JAKARTA, KOMPAS — Data calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi bertambah setelah sejumlah laporan dari daerah dan masyarakat sipil yang diterima Komisi Pemilihan Umum mengonfirmasi mengenai hal itu. KPU memperkirakan tambahan jumlah caleg yang merupakan bekas napi korupsi lebih dari 15 orang. Penambahan jumlah caleg eks napi korupsi itu sedang divalidasi KPU sebelum diumumkan kembali pekan depan. Tambahan caleg …
JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggara pemilu seyogyanya merespon maraknya isu dan tumbuhnya gerakan mendorong pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di media sosial belakangan ini. Komisi Pemilihan Umum perlu memperluas pengetahun pemilih mengenai profil calon anggota legislatif yang spektrum politiknya sebenarnya beragam. Fenomena golongan putih atau golput, menurut Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas, sebenarnya sudah ditemui …
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 49 calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 yang berlatar belakang bekas narapidana perkara korupsi. Rekam jejak para caleg tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan para pemilih saat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019. Dari 49 caleg bekas napi perkara korupsi yang diumumkan KPU, 40 orang adalah caleg tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari …
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengumumkan nama-nama mantan narapidana dalam kasus korupsi yang menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019, Rabu (30/1/2019) ini. Langkah ini diapresiasi oleh kalangan pegiat pemilu karena dapat membantu publik mengetahui rekam jejak para calon. ”Besok (Rabu) menurut rencana akan dibicarakan dan diumumkan kepada publik,” kata anggota KPU, Wahyu Setiawan, Selasa di Jakarta. Keputusan …
JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pelaporan dana kampanye dalam Pemilu 2019 masih memunculkan celah dan pertanyaan terkait sejumlah hal dasar, semisal asal dana kampanye dan kebenaran pelaporan dana kampanye itu oleh partai politik ataupun calon anggota legsilatif. Ketidakjelasan mekanisme tidak hanya berpotensi menurunkan akuntabilitas pemilu, tetapi juga memicu munculnya ruang gelap di dalam pembiayaan kampanye yang rentan diisi dengan kepentingan transaksional. …
Publik antusias menyambut debat capres-cawapres berikutnya. Animo ini mesti dimanfaatkan KPU untuk memantik perhatian lebih banyak calon pemilih. Momentum ini juga harus ditangkap pasangan calon presiden-calon wakil presiden sebagai peluang guna menunjukkan kompetensi. Apalagi, debat terkonfirmasi mampu memengaruhi publik. Efektifnya debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memengaruhi pilihan publik menjadikan ajang itu punya posisi strategis dalam kampanye …
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (26/11/2018). FOTO: SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memfinalisasi draf surat keputusan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah. Dari beberapa opsi, pilihan KPU cenderung mengerucut pada opsi ”moderat” yang dianggap bisa mengakomodasi …
JAKARTA, KOMPAS – Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 20/2018 dan Nomor 26/2018, yang melarang bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif, makin melanggengkan siklus demokrasi yang buruk. MA dinilai tidak membaca secara utuh dampak jika mantan napi itu terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, dampak putusan MA …
JAKARTA, KOMPAS – Untuk menjamin akurasi data, Komisi Pemilihan Umum mencermati Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang diduga ganda dengan cara dua tahap. Selain mencocokkan semua elemen DPT sebagai tahap pertama, KPU juga melakukan verifikasi faktual untuk DPT yang diragukan sebagai tahapan kedua. KPU menjamin tak ada manipulasi data pemilih karena proses penyusunan daftar pemilih transparan sehingga publik bisa mengakses …
Beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait dengan pencalonan bekas narapidana perkara korupsi mendesak segera diselesaikan karena mengancam tahapan Pemilu 2019. JAKARTA, KOMPAS- Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam pemilu legislatif 2019 mendesak segera ditemukan. Jika dibiarkan berlarut, persoalan itu berpotensi menganggu proses Pemilu 2019 yang akan memasuki masa …
