Since its establishment in 2014, The Fijian Elections Office (FEO) with the Supervisor of Elections as the head of FEO, has started to develop electoral technology. There are more than five electoral technologies developed by FEO, including online recruitment systems, online training platform E-vuli, online voter registration systems, election logistics tracking applications, voting officer assistance applications, voting machines with touch …
Filipina menggunakan teknologi penghitungan suara elektronik atau e-counting sejak 2010. Teknologi tersebut diterima oleh masyarakat, bahkan pada survei yang dilakukan setelah Pemilu 2019, tingkat kepercayaan publik terhadap mesin e-counting mencapai 98 persen. Tingkat akurasi mesin juga seimbang dengan tingkat kepercayaan publik. Berdasarkan random manual audit (RMA) yang dilakukan, akurasi mesin e-counting di Pemilu 2019 mencapai 99,9 persen. “Di Pemilu Daerah …
Sejak didirikan pada 2014, The Fijian Elections Office (FEO) dengan Supervisor of Elections sebagai pimpinan FEO, telah mulai mengembangkan teknologi kepemiluan. Terdapat lebih dari lima teknologi kepemiluan yang dikembangkan oleh FEO, antara lain sistem rekrutmen online, platform pelatihan online E-vuli, sistem registrasi pemilih online, aplikasi pelacakan logistik pemilu, aplikasi asistensi petugas pemungutan suara, mesin pemungutan suara dengan layar sentuh atau …
Empat mantan penyelenggara pemilu ad hoc di Pemilu Serentak 2019 mengajukan judicial review atau uji materi mengenai keserentakan pemilu. Permohonan uji materi ini dibantu oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sebelumnya, pada 2019, Perludem pernah mengajukan uji materi mengenai keserentakan pemilu. Permohonan itu dijawab Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.55/2019 yang menyatakan bahwa model keserentakan pemilu tak mesti …
Penyerentakan pemilu presiden; pemilu legislatif nasional dan daerah; serta pemilihan kepala daerah di tahun yang sama dilakukan tanpa perubahan undang-undang. Konsekuensinya, penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 ini akan semakin rumit. Untuk menanggulangi hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan pemilu memikirkan penyederhanaan teknis, termasuk menyederhanakan surat suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan penyederhanaan surat suara untuk pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, …
Religion-based political parties or religious parties are a phenomenon commonly found in various countries around the world. This party is not only entrenched in countries that formalize certain religions and cultures as state identities, such as Israel, Pakistan and Afghanistan, but also in secular countries such as Germany and the Netherlands, or multicultural countries such as Indonesia. Research by Nancy …
Menyusun daftar pemilih merupakan kerja yang kompleks. Data pemilih harus betul-betul baik agar tidak terjadi penghapusan hak memilih. Di banyak negara, kerap terjadi kasus pemilih tak bisa memilih lantaran namanya tak terdaftar di daftar pemilih. Di Nigeria misalnya, pada Pemilu 2007, KPU Nigeria memutuskan untuk menggunakan teknologi perangkat Direct Data Capture (DDC) untuk membuat daftar pemilih. Pengadaan teknologi ini tersendat …
Partai politik berbasis agama atau religious political party merupakan fenomena yang lazim ditemukan di berbagai negara di seantero dunia. Partai ini tak hanya bercokol di negara-negara yang meresmikan agama dan budaya tertentu sebagai identitas negara, seperti Israel, Pakistan, dan Afghanistan, namun juga di negara-negara sekuler seperti Jerman dan Belanda, atau negara-negara multikultur seperti Indonesia. Penelitian Nancy L Rosenblum dari Harvard …
Wacana menambah masa jabatan presiden bergulir. Pengamat politik, Muhammad Qodari, dan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono, pada acara Mata Najwa (18/3) secara terang menyatakan dukungan agar periode masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Alasan bahwa presiden saat ini, Joko Widodo, bekerja dengan baik dan layak mendapatkan perpanjangan masa jabatan untuk meneruskan agenda pembangunan dan ekonomi, serta …
Kamis (1/4), Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT menyelenggarakan diskusi regional mengenai kondisi demokrasi di kala pandemi. Pegiat dari berbagai negara menyampaikan kondisi demokrasi di negara masing-masing: Indonesia, Malasia, Filipina, juga Thailand dan Myanmar. Demokrasi sedang tak baik-baik saja. Kegelisahan dan kondisi genting tergambar dari presentasi para pegiat. Gerakan Sheraton semakin memperlambat reformasi pemilu Malaysia Naiknya kembali …
