Pippa Norris and Andrea Abel van Es in the Elections Checkbook? Political Finance in Comparative Perspective (2017) defines political fund as all cash flows to and from political parties and candidates, including formal and informal revenue, both during and outside campaign stage. This term is certainly broader than campaign fund, which was interpreted by Didik Supriyanto and Lia Wulandari (2013) …
Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai semua aliran uang ke dan dari partai politik dan kandidat, termasuk sumber pendapatan formal dan informal, baik selama maupun diluar tahapan kampanye pemilihan. Istilah ini tentu lebih luas dari dana kampanye, yang diartikan oleh Didik Supriyanto dan Lia Wulandari (2013) …
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ini menarik perhatian organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Election Integrity (Netgrit), dan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif. KoDe Inisiatif mendukung penerapan e-rekap di Pilkada 2020 dengan sejumlah catatan (Keterangan …
Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempunyai hak untuk memilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Ketentuan sudah/pernah kawin bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih. …
The victory of the Pakatan Harapan coalition in the 2018 Malaysian General Elections brought new hope for electoral reform in this British Commonwealth country. Electoral reform has long been urged by the Malaysian Coalition for Clean and Fair Elections, commonly known as Bersih (Smeltzer & Paré 2015: 120). On April 28th 2012, Bersih, consisting of 184 non-governmental organizations (The Straits …
Senin (13/1), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pembacaan keterangan ahli untuk perkara No.55/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam sidang tersebut, Perludem menghadirkan dua orang ahli, yaitu Khairul Fahmi, ahli hukum tata negara di Universitas Andalas, dan Didik Supriyanto, ahli pemilu yang juga merupakan Ketua Perludem. Kedua ahli, setelah menjabarkan argumentasi dari sudut pandang …
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan awal tahun dalam bentuk evaluasi terhadap tahun politik 2019. Dalam satu rangkuman kalimat, Perludem menilai tahun 2019 sebagai tahun dimana demokrasi yang dipercayai oleh masyarakat gagal membuahkan pemerintahan yang baik akibat kebijakan-kebijakan dan kehendak elit yang lahir dari pragmatisme politik. Faktanya, tingkat partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 81 persen. …
Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan umum Malaysia tahun 2018 membawa harapan baru untuk reformasi kepemiluan di negara persemakmuran Inggris ini. Reformasi pemilu memang telah lama didesak oleh Koalisi Malaysia untuk Pemilihan Umum yang Bersih dan Adil, yang umumnya dikenal sebagai Bersih (Smeltzer& Paré 2015: 120). Pada 28 April 2012, Bersih, yang terdiri atas 184 organisasi non-pemerintah (The Straits Time, …
“Pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia (HAM) dan penyelenggaraanya tidak terlepas dari supremasi hukum. Pemilu memberikan contoh praktik pemenuhan HAM. Mencapai proses pemilu yang demokratis dan sejati merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang dapat memastikan penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis (Uni Eropa, 2016: 11).” Demikian pembukaan yang ditulis oleh …
Council of Foreign Relations mencatat bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia bahkan berada di urutan tertinggi kedua setelah Kamboja(Media Indonesia, 17 April 2018). Hal yang sama disampaikan oleh United Nations Children’s Fund (Unicef). Dari data yang dikelolanya, terdapat satu dari sembilan anak perempuan di …
