Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengikuti Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Alasannya, selain kondisi pandemi Covid-19, Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku dinilai masih bisa digunakan untuk pemilu selanjutnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Amir Uskara, di Jakarta, Selasa (26/1/2021), mengatakan, fraksinya menginginkan agar Undang-Undang (UU) Pemilu yang berlaku sekarang, yakni UU …

Mahkamah Konstitusi akan mulai memeriksa 132 perkara sengketa hasil pilkada mulai Selasa (26/1/2021). Masyarakat sipil berharap MK bisa memeriksa perkara secara lebih substantif. Penyebaran berita bohong atau hoaks misalnya ditengarai menjadi model baru penggembosan suara yang banyak didalilkan pemohon. Selasa (25/1/2021), MK akan mulai memeriksa perselisihan hasil pilkada serentak 2020. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan hari pertama, MK dijadwalkan memeriksa 35 …

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang pemeriksaan perselisihan hasil pilkada serentak 2020 pada Selasa (26/1/2021). Tiga majelis hakim panel akan memeriksa perkara tersebut. Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan dengan metode daring dan luring. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso saat dihubungi, Minggu (24/1/2021), mengatakan jumlah perkara yang diregistrasi MK sebanyak 132. MK telah membentuk tiga majelis hakim panel …

Minimnya pendanaan dari negara bagi partai politik berimplikasi pada banyak hal negatif, di antaranya korupsi dan dikuasainya proses politik oleh pemodal atau pengusaha. Namun, untuk meningkatkan besaran bantuan bagi partai politik pun tak bisa sesuka hati. Perlu ada sejumlah syarat yang dipenuhi. Yang terutama, partai dituntut lebih transparan. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte dalam diskusi bertajuk …

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, bagi sejumlah pemerhati pemilu yang berbincang dengan Kompas, dianggap sebagai puncak gunung es dari rivalitas yang ditunjukkan suatu lembaga atas lembaga lain. Sebab Arief merupakan simbol KPU karena menempati jabatan Ketua KPU RI. Putusan DKPP …

Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang 11 ahli hukum dan pegiat pemilu untuk mengeksaminasi putusan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sejumlah pakar menilai putusan pemberhentian tak beralasan demi hukum sehingga Arief dapat menggugatnya ke pengadilan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, ada tujuh ahli hukum dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Jember, …

Transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, belum tuntas. Setiap lembaga dinilai cenderung menunjukkan kewenangan, bukan saling melengkapi satu sama lain. Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, saat diskusi bertajuk ”Menata Ulang Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu”, Minggu (17/1/2021), mengatakan, penyelenggara pemilu di Indonesia telah bertransformasi cukup baik selepas masa Orde …

Relasi di antara unsur-unsur penyelenggara pemilu yang tidak harmonis, terlebih apabila saling mendelegitimasi akan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pembenahan desain kelembagaan, kewenangan, serta pola rekrutmen pimpinan lembaga. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatan sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (13/1/2021) dinilai sebagai salah satu …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Rabu (13/1/2021), menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. DKPP menilai Arief melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) itu mengisyaratkan adanya desain hubungan kelembagaan antara KPU dan DKPP yang perlu dibenahi oleh pembuat …

Pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel diyakini mampu mematahkan persepsi biaya politik yang mahal. Laporan dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel cenderung mendorong pasangan calon habis-habisan menggelontorkan dana demi meraih kemenangan. Kajian Litbang Kompas terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari 739 pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di 265 daerah pemilihan menunjukkan rata-rata pasangan melaporkan …