The victory of the Pakatan Harapan coalition in the 2018 Malaysian General Elections brought new hope for electoral reform in this British Commonwealth country. Electoral reform has long been urged by the Malaysian Coalition for Clean and Fair Elections, commonly known as Bersih (Smeltzer & Paré 2015: 120). On April 28th 2012, Bersih, consisting of 184 non-governmental organizations (The Straits …

Senin (13/1), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pembacaan keterangan ahli untuk perkara No.55/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam sidang tersebut, Perludem menghadirkan dua orang ahli, yaitu Khairul Fahmi, ahli hukum tata negara di Universitas Andalas, dan Didik Supriyanto, ahli pemilu yang juga merupakan Ketua Perludem. Kedua ahli, setelah menjabarkan argumentasi dari sudut pandang …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan awal tahun dalam bentuk evaluasi terhadap tahun politik 2019. Dalam satu rangkuman kalimat, Perludem menilai tahun 2019 sebagai tahun dimana demokrasi yang dipercayai oleh masyarakat gagal membuahkan pemerintahan yang baik akibat kebijakan-kebijakan dan kehendak elit yang lahir dari pragmatisme politik. Faktanya, tingkat partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 81 persen. …

Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan umum Malaysia tahun 2018 membawa harapan baru untuk reformasi kepemiluan di negara persemakmuran Inggris ini. Reformasi pemilu memang telah lama didesak oleh Koalisi Malaysia untuk Pemilihan Umum yang Bersih dan Adil, yang umumnya dikenal sebagai Bersih (Smeltzer& Paré 2015: 120). Pada 28 April 2012, Bersih, yang terdiri atas 184 organisasi non-pemerintah (The Straits Time, …

“Pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia (HAM) dan penyelenggaraanya tidak terlepas dari supremasi hukum. Pemilu memberikan contoh praktik pemenuhan HAM. Mencapai proses pemilu yang demokratis dan sejati merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang dapat memastikan penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis (Uni Eropa, 2016: 11).” Demikian pembukaan yang ditulis oleh …

Council of Foreign Relations mencatat bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia bahkan berada di urutan tertinggi kedua setelah Kamboja(Media Indonesia, 17 April 2018). Hal yang sama disampaikan oleh United Nations Children’s Fund (Unicef).  Dari data yang dikelolanya, terdapat satu dari sembilan anak perempuan di …

Rabu (11/12), Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan UU Dasar 1945. Mantan narapidana korupsi dengan masa hukuman lima tahun atau …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali gagal memasukkan aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski telah diusulkan di perubahan kedua PKPU Pencalonan Pilkada 2020 dan diusulkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat konsultasi, aturan ini tetap tak mendapat restu. PKPU Pencalonan No.18/2019 disahkan oleh KPU tanpa adanya norma larangan bagi …

“Boleh saja pemilu itu adil, hasilnya dapat diterima, KPU-nya bisa menjadi wasit dan bisa menemukan masalah, tapi tetap saja kita memerlukan media agar proses pemilu berjalan lebih transparan. Media membantu pemilih menentukan pilihannya dengan lebih bijaksana, karena selain media meliput janji-janji para kandidat, media juga menulis hal-hal penting seperti agenda setting para elit,”-Cherian George, pakar Media dan Politik Asia Tenggara …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam buku “Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu” yang diluncurkan di Jakarta (3/12) menetapkan prasyarat penerapan teknologi pemilu. Rekapitulasi elektronik (e-rekap) sebagai salah satu bentuk teknologi pemilu yang dibutuhkan Indonesia sudah memenuhi semua prasyarat untuk bisa diterapkan. Tapi, tren sikap pemangku kepentingan belum mau menerapkan …