JAKARTA, KOMPAS –   Memasuki masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum meminta para elite politik dan kandidat berkompetisi secara baik. Elite diharapkan bisa ”bertarung” menawarkan program, bukan justru saling menghina maupun saling menghujat. Pada hari kedua pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Minggu (5/8/2018), KPU masih belum mendapat informasi adanya partai politik atau …

JAKARTA, KOMPAS – Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 sudah akan dibuka pada Sabtu (4/08/2018) hingga 10 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan partai politik agar selain mempersiapkan konsolidasi politik, juga mulai mempersiapkan administrasi pencalonan dan pemenuhan syarat calon. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dipusatkan di Gedung KPU di Jakarta. Di hari terakhir pada 10 …

JAKARTA, KOMPAS – Jawaban atau keterangan Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu semestinya dioptimalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sarana verifikasi fakta-fakta kecurangan pilkada. Mampu atau tidaknya KPU daerah dan Panwaslu untuk menjawab dalil-dalil yang diutarakan pemohon yang merasa dirugikan dalam pilkada bisa menjadi salah satu tolok ukur MK dalam menentukan …

JAKARTA, KOMPAS – Partai politik ramai-ramai mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD untuk Pemilu 2019 yang terindikasi merupakan bekas napi perkara korupsi. Komisi Pemilihan Umum berharap regulasi untuk menyaring caleg yang pernah bermasalah hukum ini bisa diadopsi saat ada revisi Undang-Undang Pemilu. Pada proses perbaikan berkas pencalonan anggota DPR, tiga partai politik mengganti caleg yang merupakan bekas napi …

JAKARTA, KOMPAS — Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang calon anggota DPD di Pemilu 2019 merangkap pengurus partai politik, Dewan Perwakilan Daerah berkirim surat ke Komisi Pemilihan Umum. KPU diharapkan mengkaji sungguh-sungguh putusan itu dan memperhatikan hak politik para calon anggota DPD. Dalam surat DPD ke KPU disebutkan, MK berwenang untuk mengadili yang putusannya bersifat final. Meski demikian, sifat putusan MK seharusnya …

JAKARTA, KOMPAS- Mahkamah Konstitusi meregistrasi 70 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan menjadwalkan menggelar sidang perdana pada Kamis (26/7/2018) depan. Kendati registrasi serentak telah dilakukan, MK masih membuka peluang adanya permohonan sengketa baru, sepanjang permohonan itu diajukan dalam kurun waktu tiga hari setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, hingga …

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu prihatin masih ada partai politik yang mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi. Parpol semestinya mencalonkan kadernya yang bersih untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketua Bawaslu Abhan, Minggu (22/7/2018), di Jakarta, mengatakan, selain untuk kursi DPR, ada informasi masih ada bakal caleg bekas napi korupsi yang diajukan untuk kursi DPRD. “Tentu ini kami sayangkan …

JAKARTA, KOMPAS – Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang diketahui bekas narapidana perkara korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak harus diganti oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum menyayangkan masih ada parpol yang mencalonkan bekas napi perkara korupsi kendati sudah menandatangani pakta integritas. Bekas napi perkara korupsi yang diajukan jadi bakal caleg oleh partainya antara lain Ketua DPD …

JAKARTA, KOMPAS – Mudahnya calon anggota legislatif berpindah-pindah partai politik untuk bertarung dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikasi lemahnya pelembagaan politik partai. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi karena aktivitas politik di partai didekati secara pragmatis, bukan ideologis. Fenomena calon anggota legislatif petahana yang mencalonkan diri melalui partai berbeda juga muncul pada Pemilu 2019. Pada saat …

JAKARTA, KOMPAS – Dalam memberikan putusan dismissal yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa hasil pilkada diteruskan ataukah tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melibatkan penyelenggara pilkada. Pelibatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu itu penting guna menjamin semua pihak bisa menerima putusan MK. Hingga Minggu (15/7/2018), ada 67 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Tidak semua …