Jagat pilkada mendadak gegap gempita, setelah keluar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, yang mendiskualifikasi Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai pasangan calon (paslon) pilkada Kota Bandar Lampung (Barlam). Eva-Deddy dalam putusan tertanggal 5 Januari 2021, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Sebagaimana …

Pemungutan suara Pilkada 2020 telah tuntas terselenggara. Saat ini tahapan beranjak memasuki penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Tentu banyak hal yang harus dievaluasi, baik dari sisi kerangka hukum, pelaksanaan teknis tahapan, partisipasi pemilih, maupun pengawasan dan penegakan hukum pemilihan. Beranjak dari Pilkada 2020, juga ada isu krusial untuk kita diskusikan, yaitu terkait pelaksanaan pilkada gelombang berikutnya. Berdasarkan Pasal …

PEMILU Kepala Daerah putaran kedua alias yang diselenggarakan sepanjang tahun 2010 ini menampakkan realitas yang menarik. Pertama, keluhan para kandidat tentang makin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangi pilkada. Sejumlah orang mengaku untuk pencalonan hingga pemenangan pilkada bupati/walikota memerlukan tidak kurang dari Rp 5 miliar rupiah. Sementara dalam pilkada gubernur, seorang calon harus mempersiapkan uang puluhan miliar. Ini kemudian …

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda, masyarakat masih menunjukkan kepercayaannya pada demokrasi. Puluhan juta pemilih pada  9 Desember 2020, mendatangi tempat pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Semangat itu perlu disambut elite dengan mendengar suara rakyat serta merumuskan kebijakan yang baik dan relevan bagi mereka. Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah untuk memilih 9 gubernur/wakil gubernur dan 261 bupati/wali kota …

Tanggal 9 Desember pekan ini berlangsung hajatan besar pilkada serentak 2020. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dilaksanakan di 270 daerah, yaitu 9 provinsi untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 224 kabupaten untuk memilih bupati/wakil bupati, dan 37 kota untuk memilih wali kota/wakil wali kota. Ini menjadi penyelenggaraan pilkada serentak pertama di era pandemi yang pernah terjadi. Pilkada ini juga tertunda dari jadwal …

Di tengah menanjaknya kasus positif Covid-19 dan berbagai kritik publik, pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum bergeming melanjutkan Pilkada 2020 di 270 daerah. Ada banyak alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan pilkada di tengah anggapan belum optimalnya upaya menangani penyebaran Covid-19. Mulai dari kemendesakan untuk mendapatkan kepemimpinan definitif secara tepat waktu, pilkada sebagai medium pengendalian Covid-19, momen untuk membantu pemulihan ekonomi …

DEMOKRASI telah menjadi pilihan yang terinternalisasi dalam berbagai sendi tata kelola pemerintahan kita. Tidak hanya ditandai perhelatan pemilu setiap lima tahun sekali, tapi juga menjadi bagian dari sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsp kebebasan, dan kesetaraan untuk semua orang (Tomas Meyer, 2020). Oleh karena itu, demokrasi harus ditopang seperangkat sistem hukum agar demokrasi tidak tergelincir …

Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar, terdakwa korupsi dan ditahan di LP Cipinang, dilantik sebagai Wali Kota Tomohon di Kantor Menteri Dalam Negeri, Jumat (7/1). Pelantikan terjadi di kantor Gamawan Fauzi, yang pernah dianugerahi julukan kepala daerah antikorupsi saat menjabat sebagai Bupati Solok. Apakah tangan Gamawan gemetar saat menandatangani keputusan pengesahan Wali Kota Tomohon? Luar biasa, itulah wajah ironi demokrasi Indonesia! Peristiwa …

Di tengah berbagai kontroversi yang ada terkait dengan ditunda atau tidak, tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus berlanjut. Saat ini sedang berlangsung masa kampanye yang dimulai sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Berbagai metode kampanye telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk digunakan para kandidat dalam menjangkau dan meyakinkan masyarakat …

Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Para akademisi dan dokter berpendapat, pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat hingga saat ini. Sebagai perbandingan, total kasus terkonfirmasi pada Mei 2020 adalah 5.000 kasus per 10 hari, lalu Juni 2020 meningkat menjadi 10.000 kasus per …