Di tengah berbagai kontroversi yang ada terkait dengan ditunda atau tidak, tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus berlanjut. Saat ini sedang berlangsung masa kampanye yang dimulai sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Berbagai metode kampanye telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk digunakan para kandidat dalam menjangkau dan meyakinkan masyarakat …
Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Para akademisi dan dokter berpendapat, pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat hingga saat ini. Sebagai perbandingan, total kasus terkonfirmasi pada Mei 2020 adalah 5.000 kasus per 10 hari, lalu Juni 2020 meningkat menjadi 10.000 kasus per …
Isu Pilkada 2020 telah menimbulkan kontroversi yang tajam di ruang publik. Di satu sisi pemerintah melalui KPU menyatakan tak ada penundaan pilkada, di sisi lain sejumlah pihak seperti NU dan Muhammadiyah serta beberapa tokoh nasional menyarankan pilkada ditunda hingga ditemukan vaksin Covid-19. Apapun argumentasinya, kedua pihak terkesan terjebak dalam sikap nihilistik yang saling menegasikan satu sama lain. Seolah tak ada jalan …
Bencana non-alam berupa pandemi Covid-19 memaksa hampir 60 negara membatalkan atau menunda pemilu nasional dan atau pemilu lokal. Meski beberapa lembaga penyelenggara pemilu (election management body/EMB) memutuskan tetap menyelenggarakan pemilu, sebagian besar EMB gagal menangani kekhawatiran publik mengenai kesehatan. Hal ini akan berakibat pada jumlah pemilih yang menurun, kredibilitas isu kampanye yang diragukan, dan banyaknya petugas pemilu yang mundur. Apalagi, kontestan …
Di tengah desakan kuat rakyat akan penundaan pilkada serentak 9 Desember 2020, DPR dan pemerintah tetap bergeming. Pemerintah sepertinya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena akan ada penegakan hukum keras bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari teguran hingga ancaman diskualifikasi. Keyakinan ini diragukan banyak pihak: Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Komnas HAM, akademisi, aktivis pemilu/pilkada, Komite 1 DPD, NU, dan Muhammadiyah. …
Debat tentang dilaksanakan atau ditunda Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember adalah perdebatan tentang suatu kebijakan pemerintah di tengah krisis nasional, bahkan krisis global, akibat meluasnya serangan Covid-19. Dari pro dan kontra pemerintah dan para pengusul penundaan, terlihat bahwa alasan yang dikemukakan bersifat preferensi mengenai apa yang dianggap penting/ mendesak dalam krisis nasional akibat pandemi saat ini, mengapa penting/mendesak, dan …
Pertarungan opini dalam media digital semakin marak belakangan ini. Terlepas dari pro-kontra pendapat satu sama lain, kita memang tengah berada di era, apa yang diistilahkan John Keane dalam Democracy and Media Decadence (2013), era kelimpahan komunikatif. Era ini ditandai oleh dominasi media baru (new media) yang menggusur kebiasaan lama. Tanpa kendala jarak, khalayak memanfaatkan komunikasi multimedia yang tersebar secara radikal. Karenanya, merujuk …
Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman dan Pramono Ubaid positif terinfeksi Covid-19. Demikian pula beberapa komisioner KPU daerah dan anggota stafnya seperti di Tangerang Selatan dan Makassar serta 96 pengawas pemilihan kepala daerah di Boyolali. Setidaknya, 60 calon kepala daerah juga terindikasi positif Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diharapkan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 …
Saya ingin memulai artikel ini dengan sebuah pertanyaan asasi: mengapa kita harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah? Jawabannya sangat sederhana. Kita ingin agar rakyat menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka dan pemimpin itulah yang membuat program dan kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya. Namun, kalau dalam proses pemilihan …
Aplikasi rekapitulasi elektronik (sirekap) atau e-rekap menjadi topik penting menjelang pilkada di saat pandemi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat mempersiapkan implementasi e-rekap ini secara serius. Namun, inisiatif KPU ini dapat tentangan dari banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pimpinan Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai seyogianya rekapitulasi elektronik hanya diterapkan sebagai alat bantu rekapitulasi (Kompas, 27/8). ”Trust” Idealnya, pemilihan elektronik dilakukan pada …
