Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah usai dan Joko Widodo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden RI. Jokowi menyatakan akan membuka peluang dan mengajak semua partai politik bekerja sama (koalisi) di pemerintahannya. Sejauh ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan akan ada …

Apabila anggota DPR dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden, siapa anggota DPR yang dipilih akan dipengaruhi oleh siapa calon presiden yang dipilih. Artinya, kalau seorang pemilih memberikan suara kepada pasangan X sebagai presiden dan wakil presiden, maka dalam pemilu anggota DPR, sang pemilih akan memberikan suara kepada partai/calon yang mengusulkan pasangan X tersebut. Hampir semua pemilih mengikuti dan mengenal para calon …

Rasanya tak ada yang berlebihan dengan kata-kata lama yang menarik bahwa “demokrasi itu riuh”. Bahkan sering kali harus diimbuhi dengan frasa kata “amat sangat”. Semua keriuhan itu memiliki nada berbeda, mengikuti setiap tahapan. Pasca-pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu keriuhan utama adalah membangun koalisi dan adanya oposisi bagi pemerintahan. Semuanya bermuara pada permintaan bagi-bagi kursi kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin …

Pemilu serentak telah usai. Sejumlah perempuan dengan nama besar, cakap, bersuara terang dan lantang bagi perbaikan nasib perempuan, gagal masuk Senayan. Sementara perempuan lain yang bermodalkan pulasan bak rembulan cantik datang melenggang. Saatnya kita renungkan apakah ini yang dikehendaki strategi affirmative action untuk menaikkan keterwakilan perempuan? Secara normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang …

Setiap demokrasi yang dipraktikkan oleh sebuah negara pasti memberi jalan konstitusional. Dalam buku Syarah Konstitusi, Mas’udi menyebut bahwa konstitusi sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar (grund gesetze) dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi merupakan tata aturan tertinggi yang memiliki kedudukan dan posisi penting dalam mengejawantahkan prinsip-prinsip utama kehidupan bernegara. …

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 memasuki tahap akhir. Selepas penetapan hasil pemilu pada 21 Mei lalu, proses yang masih harus dinanti adalah persidangan perselisihan hasil pemilu yang saat ini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Meski hasil Pemilu 2019 belum final, dengan merujuk hasil (sementara) ini, bakal terdapat sembilan dari 16 parpol peserta pemilu anggota DPR 2019 yang berhak menempatkan wakilnya ke …

Jika dianalisis konsep kelahirannya, sebagian besar kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memang diniatkan sebagai pemutus sengketa yang berkaitan dengan perkara politik. Pada perselisihan hasil pemilihan umum presiden saat ini, MK menemukan panggilan kesejarahan selaku proses pemutus hukum dalam sengketa politik. Kita semua meyakini, membawa ke MK adalah tindakan bermartabat. Persidangan akan berada di antara tim Prabowo Subianto sebagai pemohon, konsep KPU …

Satu tahap krusial Pemilu 2019—mencakup pemilu presiden dan pemilu legislatif—akhirnya selesai. Pemilu melelahkan dengan tensi politik tinggi itu berhasil menyelesaikan rekapitulasi nasional pilpres dan pileg yang diumumkan pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Dalam rekapitulasi yang selesai sehari lebih cepat itu, pasangan calon capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen), sedangkan pasangan calon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno …

Dalam hukum pemilu di Indonesia dibedakan antara pelanggaran atau sengketa dalam proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan pelanggaran dan sengketa proses diselesaikan Bawaslu, PTUN, peradilan pidana untuk pelanggaran pidana, dan DKPP untuk pelanggaran etik. Pelanggaran hukum dan sengketa dalam proses pemilu terbagi dalam tiga bentuk, yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran etik pemilu, …

Tidak lama setelah timbul masalah terkait banyaknya petugas pemilu yang meninggal dan kesalahan input dalam aplikasi Situng KPU, menguat kembali dorongan penerapan pemilu elektronik di Indonesia. Dorongan itu, di antaranya, berasal dari Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat. Konsep pemilu elektronik yang dimaksud cukup beragam dari mulai e-voting, e-counting, sampai e-recap. Pemilu elektronik dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari teknologi dalam …