Liputan Khusus

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.82/G/2020/PTUN-JKT yang dikeluarkan untuk gugatan Evi Novida Ginting, PTUN menjelaskan empat hal, yakni kewenangan PTUN untuk mengadil gugatan, ketidakhadiran Evi sebagai teradu dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pencabutan perkara …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak …

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Pemilu 2019. Putusan final PTUN ini harus ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan mengubah keputusan, mengganti caleg nomor 1 …

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) tersebut menyebutkan, …

Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan …

Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, “suatu komisi pemilihan umum” merujuk pada tiga lembaga—yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)—sebagai …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bersama National Endowment for Democracy (Washington, DC) telah mengumpulkan tandatangan dukungan lebih dari 500 pemimpin politik, tokoh masyarakat, peraih hadiah Nobel dan lembaga pro-demokrasi untuk surat terbuka “A Call to Defend Democracy”. …

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk Pilkada di tengah pandemi masih sangat rendah. Takarannya, pertama, belum ada aturan yang relevan digunakan untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) memiliki pengalaman memanfaatkan teknologi informasi (TI) pemutakhiran daftar pemilih. TI itu diberi nama Sitagis, Sistem Informasi Data Terpusat Berbasis GIS. Latar belakang Sitagis Anggota KPU Jabar, Titik Nurhayati menyampaikan bahwa Sitagis dibuat karena …

Universitas Sumatera Utara (USU) mengundang tiga pakar pemilu dan hukum tata negara pada webinar “Keadilan bagi Penyelenggara Pemilu, Mengkaji Ulang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317 Tahun 2020” (15/5). Putusan tersebut adalah putusan yang memberhentikan tetap anggota Komisi Pemilihan …