Tak seperti yang diharapkan oleh para pakar dan pegiat pemilu, pemilu serentak yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 tak memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Sebagai akibatnya, pada 17 April 2019, pemilih mesti memilih lima kandidat dari lima pemilihan secara bersamaan, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilihan Anggota Dewan …
Senin (10/12), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakrnas) di Hotel Mercure. Ancol, Jakarta Utara. Bawaslu mengundang seluruh anggota dan ketua Bawaslu 34 provinsi dan ketua Bawaslu di 514 kabupaten/kota. Pada pembukaan rakornas, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyampaikan laporan kinerja Bawaslu tahun 2018. 2018, Bawaslu mengelola 6,46 triliun rupiah Pagu alokasi anggaran untuk kegiatan Bawaslu di seluruh Indonesia …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan diskusi dengan topik “ Political Donation and Funding: How does the Business Deal with it?”. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menjadi keynote speaker. Dalam orasinya, Bambang mengungkapkan ada perbedaan antara garis partai yang dimuat di dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan pelaksanaan AD/ART. Jika di dalam AD/ART tertuang ide agar …
Dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang seluruh partai politik peserta pemilu ke acara Konferensi Nasional Hari Anti Korupsi. Pada acara ini, 13 dari 16 partai politik peserta pemilu bersedia menandatangani perjanjian komitmen dengan KPK untuk mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Tiga partai yang tak ikut tanda tangan yakni, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera …
Sengketa data pemilu bermula dari penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih DKI Jakarta kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) provinsi DKI Jakarta. Tak terima penolakan tersebut karena memandang data pemilih sebagai bagian dari informasi publik, Partai Gerindra menggugat KPU DKI Jakarta ke Komisi Informasi (KI) DKI …
Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, Papua, dilaporkan oleh KPU Provinsi Papua atas dugaan pelanggaran etik. Dua aduan pokok diajukan, yakni pembangkangan terhadap Putusan Panitia Pengawas (Panwas) Paniai dan terlibat dalam provokasi terhadap masyarakat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Paniai 2018. Provokasi dilakukan empat anggota KPU Paniai bersama salah satu pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati (wabup). Tak …
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Mohamad Saleh, mendapatkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selain Saleh, empat anggota KPU Donggala juga menerima sanksi peringatan keras akibat tak berlaku profesional dalam tugas pencetakan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Kelima personil ini dilaporkan oleh pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Donggala nomor …
Koalisi Nasional untuk Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melindungi hak pilih semua penyandang disabilitas mental. Perlindungan pun menekankan kepada KPU menjalankan fungsi melayani dari pusat hingga tingkat daerah dan sosialisasi pemilih mengenai disabilitas mental. Partai politik sebagai lembaga demokrasi dan peserta pemilu seharusnya berkepentingan melakukan pendidikan dan pemberdayaan pemilih disabilitas mental bukan mempolitisasi isu pemilih disabilitas …
Nomor urut 1 pada kertas suara menjadi sebuah kehormatan dan pengharapan bagi setiap Calon Legislatif (Caleg). Urutan pertama membuat nama Caleg tersebut cepat dikenal masyarakat, karena mudah terlihat. Berdasarkan data KPU yang diolah Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia pada Pemilu DPR 2009 persentase kemenangan Caleg nomor urut 1 mencapai 64,9%, sementara nomor urut 2 sebesar 19,3% dan nomor urut …
Rabu (14/11), publik dikejutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakan Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan meminta agra OSO kembali dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota …
