Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dijanjikan akan terbit pekan ini. Penerbitan aturan itu memberikan kepastian hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan penundaan pencalonan eks narapidana selama lima tahun sejak vonis bebas dijatuhkan. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Kepala Daerah merupakan konsekuensi atas terbitnya …

“Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik.” JAKARTA, KOMPAS— Rencana pemerintah menggabungkan sejumlah undang-undang bidang politik, kepemiluan, dan pemerintahan dalam produk omnibus law perlu dimulai dengan kajian desain yang koheren tentang penataan sistem politik ke depan. Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik. Apalagi, jika diterapkan, …

Rencana pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait cenderung beroleh tanggapan positif. Sejumlah catatan diberikan terutama yang berhubungan dengan proses elektoral dalam demokrasi. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (2/1/2020), mengatakan, rencana menggabungkan sejumlah aturan atau norma dalam undang-undang yang terkait itu merupakan terobosan baik. Hal ini …

Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Hal itu harus sejak jauh hari diantisipasi para pemangku kepentingan di daerah. Pada pilkada serentak 2017 dan pilkada serentak 2018, dalam catatan Kompas, politik identitas sempat mewarnai kontestasi demokrasi elektoral di sejumlah daerah. Peneliti Pusat …

Penyelenggaraan Pemilu 2019 menorehkan sejarah baru bagi panggung politik Indonesia. Salah satunya dengan digelarnya pemilu serentak secara nasional untuk pertama kali, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sayangnya, pemilihan umum legislatif menyisakan dilema tersendiri, terutama terkait posisi calon anggota legislatif terpilih. Fakta menyebutkan, meskipun caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam penerapan sistem proporsional terbuka, kekuasaan partai politik tetap berpeluang menentukan …

Eks narapidana korupsi dapat mendaftar menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lima tahun setelah menjalani masa pidana. Komisi Pemilihan Umum akan segera merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada 2020 menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/12/2019). Kemarin, MK mengabulkan permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan Indonesia Corruption Watch yang menguji konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (2) Huruf g …

Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, dapat dijawab dengan reformasi sistem politik dan kepartaian. Sepanjang era reformasi, partai politik bergeming tanpa ada perubahan signifikan dari segi kelembagaan, sistem pendanaan dan transparansi keuangan, serta sistem perekrutan calon kepala daerah dan legislatif. Sistem politik yang minim transparansi, meritokrasi, serta berbiaya tinggi itu akhirnya …

Wacana perubahan sistem pilkada kembali menyeruak seiring maraknya kasus korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan dianggap menjadi faktor pendorong tindakan korup tersebut. Hanya saja, penelusuran Kompas terhadap data 121 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi 2004-November 2019 menunjukkan, kepala daerah hasil pemilihan DPRD ataupun pemilihan langsung sama-sama rentan terlibat korupsi. Dari 121 kepala daerah …

Beragam langkah masih bisa ditempuh Komisi Pemilihan Umum menyusul pencabutan usulan larangan bekas narapidana korupsi maju di pemilihan kepala daerah. Langkah ini bisa mencegah bekas napi korupsi maju dalam pemilihan. Namun, kalaupun tetap lolos, langkah tersebut memastikan pemilih tahu status bekas napi korupsi itu dan mempertimbangkannya saat memilih. Seperti diketahui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan …

Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Dengan demikian, terbuka peluang revisi dilakukan tahun depan atau empat tahun sebelum Pemilu 2024. Revisi jauh-jauh hari sebelum pemilu berkaca pada revisi sebelumnya yang selalu mendekati pemilu sehingga penyelesaiannya tergesa-gesa dan berimbas ke kualitas pemilu. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk di antara 50 rancangan undang-undang (RUU) …