Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu memiliki perbedaan indikator dalam menangani pelanggaran politik uang. MK mengacu pada seberapa besar praktik tersebut mampu memengaruhi pilihan pemilih dan memengaruhi hasil rekapitulasi suara. Sementara Bawaslu menilai, pembuktian politik uang cukup melalui peristiwa pemberian uang atau menjanjikan uang. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan, dalam diskusi virtual bertajuk ”Refleksi Perselisihan Hasil …

Kesimpulan dari Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 bentukan DPR yang akan disampaikan, Kamis (8/4/2021), bakal dijadikan masukan bagi tim kerja bersama lintas-instansi yang mengkaji persiapan Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini agar permasalahan yang terjadi saat Pilkada 2020 tak terulang. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Jakarta, Senin (5/4/2021), mengatakan, Panitia Kerja …

Perintah Mahkamah Konstitusi untuk menggelar pemungutan suara ulang di empat tempat pemungutan suara di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, siap dilaksanakan pada Kamis (8/4/2021). Kebutuhan anggaran bagi Badan Pengawas Pemilu Teluk Wondama yang sempat terkendala telah dipenuhi pemerintah daerah setempat. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Jakarta, Minggu (4/4/2021), mengatakan, KPU Teluk Wondama telah …

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah segera memberikan tambahan anggaran untuk pembiayaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Pasalnya, keterlambatan pemenuhan anggaran berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan PSU. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 18-22 Maret 2021, sebanyak 15 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dan satu daerah penghitungan …

Pemerintah daerah harus memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran sangat menentukan kelancaran terselenggaranya pemungutan suara ulang agar seluruh tahapan pilkada bisa tuntas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 18-22 Maret, 15 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dan satu daerah penghitungan suara ulang. Batas …

Sebanyak tujuh daerah dari 15 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang masih kekurangan anggaran. Komisi Pemilihan Umum daerah terus melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usulan anggaran yang bisa segera dicairkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020, ada 15 daerah yang diharuskan melaksanakan pemungutan suara ulang …

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020. Selain melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai putusan MK, ada sejumlah ketentuan teknis yang perlu direvisi seusai adanya putusan. ”Putusan MK perlu ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mengubah ketentuan teknis yang …

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo-Yakob Waremba. Tak hanya itu, pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan dibacakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 tersebut. Melalui putusan ini, perbedaan tafsir soal syarat mantan terpidana di pemilihan kepala daerah diharapkan tak terulang kembali. Dalam sidang pembacaan putusan …

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang. Atas putusan tersebut, KPU kini tengah membahas secara komprehensif terkait kesiapan berbagai aspek, termasuk kesiapan anggaran. Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/3/2021), mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan sejumlah KPU provinsi/kabupaten/kota …

Persoalan daftar pemilih yang kerap dijumpai di pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau menjelang pemilu. Pemutakhiran daftar pemilih harus berkelanjutan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, ketidakakuratan daftar pemilih tetap …