Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah. Politik uang seolah sudah menjadi budaya dalam setiap gelaran pemilu. Meski tak mudah untuk menghilangkannya, pemberantasan politik uang tetap menjadi komitmen pengawas pemilu saat pemilihan kepala daerah serentak 2020. Ikhtiar ini …

Konstitusionalitas aturan keserentakan pemilu, sebagaimana telah diselenggarakan dalam Pemilu 2019, kini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengajukan uji materi atas ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu serentak. Direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, saat ini pihaknya dalam proses memperbaiki permohonan yang diajukannya. Pada dasarnya ketentuan pemilu serentak …

KPU berencana menerapkan rekapitulasi elektronik dalam Pilkada 2020. Jika sejumlah tantangan yang muncul dapat diatasi, langkah itu dapat meningkatkan kredibilitas pilkada, Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan metode rekapitulasi elektronik dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2020. Targetnya, adalah meningkatnya kecepatan waktu rekapitulasi suara dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pilkada yang akan digelar di 270 daerah tersebut. Rencana itu muncul karena …

Hingga Senin (7/10/2019), sebanyak 61 daerah dari total 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 belum menyelesaikan persoalan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah belum tercapainya kesepakatan besaran anggaran yang diusulkan penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), 61 daerah yang belum menadatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pencairan anggaran Pilkada 2020 …

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan agar sejumlah ketentuan mendapat dasar hukum yang jelas sehingga tidak berpotensi mengganggu tahapan Pilkada 2020. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan untuk menyiapkan revisi UU Pilkada yakni dengan membuat naskah akademik. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Jumat (4/10/2019), mengatakan, …

Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Hal ini agar anggaran Pilkada 2020 segera cair dan …

Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini KPU masih terus mematangkan penerapan e-rekap. Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini KPU masih terus mematangkan penerapan e-rekap dari aspek teknis dan aspek teknologi informasi. Anggota KPU Evi …

Komisi Pemilihan Umum memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Namun, aturan ini kemungkinan besar akan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut mengemuka …

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis partisipasi pemilih di Yogyakarta bakal meningkat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dibandingkan Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan tercapai karena dukungan dari semua pihak terkait. Dalam gelaran Pemilu 2019, secara nasional, target partisipasi pemilih  sebesar 77 persen. Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menargetkan partisipasi pemilih 80 persen. …

Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi. Indonesia tercatat sudah tiga kali menerapkan undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pergumulan tentang manfaat dan dampak buruk otonomi daerah terus …