Hilangnya klausul yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dikembalikan kepada partai politik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif, Kamis (5/12/2019), menyebutkan hilangnya klausul tersebut merupakan kemunduran dalam berdemokrasi. Menurut Laode, untuk menjadi pejabat publik, seharusnya seorang calon …

Paradoks demokrasi yang menguat pasca-reformasi menggugah sekelompok orang untuk melahirkan sekolah khusus bagi politisi. Yang disasar para politisi muda. Harapannya, warna baru akan lahir di panggung politik, dan demokrasi kembali ke jalurnya. Sudah bukan rahasia, demokratisasi pasca-reformasi masih belum sesuai harapan. Demokrasi baru sebatas demokrasi prosedural, padahal untuk mencapai demokrasi yang ideal, demokrasi substansial menjadi unsur penting yang harus dicapai. …

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang di daerahnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemilihan dan pengamanan pemilihan. Adapun terkait KTP elektronik yang menjadi syarat memilih dan dukungan pada calon perseorangan, Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman untuk dokumen kependudukan itu sudah tuntas akhir tahun ini. Di hadapan gubernur dari 34 provinsi, Tito menyampaikan permintaan …

Kepastian jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah 2020 menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan kontestasi politik tingkat lokal tersebut. Tanpa kepastian jadwal tahapan, kandidat yang akan bersaing di dalam Pilkada 2020 berpotensi dirugikan karena ketidakjelasan waktu persiapan untuk menghadapi dinamika kontestasi yang akan berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merevisi Peraturan KPU (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, …

Komisi Pemilihan Umum tengah merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Tahapan terdekat yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan yang sedianya dijadwalkan pada 25 November, diundur hingga Desember 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirim surat edaran tertanggal 22 November ke semua KPU daerah mengenai perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor …

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai melompat dari persoalan yang sesungguhnya. Pembatasan dana kampanye diiringi pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD adalah pemilihan yang juga terdapat banyak masalah. Salah satu persoalan itu adalah biaya politik yang tinggi. “Persoalan uang di sana …

Komisi Pemilihan Umum  mencoba menghadirkan calon kepala/wakil kepala daerah yang berintegritas untuk dipilih oleh publik dalam pemilihan kepala daerah dengan memasukkan syarat larangan bagi mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan. Tujuan ini hendaknya ditangkap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan tidak menggugurkan larangan itu saat proses harmonisasi Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor …

Komisi Pemilihan Umum akan segera mengganti lima anggota KPU Kota Batam yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar etik. Kasus tersebut dinilai sebagai sinyal keras bagi profesionalisme KPU di sejumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Anggota KPU, Wahyu Setiawan, Kamis (21/11/2019), mengatakan, KPU akan segera melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibacakan pada …

Perekaman KTP elektronik untuk 11 kabupaten di Papua  yang menggelar pilkada tahun depan masih belum tuntas. Kondisi ini dapat menghambat partisipasi warga dan kandidat kepala daerah yang menggunakan jalur independen. Hal ini disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Anugrah Pata, saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (19/11/2019). Bawaslu Papua pun berharap instansi terkait dapat meningkatkan perekaman KTP elektronik (KTP-el) …

Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji kembali rencana pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Menurut rencana, hanya daerah rawan konflik yang mekanisme pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Sementara itu, sejumlah fraksi DPR dan elemen masyarakat menolak rencana tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengutarakan, pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan pilkada langsung juga dapat mengganggu keamanan dan …