Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang telah melakukan sejumlah capaian sejak 2018 hingga triwulan ketiga 2019, terutama ketika MK mampu memutus sengketa hasil Pemilu 2019 dengan transparan, terbuka bagi semua pihak, tepat waktu, dan relatif lancar. Namun, secara umum, kinerja lembaga peradilan ini masih perlu terus didorong. Hal itu dilakukan agar lembaga ini menghasilkan putusan-putusan yang lebih progresif untuk …
Komisi Pemilihan Umum merespons positif wacana pemisahan keserentakan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang mengemuka di dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali. Usulan untuk memisahkan pemilu presiden dan pemilu legislatif itu juga merupakan salah satu rekomendasi KPU kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Anggota KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, KPU merekomendasikan …
Ibarat menyusuri jalan berliku, begitulah kiprah anak muda di panggung politik nasional. Di tengah wacana alih generasi yang disebut akan terjadi pada 2024, sejumlah politisi muda yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 harus melawan sejumlah stigma dan stereotip sembari membuktikan bahwa janji-janji yang mereka sampaikan saat kampanye pemilu lalu bukanlah pepesan kosong. Puteri Anetta Komarudin (25) mengatakan …
Badan Pengawas Pemilu mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Undang-undang itu perlu disesuaikan dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan. Perbedaan itu antara lain pada UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada pengawas penyelenggaraan pemilihan di …
Sebanyak 122 permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi hingga 30 Juli mendatang. MK memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk mengajukan masing-masing 3 saksi dan 1 ahli untuk tiap permohonan. MK mengutamakan bukti berupa dokumen dan menempatkan saksi sebagai bukti pendukung dalam menangani sengketa selisih suara pileg. Dalam sidang pembacaan putusan …
Dana kampanye partai politik menjadi salah satu indikator kekuatan sumber daya ekonomi parpol untuk berkontestasi di pemilihan umum. Calon legislatif menjadi tumpuan parpol dalam penggalangan dana tersebut. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak menuntut eksistensi caleg agar lebih transparan dalam laporan dana kampanye. Sumber daya partai politik di Pemilu 2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya penerimaan …
Sejumlah permohonan dalam perselisihan hasil pemilu legislatif diduga tak cukup lengkap untuk dibawa ke MK. Kualitas dan kelengkapan sebagian permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif pada Pemilu 2019 menjadi sorotan. Kondisi ini tidak boleh mengurangi keseriusan Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon dalam menjalani tahapan persidangan. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, Minggu (14/7/2019), di Jakarta, melihat …
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap dua orang komisioner Komisi Pemilihan Umum diklaim relatif tidak memengaruhi lembaga tersebut menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Sementara terkait dengan persiapan Pilkada serentak 2020, tugas-tugas yang ada di divisi-divisi bersangkutan diklaim tinggal dilanjutkan oleh pejabat yang kelak akan menggantikan. Sehari sebelumnya, berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Evi Novida Ginting …
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada dua anggota Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dan diberhentikan dari jabatan teknis KPU. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di Jakarta, Rabu (10/7/2019). ”Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan …
Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum menyiapkan alat bukti dari KPU daerah untuk menghadapi rangkaian sidang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Alat bukti tersebut berupa formulir C1 plano hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau dokumen dan formulir lain untuk mendukung jawaban KPU sebagai termohon di Mahkamah Konstitusi. MK menggelar sidang pendahuluan untuk 260 perkara PHPU legislatif secara bertahap …
