Komisi Pemilihan Umum menyiapkan lima bulan dari 25 bulan yang direncanakan dalam tahapan Pemilu 2024 sebagai bagian dari tahapan prapemilu. Selama ini, tahapan prapemilu kerap tidak dimasukkan ke dalam rencana dan desain tahapan pemilu di Tanah Air. Padahal, prapemilu merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan pemilu di negara demokratis. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, dalam diskusi daring …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu manjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Abdul Karim Omar; dan anggota KPU Kabupaten Maros, Mujaddid. Abdul terbukti memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Mujaddid tidak hadir dalam tujuh kali rapat pleno KPU Kabupaten Maros. Selain memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara pemilu, sidang pembacaan putusan …

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menilai pemilu presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang digelar serentak, kerap disebut pemilu lima kotak, membebani penyelenggara pemilu. Jumlah surat suara tidak sah juga tinggi. Karena itu, KPU menilai pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal sebagai skema pemilu yang ideal. Demikian disampaikan anggota KPU, Hasyim Asyari, saat dimintai keterangan dalam sidang uji …

Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu segera memutuskan tahapan untuk Pemilu 2024. Usulan awal, tahapan pemilu dimulai Januari 2021 atau 25 bulan sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada 21 Februari 2024. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Tim Kerja Bersama yang terdiri dari anggota Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum …

Pemilihan Umum 2024 mesti dijadikan momentum untuk melakukan uji coba penerapan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi. Uji coba pertama Sirekap pada pemilu lima jenis surat suara bisa menjadi titik awal dalam mempersiapkan Sirekap untuk menggantikan rekapitulasi manual berjenjang. Kertas Kebijakan yang disusun oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama The International Institute for Democracy …

Meskipun era reformasi telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, sistem politik nasional masih menghadapi sejumlah persoalan yang butuh diselesaikan. Ada sejumlah hal yang perlu kembali ditata dalam kehidupan demokrasi bangsa, seperti hubungan pusat dan daerah serta hubungan antarlembaga negara. Untuk itu, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengungkap perlunya omnibus law bidang politik untuk menata politik …

Pembentukan peradilan khusus pemilu dianggap sudah tidak lagi relevan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK diharapkan tetap menjadi lembaga pengadil sengketa hasil pemilu. Adapun tata kelola penegakan hukum pemilu juga harus dievaluasi. Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Pemilu dan Pemilihan 2024: Apa Kabar Peradilan Khusus?” yang diadakan oleh Kode Inisiatif, Minggu (29/8/2021). Narasumber yang berbicara dalam diskusi itu adalah peneliti …

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah memastikan tidak ada revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Padahal, sejumlah aturan perlu dievaluasi untuk menjawab kompleksitas gelaran pemilu dan pilkada pada 2024.  Untuk itu, perlu ada terobosan. Terobosan apa pun yang diambil diharapkan terlebih dulu melalui sosialisasi dan kajian yang mendalam sebelum diberlakukan. Komisioner KPU, Hasyim Asyari, mengungkapkan, ada sejumlah aturan pada …

Pakaian dinas dan kelengkapan atribut kepangkatan dinilai tidak tepat digunakan pada lembaga yang mengurus proses demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum. Penggunaan atribut kepangkatan dapat menciptakan suasana hierarkis. KPU akan merevisi keputusan penggunaan atribut kepangkatan tersebut. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno telah mengeluarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja …

Pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan  menyiapkan keamanan siber jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024. Keamanan siber itu menjadi sangat krusial karena akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Tanpa kepastian keamanan data siber, publik akan lebih sulit memercayai hasil pemilu. Peretasan terhadap laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur, pekan lalu, mesti menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu yang lain sehingga tidak …