Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal agar tidak ada lagi anggota KPU yang terjatuh dalam perilaku melanggar hukum, seperti korupsi. Sistem pengawasan itu bisa dibangun dari hal kecil, seperti membatasi pertemuan dengan pihak lain yang berpotensi konflik kepentingan atau mengatur agar ada pihak ketiga (staf KPU) dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, …

Wacana penataan sistem politik yang diangkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat banyak menyoroti persoalan politik uang dan politik berbiaya tinggi. Namun, alih-alih membenahi akar persoalan, solusi yang disodorkan para elite adalah jalan pintas perubahan sistem. Solusi itu tidak menghilangkan politik uang, hanya memudahkannya bagi para elite. Dua penataan sistem yang sedang digaungkan oleh pemerintah dan partai politik pendukungnya adalah mengembalikan …

Desain besar pemilu nasional dan lokal, utamanya pada keserentakan pelaksanaannya, kini tergantung pada Mahkamah Konstitusi. MK tengah menangani perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada terkait pelaksanaan kedua kontestasi politik tersebut, dan kini memasuki babak akhir. Pemohon dan pihak-pihak pemberi keterangan, seperti DPR dan pemerintah, diminta menyerahkan kesimpulan akhir pada 21 Januari mendatang. Perkara uji materi UU Pilkada dan …

Tiga ahli hukum dan perbandingan politik yang hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan keserentakan pemilu mengajukan bangunan argumentatif perlunya pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah. Asas-asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi dipandang akan lebih terpenuhi dengan pemisahan dua jenis pemilu itu. Tiga ahli yang hadir dalam lanjutan persidangan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang …

Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang terbangun lama tercoreng oleh penangkapan anggota KPU, Wahyu Setiawan, terkait dengan dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih. KPU meminta maaf atas kejadian ini dan akan mengambil inisiatif untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Dalam kasus ini, Kamis (9/1/2020), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Wahyu dan Agustiani Tio Fridelina yang …

Praktik demokrasi perwakilan diproyeksi mengalami perubahan seiring penggunaan kecerdasan buatan dan otomasi yang datang dalam era Revolusi Industri 4.0. Pada sisi lain, praktik demokrasi deliberatif atau diskursif masih menemui tantangan tersendiri seiring tingkat kesadaran politik masyarakat serta sentralisasi keputusan politik. Terkait hal itu, Harian Kompas, Desember lalu, menggelar diskusi dengan sejumlah ilmuwan dan praktisi. Ada pendiri Bandung Fe Institute (BFI) Hokky …

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengkaji desain penataan sistem politik ke depan yang ingin dibenahi melalui pembahasan beragam rancangan undang-undang di bidang politik. Namun, hingga sejauh ini belum ada konsep yang jelas dari DPR dan pemerintah mengenai desain koheren penataan sistem politik, kepemiluan, dan pemerintahan. Ada tujuh undang-undang (UU) yang akan dibenahi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke …

Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dijanjikan akan terbit pekan ini. Penerbitan aturan itu memberikan kepastian hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan penundaan pencalonan eks narapidana selama lima tahun sejak vonis bebas dijatuhkan. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Kepala Daerah merupakan konsekuensi atas terbitnya …

“Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik.” JAKARTA, KOMPAS— Rencana pemerintah menggabungkan sejumlah undang-undang bidang politik, kepemiluan, dan pemerintahan dalam produk omnibus law perlu dimulai dengan kajian desain yang koheren tentang penataan sistem politik ke depan. Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik. Apalagi, jika diterapkan, …

Rencana pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait cenderung beroleh tanggapan positif. Sejumlah catatan diberikan terutama yang berhubungan dengan proses elektoral dalam demokrasi. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (2/1/2020), mengatakan, rencana menggabungkan sejumlah aturan atau norma dalam undang-undang yang terkait itu merupakan terobosan baik. Hal ini …