Hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019, telah ditetapkan terdapat 185.732.093 pemilih. Adapun wilayah dengan pemilih terbanyak terdapat pada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang berturut-turut sebanyak 32, 30, dan 27 juta orang pemilih. Jumlah tersebut ditambah lagi 2.049.790 pemilih luar negeri. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 memperkirakan akan ada 65.777 juta …
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nagekeo, Wigbertus Ceme, berdasarkan putusan DKPP No. 186/DKPP-PKE-VII/2018. Wigbertus dinilai tidak akuntabel dan tidak profesional dengan mengeluarkan surat pemberhentian terhadap salah satu staf Divisi Data KPU Nagekeo, Abdul Salam Pua Ndelu, tanpa didahului prosedur klarifikasi dan pembinaan. Wigbertus bahkan tidak memberikan teguran tertulis sebelum memberhentikan Abdul. Keberatan akan …
Minggu (16/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Pada rapat pleno, KPU RI menjelaskan upaya tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik yang menghendaki penyempurnaan terhadap DPT Pemilu 2019 selama sepuluh hari. KPU telah menghapus data pemilih ganda dan nama penduduk yang sudah tak memenuhi syarat (TMS) sebagai …
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempublikasi hasil riset mengenai anatomi profil calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Pemilu 2019. Salah satu temuan menarik, 49 persen caleg berdomisili di Jakarta. Terhadap hasil temuan ini, Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai bahwa angka 49 persen menggambarkan rekrutmen politik yang jawa-sentris. Penumpukan caleg domisili Jakarta diprediksi menjadi sebab minimnya kemampuan …
Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) `dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti disudahi. Pihak ketiga, yakni Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau partai politik diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap …
Tiga perorangan warga negara Indonesia (WNI) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 326 Undang-Undang (UU) No.7/2017 atau UU Pemilu terhadap Pasal 22 E ayat (1) dan 28 D ayat (1) UU Dasar (UUD) 1945. Ketiganya menilai penting agar MK mengatur batasan sumbangan dana kampanye dari calon presiden (capres), calon wakil preside (cawapres), dan partai politik atau gabungan …
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sebelas calon anggota legislatif (caleg) yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiga di antaranya merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Muhamad Taufik, caleg pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) DKI Jakarta, serta Ferizal dan Mirhammudin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Taufik adalah mantan terpidana …
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundurkan diri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan atau Anggota DPD. Dalam revisi yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 9 Agustus, tanpa berkonsultasi dengan Komisi II, KPU memerintahkan agar …
Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu mengatur hak pilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Contoh pertama, apabila Mawar terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan A Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian akan pindah memilih ke Provinsi Sumatera Utara, maka Mawar hanya akan mendapatkan satu surat suara, yakni surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres). Contoh kedua, apabila Dilan yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap …
Permasalahan hak pilih menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Undang-Undang (UU) Pemilu memberi mandat agar hak pilih berbasis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, sementara menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih ada 4,8 juta pemilih wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik …
