Partai Golkar menyusul lima partai politik lain di DPR yang tiba-tiba menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kini, dengan mayoritas fraksi bersikap menolak, proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR, berpeluang dihentikan. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai fraksi dengan kursi terbanyak di DPR memberi sinyal akan menolak revisi karena pertimbangan kondisi pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum DPP …