Masa kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung selama 71 hari dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember. Rentang waktu tersebut menjadi musim semi pencitraan politik di 270 daerah yang menggelar pilkada. Penyelenggaraan pilkada di musim pandemi sudah seharusnya dikelola tak sekadar coba-coba. Taruhannya nyawa manusia dan kesehatan masyarakat di tengah euforia politik citra. Jangan sampai pilkada menjadi kluster baru …

Dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bukanlah isu baru. Ini semua sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai kita sehingga politik kekerabatan telah mengisi ruang kosong proses kaderisasi politik di era Reformasi. Bedanya, di era Orde Baru ada ”konsentrasi” politik kekerabatan pada sedikit orang, sementara di era Reformasi politik kekerabatan telah meluas hingga tingkat paling rendah (hingga …

Tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah mengindikasikan ada yang salah dalam proses perekrutan dan seleksi kepala daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, 119 bupati/wali kota dan 21 gubernur/wakil gubernur telah ditindak KPK dalam perkara tindak pidana korupsi selama 2004-2019. Ada beberapa kecenderungan yang terjadi dalam proses penjaringan kepala daerah yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan rentannya …

DPR kini sedang membahas kembali undang-undang pemilu. Salah satu tema yang mengemuka soal penguatan sistem presidensial. Memperkuat sistem presidensial tak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretik, presiden dalam sistem presidensial itu sudah kuat. Pertama, presiden tak tergantung DPR, tak dapat dijatuhkan DPR karena alasan politik. Kedua, presiden dipilih langsung rakyat, legitimasinya sangat kuat. Ketiga, secara politik, kekuasaan kepresidenan dipegang satu …

Penting mengatur ulang jadwal pilkada dengan membagi tahapan keserentakan berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah sebagai upaya menghindari munculnya kluster baru Covid-19 dalam tahapan pilkada. Dalam tulisan berjudul ”Desain Pilkada Era Normal Baru” (Kompas, 15/6/2020), Juri Ardiantoro menyampaikan, potensi risiko menyelenggarakan pilkada pada Desember 2020 atau mengundurnya sampai 2021 tetaplah sama karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi akan …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditandatangani Presiden Jokowi menjadi UU, 4 Mei 2020. Perppu itu memuat dua isu penting terkait penundaan pilkada yang disebabkan berbagai kedaruratan, termasuk bencana non-alam Covid-19. Perppu ini mengubah …

Dengan adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemilu berdasarkan Pasal 122A ataupun Pasal 201A tersebut, tentu harus dipikirkan lebih lanjut beberapa konsekuensi kebijakan. Mempertanyakan pilkada pada saat pandemi Covid-19 saja sudah menjadi problematik tersendiri, apalagi memikirkan jawabannya. Jika berangkat dari perspektif konstitusi, lebih tepat jika dimulai dengan membaca paradigma bahwa sesungguhnya konstitusi merupakan resultante (hasil kesepakatan) sesuai kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, …

Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada kesepakatan bersama untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Empat kesimpulan Rapat tersebut sebagai …

Partai politik wajib memiliki tanggung jawab politik guna melakukan pelembagaan demokrasi internal melalui proses kandidasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan konstituen. Di tengah merebaknya wabah virus korona atau Covid-19 yang membuat masyarakat berada dalam situasi yang tidak nyaman dan penuh ketidakpastian, panggung politik di banyak daerah tetap menghangat seiring dengan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang memasuki …

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD dan atau pemilu kepala daerah, tetapi tak boleh dipisah. Rupanya parpol menolak kehendak MK ini. Dalam Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 …