Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait penetapan pengganti mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang diberhentikan karena kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota legislatif. Komisi II DPR berkomitmen menetapkan pengganti Wahyu pada pekan ini. Namun, sejumlah kalangan berharap proses penetapan pengganti Wahyu segera dilaksanakan agar kerja penyelenggara pemilihan umum bisa optimal. Apalagi saat ini tahapan …

Kasus dugaan suap terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, terkait pergantian antarwaktu caleg PDI-P kembali memantik perbincangan ihwal kualitas perekrutan lembaga penyelenggara pemilu itu. Model perekrutan dan pergantiannya, juga catatan integritas, mengapung dalam perbincangan publik. Posisi Komisi Pemilihan Umum pun turut diperbincangkan ulang. Bagaimana klaim netralitas yang selama ini diutarakan bisa diuji serta dibuktikan. Di dalamnya, berisikan gugatan …

Formasi koalisi berpotensi menjadi solusi untuk memperkuat sistem presidensial di tengah sistem multipartai ekstrem dalam pemilu. Faktor nonsistemik yang disebut format koalisi itu menjadi penting untuk mencari keseimbangan dan penguatan pada sistem presidensial serta aspek penguatan pada pemerintahan. Sistem pemilu dinilai tidak bisa diharapkan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochammad Nurhasim, mengatakan, stabilitas pemerintahan dan …

Pemilihan pendahuluan kembali diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penggantian anggota legislatif yang tak sesuai dengan semangat perundang-undangan. Upaya pengaturan pemilihan pendahuluan dalam regulasi pemilu dinilai lebih memberi solusi daripada terus-terusan berkutat pada perdebatan untuk mengubah sistem pemilu. Pemilihan pendahuluan (primary election) ini memungkinkan terjadinya proses nominasi kandidat anggota legislatif yang lebih transparan dan terbuka karena melibatkan publik, serta mungkin …

Komisi Pemilihan Umum telah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan praktik pengurangan anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh sejumlah daerah secara sepihak tanpa memperhatikan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Praktik pemangkasan jumlah anggaran pilkada yang disepakati dalam NPHD—sebagai dasar pencairan dana APBD—bukan pertama kali terjadi. Ketua KPU Arief Budiman, Senin (27/1/2020), di Jakarta, mengatakan, pembicaraan dengan Kemendagri …

Kasus dugaan suap yang melibatkan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan menjadi salah satu bagian kecil dari adanya potensi pengabaian suara rakyat melalui upaya partai politik mengganti anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019. Kondisi ini tidak hanya merugikan caleg terpilih, tetapi juga merusak pemilu, dan menafikan suara rakyat yang diberikan kepada calon tertentu. Kasus Wahyu Setiawan tidak dapat dilepaskan …

Penggunaan aplikasi elektronik dalam rekapitulasi atau e-rekap pada Pilkada 2020 disambut baik. Teknologi itu diharapkan bisa memudahkan atau memfasilitasi penyaluran suara rakyat dan memotong rantai manipulasi suara. Peneliti Network for Democracy dan Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pilihan penerapan e-rekap dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan proses elektoral di Tanah Air daripada penerapan e-voting atau voting secara elektronik. Selama …

Indikator partisipasi politik dalam indeks demokrasi, tahun 2019, yang dirilis The Economist Intelligence Unit, menurun. Turunnya partisipasi politik sebagai salah satu penentu kualitas demokrasi ini perlu diatasi pemangku kepentingan lewat perbaikan pelibatan publik pada pembuatan kebijakan atau regulasi. Indeks demokrasi yang dirilis pada Rabu (22/1/2020) itu mengukur lima indikator, yakni proses elektoral dan pluralisme; kebebasan sipil, keberfungsian pemerintah; partisipasi politik; …

Konstitusionalitas keserentakan pemilu kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan keserentakan pemilu ini tidak dapat dilepaskan dari desain pemilu yang diatur di dalam konstitusi. Mahkamah dalam beberapa kali putusan juga telah memberikan tafsirnya atas konstitusi terkait dengan keserentakan pemilu. Uji materi kali ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh direktur eksekutifnya Titi Anggraini. Pemohon mengajukan uji …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal agar tidak ada lagi anggota KPU yang terjatuh dalam perilaku melanggar hukum, seperti korupsi. Sistem pengawasan itu bisa dibangun dari hal kecil, seperti membatasi pertemuan dengan pihak lain yang berpotensi konflik kepentingan atau mengatur agar ada pihak ketiga (staf KPU) dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, …