Tinggal tersisa kurang dari 250 hari dari waktu pemungutan suara serentak di 270 wilayah di Indonesia. Pencoblosan pada 23 September 2020 berlangsung di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Kompas, 20/1/2020). Dari sisa waktu yang tinggal sedikit itu, publik rasanya masih disuguhi informasi yang kelabu. Mereka belum tahu siapa calon yang akan mereka pilih, padahal waktu yang tersisa semakin …

Harian Kompas, dalam tajuknya ”Alpa Menjaga Asa Pilkada” (Senin, 16/12/2019) mengingatkan, selalu ada upaya untuk membalikkan arah demokrasi lokal. Contoh kasusnya adalah keinginan membalikkan mekanisme pilkada langsung ke DPRD dan pencalonan kepala daerah yang masih elitis. Fenomena tersebut merupakan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, karena selalu ada keinginan dan usaha untuk melucuti kedaulatan rakyat dan menggantinya dengan kedaulatan elite. …

Pasca Pemilu 2019, sejumlah partai politik menyelenggarakan suksesi kepemimpinan untuk menjalankan fungsi kaderisasi dan meningkatkan performa kinerja mesin politik masing-masing. Kendati demikian, hasil suksesi kepemimpinan sejumlah partai politik nasional justru tidak menunjukkan adanya proses regenerasi kepemimpinan yang efektif. Hal itu ditunjukkan oleh dominasi nama-nama lama yang kembali hadir sebagai pucuk pimpinan partai politik nasional. Misalnya, Megawati kembali terpilih sebagai Ketum …

Apakah persaingan antar partai politik peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2019 telah berlangsung bebas dan adil? Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan parameter pemilu demokratik. Salah satu yang perlu dievaluasi dari setiap penyelenggaraan pemilu adalah: apakah pemilu sebagai persaingan antar-peserta pemilu sudah berlangsung secara bebas dan adil (free and fair). Evaluasi perlu dilakukan karena persaingan yang bebas …

Di penghujung 2019, sebagian dari kita cemas dengan masa depan demokrasi. Sebelumnya, di awal tahun, sebagian kita cemas dengan prospek pemilu (serentak). Ketika Pemilu Serentak 2019 berakhir, rasa lega terasa. Seperti ada beban berat di pundak yang telah terangkat. Publik mengapresiasi. Mengacu pada beberapa hasil survei, mayoritas responden menilai pemilu telah berlangsung jurdil. Meski demikian, penyelenggaraan pemilu serentak ini bukan …

Dalam kekaburan pengertian tentang buzzer, kita dihadapkan pada kesimpulan yang begitu lugas: buzzer telah menghancurkan demokrasi. Buzzer telah merusak demokrasi! Kesimpulan ini sering muncul belakangan seiring kontroversi penggunaan hoaks sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini masyarakat terkait dengan isu politik tertentu. Enak didengar, tetapi tidak jelas pengertiannya! Demikianlah nasib si buzzer. Begitu sering istilah ini mewarnai percakapan publik dan begitu akrab di telinga banyak orang. Namun, …

Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 27 Juni 2019 hingga tanggal pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, terdapat 115 hari merisaukan. Inilah hari-hari panjang yang membuka lebar ruang manuver politik pihak-pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan presiden. Pertama, manuver politik oleh elite partai dan nonpartai pendukung presiden terpilih demi kursi kabinet. Karena kursi bagi kader partai tidak …

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia. Pemilu demikian diyakini sejumlah kalangan akan membawa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik kita. Hal itu mungkin terjadi jika efek ekor jas (coattail effect) bekerja dan kecerdasan politik pemilih menjadi dasar bagi konstituen dalam memilih calon, baik calon presiden maupun calon anggota perwakilan (DPR dan DPD). Asumsi itu ternyata tak terbukti. Hasil …

Perjalanan demokrasi Indonesia lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kiprah para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober 2019. Sementara presiden dan wakil presiden akan dilantik 20 Oktober 2019. Sudah seharusnya, mereka merawat daulat rakyat yang sudah dimandatkan kepada …

Sidang Umum MPR Oktober mendatang akan membahas usul Perubahan Kelima UUD 1945. Perubahan yang diusulkan adalah agar kewenangan menetapkan GBHN dan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara dikembalikan ke MPR. Presiden Jokowi, misalnya, menyatakan setuju atas usul tentang pentingnya GBHN, tetapi Presiden menyatakan tak setuju apabila MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Saya memandang GBHN dapat dimasukkan kembali ke dalam UUD …