Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya berkonsekuensi pada pemenuhan syarat agar perbaikan peradilan pemilu memang menghilangkan kompleksitas sehingga bisa menghasilkan kepastian dan keadilan hukum. “Di samping isu klasik seperti parliamentary threshold, sistem terbuka/tertutup, ada yang paling penting yang menjadi dinamika undang-undang pemilu yaitu peradilan …

Terdapat 203 bakal pasangan calon (bapaslon) yang menyerahkan dukungan bapaslon dari jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2020. 2 bapaslon di Pemilihan Gubernur (Pilgub), yakni Pilgub Sumatera Barat dan Kalimantan Utara, serta 201 bapaslon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di 127 kabupaten/kota. Setelah dilakukan pengecekan terhadap pemenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran, 2 bapaslon di Pilgub dan 154 bapaslon …

Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara serentak, sejumlah daerah punya keadaan berbeda. Ada daerah yang rentan konflik. Ada daerah yang terbebani pembiayaan. Bahkan maraknya politik uang bisa menyimpulkan suatu daerah tak cocok menerapkan pilkada langsung. Pilkada asimetris yang menyesuaikan ragam keadaan daerah juga punya …

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga penyelenggara pemilu serta perbaikan pengadilan dan kelembagaan pemilu yang direkomendasikan dalam revisi undang-undang pemilu. “Ini merupakan permasalahan sengketa tata usaha …

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.82/G/2020/PTUN-JKT yang dikeluarkan untuk gugatan Evi Novida Ginting, PTUN menjelaskan empat hal, yakni kewenangan PTUN untuk mengadil gugatan, ketidakhadiran Evi sebagai teradu dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pencabutan perkara di DKPP oleh pengadu, dan pengambilan putusan oleh majelis yang tak memenuhi syarat kuorum. Kewenangan PTUN mengadili gugatan Menurut PTUN …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak fungsi negara. “Presiden Indonesia berwenang dalam proses pembuatan undang-undang sejak dari awal. Proses ini lebih memungkinkan kesepakatan melalui lobi tertutup …

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Pemilu 2019. Putusan final PTUN ini harus ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan mengubah keputusan, mengganti caleg nomor 1 Adam Muhammad (9.599 suara) dengan caleg nomor 3 Misriani Ilyas (10.057 suara) sebagai anggota dewan DPRD Sulsel terpilih dari Partai …

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) tersebut menyebutkan, “Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara …

Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317/2019 selaras dengan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) No.83/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.514/2019. …

Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, “suatu komisi pemilihan umum” merujuk pada tiga lembaga—yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)—sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hal tersebut dalam putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Kelembagaan KPU, Bawaslu, DKPP Pascaputusan …