Partai Golkar menyusul lima partai politik lain di DPR yang tiba-tiba menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kini, dengan mayoritas fraksi bersikap menolak, proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR, berpeluang dihentikan. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai fraksi dengan kursi terbanyak di DPR memberi sinyal akan menolak revisi karena pertimbangan kondisi pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum DPP …

Keputusan untuk melanjutkan atau menunda revisi Undang-Undang Pemilu seyogianya tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek suatu kelompok tertentu. Revisi semestinya dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan pemilu yang menguntungkan masyarakat. Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan …

Status bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore yang berstatus warga negara Amerika Serikat masih mengambang. Badan Pengawas Pemilu masih mengkaji implikasi hukum status kewarganegaraan Orient, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menunggu kepastian status kewarganegaraan Orient dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orient terpilih sebagai bupati Sabu Raijua pada Pilkada 9 Desember 2020. Saat mendaftar, ia …

Polemik kewarganegaraan ganda bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menunjukkan sengkarut sinergi data kependudukan dengan data instansi terkait. Di tengah perkembangan teknologi informasi, sinergi pendataan seyogianya bisa lebih kuat. Orient terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 9 Desember 2020. Dalam waktu dekat, menurut rencana, ia akan dilantik. Persoalan kewarganegaraan ganda Orient mencuat setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Tarik-menarik kepentingan yang terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih lebih banyak berkutat pada apakah pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 ataukah dipertahankan pada 2024. Padahal, banyak isu lain di dalam RUU Pemilu memerlukan perhatian terutama yang terkait dengan upaya perubahan sistem pemilu, peradilan pemilu, dan pencegahan polarisasi masyarakat yang tajam. Fokus semata-mata pada penyelenggaraan …

Dua pekan setelah disetujui di tingkat pertama, Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan. Pengesahan pun berpotensi kian molor menyusul perubahan sikap fraksi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas. Jika betul kian molor, masyarakat akan dirugikan. Tak sedikit RUU dalam Prolegnas menyangkut kepentingan publik. Total 33 rancangan undang-undang (RUU) disepakati masuk Prolegnas 2021 …

Dua fraksi di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendorong terus dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilu. Revisi UU itu dinilai penting untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik dan mengoreksi sejumlah kekurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019, maupun Pilkada 2020. Penolakan sejumlah fraksi lainnya pun dinilai masih berupa dinamika yang sifatnya belum resmi disampaikan, lantaran belum ada …

Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan. Perubahan sikap Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di DPR yang tiba-tiba menolak revisi ditengarai karena khawatir ambang batas parlemen akan ditingkatkan melalui revisi sehingga mengancam eksistensi kedua partai tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak revisi UU …

Nasib kelanjutan Rancangan Undang-undang Pemilu kini menemui ketidakpastian setelah dua fraksi di DPR menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu diteruskan. Dinamika ini menimbulkan kerancuan di internal Komisi II DPR selaku pengusul RUU Pemilu, sebab draf RUU telah masuk ke Badan Legislasi DPR untuk diharmonisasi, dan dalam proses pengusulan untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem …

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengikuti Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Alasannya, selain kondisi pandemi Covid-19, Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku dinilai masih bisa digunakan untuk pemilu selanjutnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Amir Uskara, di Jakarta, Selasa (26/1/2021), mengatakan, fraksinya menginginkan agar Undang-Undang (UU) Pemilu yang berlaku sekarang, yakni UU …