di Pilkada 2020 antara lain terlihat dari jajak pendapat daring Kompas …

Komisi Pemilihan Umum mengirimkan surat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menanyakan kepastian penanganan pandemi Covid-19. Surat itu berisikan dua pertanyaan kunci yang bakal jadi pedoman pelaksanaan tahapan lanjutan penundaan Pilkada serentak 2020. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengemukakan hal itu pada Minggu (10/5/2020) dalam diskusi daring yang digelar bersama Fakultas Hukum (FH) Universitas …

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19. Waktu pemungutan suara pemilihan yang semula dijadwalkan digelar pada September 2020 ditunda menjadi digelar pada Desember 2020. Perppu No 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo …

Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dari yang semula akan dilaksanakan 23 September menjadi 9 Desember. Dasar hukum penundaan pilkada serentak di 270 daerah itu hingga kini belum ada. Selain memberi dasar hukum untuk penundaan, perppu juga diharapkan mengatur penyederhanaan tahapan pilkada. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, dalam diskusi …

Lembaga penyelenggara pemilu memiliki dua pejabat baru. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dan Didik Supriyanto sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keduanya sudah banyak makan asam garam di urusan kepemiluan. Jumat (20/3/2020) siang telepon seluler Didik berdering. Bersama istrinya, ia tengah dalam perjalanan pulang dari kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Pasangan itu baru saja …

Pemerintah diminta tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 atau hanya menunda tiga bulan dari jadwal sebelumnya, 23 September 2020. Pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan digelar secara serentak pada Desember 2020 dinilai tidak mungkin dilakukan karena belum optimalnya penanganan pandemi Covid-19. Seruan itu mengemuka dalam diskusi daring ”Pilkada 9 Desember 2020, Mungkinkah?”, Minggu (19/4/2020). Diskusi tersebut menghadirkan pakar statistik …