Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada kesepakatan bersama untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Empat kesimpulan Rapat tersebut sebagai …

Partai politik wajib memiliki tanggung jawab politik guna melakukan pelembagaan demokrasi internal melalui proses kandidasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan konstituen. Di tengah merebaknya wabah virus korona atau Covid-19 yang membuat masyarakat berada dalam situasi yang tidak nyaman dan penuh ketidakpastian, panggung politik di banyak daerah tetap menghangat seiring dengan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang memasuki …

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD dan atau pemilu kepala daerah, tetapi tak boleh dipisah. Rupanya parpol menolak kehendak MK ini. Dalam Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 …

Indonesia sedang dalam status darurat nasional pandemi corona berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan akan berlangusng hingga 29 Mei 2020. Semua pihak diminta melakukan upaya bersama untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang sejauh ini penderitanya terus bertambah. Hingga Senin (16/3) pemerintah mengkonfirmasi sudah 134 orang positif corona, dengan 5 diantaranya meninggal dunia. Secara global, tercatat lebih dari 182.605 …

When I was a young democracy activist in Indonesia, my colleagues and I wanted to strengthen civil society against President Soeharto’s authoritarian state.  It hardly occurred to us that civil society could foster identity politics focused on marginalizing minorities. But this is exactly what a newer generation of democracy advocates in Indonesia now confront – not only hindrances from the …

Dua rekomendasi penataan sistem politik yang diajukan dalam tulisan ini saling berkaitan. Kedua hal yang merupakan satu paket reformasi itu adalah reformasi parpol dan perubahan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD. Dari pemberitaan akhir-akhir ini terungkap adanya rencana pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi II) menata ulang sistem politik Indonesia dengan merevisi sejumlah undang-undang tentang politik. Setidaknya dua agenda penting hendak …

Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi UU Pemilu mendesak dilakukan menyusul berbagai evaluasi atas penyelenggaraan pemilu serentak lima surat suara pada 2019 lalu. Banyak pihak merekomendasikan pembuat UU meninjau kembali pola keserentakan yang diatur dalam UU …

Banyak kalangan mendorong agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU No 7/2017) segera direvisi atau bahkan diganti supaya Pemilu 2024 dipersiapkan lebih dini. Sebab, semakin banyak waktu persiapan pemilu, proses dan hasil pun bisa diharapkan akan lebih baik. Sejalan dengan usaha menyegerakan pembahasan RUU Pemilu tersebut, diskusi tentang sistem pemilu menyeruak kembali. Perdebatan itu terfokus pada isu mempertahankan …

Kliping Opini-Di dunia ini dikenal tiga jenis sistem pemerintahan. Pertama, sistem pemerintahan parlementer dengan contoh utama Inggris. Kedua, sistem pemerintahan presidensial dengan contoh utama Amerika Serikat. Ketiga, sistem pemerintahan campuran dengan contoh utama Prancis. Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri; pertama, kepala negara adalah raja atau presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kedua, perdana menteri ditunjuk dan bertanggung jawab kepada parlemen, …

Selain beratnya tantangan revolusi 4.0, capaian pembangunan di dalam negeri menghadapi persoalan kesenjangan antardaerah. Tak seluruh daerah dan wilayah menikmati dengan relatif setara. Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung di 49 persen (270) daerah merupakan tonggak krusial yang memengaruhi masa depan. Empat tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih (2020-2024) akan menentukan nasib daerah karena dua alasan. Pertama, daerah akan menghadapi …