Dalam kekaburan pengertian tentang buzzer, kita dihadapkan pada kesimpulan yang begitu lugas: buzzer telah menghancurkan demokrasi. Buzzer telah merusak demokrasi! Kesimpulan ini sering muncul belakangan seiring kontroversi penggunaan hoaks sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini masyarakat terkait dengan isu politik tertentu. Enak didengar, tetapi tidak jelas pengertiannya! Demikianlah nasib si buzzer. Begitu sering istilah ini mewarnai percakapan publik dan begitu akrab di telinga banyak orang. Namun, …

Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 27 Juni 2019 hingga tanggal pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, terdapat 115 hari merisaukan. Inilah hari-hari panjang yang membuka lebar ruang manuver politik pihak-pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan presiden. Pertama, manuver politik oleh elite partai dan nonpartai pendukung presiden terpilih demi kursi kabinet. Karena kursi bagi kader partai tidak …

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia. Pemilu demikian diyakini sejumlah kalangan akan membawa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik kita. Hal itu mungkin terjadi jika efek ekor jas (coattail effect) bekerja dan kecerdasan politik pemilih menjadi dasar bagi konstituen dalam memilih calon, baik calon presiden maupun calon anggota perwakilan (DPR dan DPD). Asumsi itu ternyata tak terbukti. Hasil …

Perjalanan demokrasi Indonesia lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kiprah para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober 2019. Sementara presiden dan wakil presiden akan dilantik 20 Oktober 2019. Sudah seharusnya, mereka merawat daulat rakyat yang sudah dimandatkan kepada …

Sidang Umum MPR Oktober mendatang akan membahas usul Perubahan Kelima UUD 1945. Perubahan yang diusulkan adalah agar kewenangan menetapkan GBHN dan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara dikembalikan ke MPR. Presiden Jokowi, misalnya, menyatakan setuju atas usul tentang pentingnya GBHN, tetapi Presiden menyatakan tak setuju apabila MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Saya memandang GBHN dapat dimasukkan kembali ke dalam UUD …

Kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan pemberantasan korupsi boleh jadi merupakan sedikit hal yang masih dapat kita banggakan sebagai bangsa. Pada urusan lain, lebih banyak kisah ketertinggalan yang kita dengarkan. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menunjukkan kejengkelannya terhadap ketidakmampuan kita dalam menangkap peluang investasi asing. Sektor pertanian dan manufaktur kita kian tertinggal bahkan dibandingkan Vietnam. Dalam urusan pengembangan SDM, kita juga jalan …

Pasca-Pemilu 2019, dua partai politik sudah menyelenggarakan kongres atau muktamar. PDI Perjuangan (PDI-P) menyelenggarakan kongres partai pada 8-11 Agustus 2019 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20-21 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri yang telah memimpin PDI-P selama 20 tahun lebih kembali terpilih menjadi ketua umum PDI-P. Begitu pula Muhaimin Iskandar yang telah sepuluh tahun lebih memimpin PKB, kembali terpilih. Kedua tokoh …

Seorang presiden dalam negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial memegang dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden menyelenggarakan dua tugas dan kewenangan (fungsi), yaitu menetapkan undang-undang/UU (legislasi) dan menetapkan APBN (budget); dan melaksanakan UU dan APBN tersebut. Tugas dan kewenangan yang pertama dilaksanakan dengan DPR, sedangkan tugas dan kewenangan yang kedua dilaksanakan …

Politik tidak bisa menunggu. Dengan atau tanpa kita, ia terus bergerak mengambil keputusan terkait hidup sehari-hari. Ironisnya, pada saat politik semakin terbuka, anak-anak muda justru meninggalkan gelanggang. Masalahnya politik akan terus bekerja dengan atau tanpa kehadiran kita, kaum muda. Kepada siapa subsidi pendidikan mengalir, kenaikan harga transportasi berbasis aplikasi (online), sensor tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita baca …

Secara politik, Pemilihan Presiden 2019 berakhir melalui pertemuan kedua kontestan pada 13 Juli lalu, yang menandai penerimaan (“concession”) dari Prabowo Subianto atas terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Maka, dimulailah proses politik baru, yakni pembentukan kabinet yang nanti akan menjadi lokomotif dalam menjalankan pemerintahan periode kedua presiden Jokowi. Pertanyaannya kini, apakah ada keperluan anggota koalisi Jokowi ditambah …