Liputan Khusus

Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ini negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan alokasi yang masih sangat minim, hanya 1,5% dari …

Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 masih menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye, mulai persoalan buruknya pelaporan administrasi …

Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu diduga dilakukan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi warga, …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi terjadi berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Potensi kecurangan tersebut berupa praktik politik dinasti hingga penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan. Themis Law Firm menemukan setidaknya terdapat 35 daerah, terdiri …

Komisi Pemilihan Umum mempunyai standar kontrol untuk menjaga kualitas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Standar ini pun menjadi dasar KPU DKI Jakarta untuk menjawab saran perbaikan pendaftaran pemilih dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Laporan dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu dinilai masih sekedar formalitas administrasi belaka. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan 7 Maret 2024 lalu masih …

Teknologi dan informasi menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Namun dalam penerapannya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 masih memiliki beberapa catatan dalam proses rekapitulasi dan masalah transparansi. Padahal keberadaannya …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami kemunduran bagi keterwakilan perempuan melalui praktik pengaturan kebijakan KPU yang tidak mendukung afirmasi keterwakilan perempuan caleg dan tidak …

Pemilu 2024 masih menyisakan masalah bagi penyandang disabilitas, khususnya masalah pendataan pemilih penyandang disabilitas. Hal itu menimbulkan berbagai kendala administratif dan teknis dalam proses pemilu. Pada pemilu-pemilu sebelumnya partisipasi pemilih disabilitas juga seringkali terkendala masalah pendataan yang sampai saat ini …

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai digelar, setelah sidang pembacaan putusan selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, 8 Juni 2024. Total seluruh perkara yang yang diregistrasi MK sebanyak 297 perkara, sebanyak 191 perkara …