Komisi II DPR menargetkan sejumlah opsi model keserentakan pemilu telah tuntas disusun pada akhir Maret mendatang. Selanjutnya, para pemangku kepentingan akan diberi ruang untuk memberi masukan. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan menyusun sejumlah opsi model keserentakan pemilu dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman Pemilu 2019. Opsi yang dipilih kelak diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pemilu. Ketua Komisi …

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum menggantikan Wahyu Setiawan yang tersandung kasus dugaan korupsi. Raka Sandi berjanji akan menjaga integritas dan menjunjung tinggi profesionalitas agar kasus Wahyu tidak terulang di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, bekerja sama dengan pimpinan KPU lainnya untuk memulihkan kepercayaan publik pada KPU. ”Kepercayaan itu, kan, tidak …

Pemilihan model pemilu serentak yang akan diterapkan mulai Pemilu 2024 perlu dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang pernah terjadi pada Pemilu 2019, yang menelan ratusan jiwa. Fenomena tersebut menjadi pelajaran berharga bagi perumus undang-undang dalam menentukan regulasi pemilu. Ketua DPR Puan Maharani seusai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020), mengatakan, fenomena pilu …

Sejak reformasi, undang-undang pemilu berganti hampir setiap lima tahun sekali. Sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang terus melangkah menuju demokrasi yang stabil, Indonesia pun menatap pemilu ke pemilu dengan mekanisme yang dinamis dan terus berubah. Namun, akankah jalan perwujudan kedaulatan rakyat itu akan terus berubah dari pemilu ke pemilu? Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tekad baru untuk membuat sebuah aturan pemilu yang …

Banyak pasangan bakal calon perseorangan tak mampu memenuhi syarat minimal dukungan. Ketika syarat dukungan minimal terpenuhi, kandidat masih dibebani kewajiban mengunggahnya ke sistem KPU. Pasangan bakal calon perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah 2020 berguguran. Syarat pencalonan yang berat menjadi penyebabnya. Jumlah calon yang gugur pun berpotensi bertambah saat proses verifikasi administrasi dan faktual oleh penyelenggara pemilu di daerah. Berdasarkan data …

Cenderung tingginya bakal calon yang melaju dari jalur perseorangan dipicu keyakinan terhadap modal sosial individu, terbukanya peluang menang, dan kesulitan mengakses pencalonan dari jalur partai politik. Kondisi ini perlu dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik, terkait pencalonan. Masih cukup banyak pasangan bakal calon bupati/wali kota yang memanfaatkan hari terakhir penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan ke KPU setempat, Minggu (23/2/2020). Anggota …

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta untuk segera mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan yang telah direvisi. PKPU tersebut telah mengaokomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi terbaru dan sudah rampung diharmonisasi. Anggota KPU, Evi Novida Ginting, mengatakan, KPU sudah menyelesaikan revisi PKPU Pencalonan. Proses harmonisasi PKPU di Kemenkumham pun telah selesai dilakukan. Sejumlah pendapat yang disampaikan Menteri Hukum dan …

Aliansi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk membahas revisi paket undang-undang di bidang politik jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional 2024. Pembahasan lebih dini tersebut penting mengingat banyaknya cakupan dan substansi yang perlu dibahas secara mendalam. Aliansi masyarakat sipil mendesak revisi UU Kepemiluan yang akan dibahas sepaket dengan enam RUU lainnya dilakukan jauh-jauh hari …

Hasil Sensus Penduduk 2020 antara lain dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada. Karena itu, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono di Jakarta, Senin (17/2/2020), mengatakan, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menjadi dasar Sensus Penduduk …

Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan sebagian partai politik untuk menentukan bakal calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 didorong bersifat terbuka. Hal ini untuk memastikan kualitas hasil dan pelaksanaan pilkada yang berlangsung. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, Selasa (11/2/2020), mengatakan, harus ada uji publik yang dilakukan terkait hal itu. Mekanisme itu menjadi bentuk keterbukaan …