Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memberikan masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada rapat dengar pendapat umum (RDPU), Selasa (19/1). Pada kesempatan tersebut, Titi menyampaikan beberapa hal terkait sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara pemilu, besaran daerah pemilihan (dapil), ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, afirmasi perempuan, dan hal umum lainnya. Pada RDPU tersebut, …

Rabu (13/1), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan Putusan No.123/2020 untuk pengadu Jupri, dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. Dalam putusannya, DKPP memuat petitum dan dalil-dalil pengadu, jawaban teradu, keterangan ahli dari pengadu dan teradu, serta dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota DKPP ex officio KPU RI, Pramono Ubaid.  Simak selengkapnya. Surat Kemensesneg, Surat KPU RI …

Ada 25 paslon yang maju di Pilkada di masa pandemi tanpa kompetitor alias paslon tunggal. Jumlah ini bertambah dari tiga gelombang Pilkada sebelumnya, yakni 3 di Pilkada Serentak 2015, 9 di Pilkada Serentak 2017, dan 16 di Pilkada Serentak 2018. Jumlah 25 paslon tunggal juga merupakan pengurangan. Sebab awalnya, di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bintan, dan Kota Sungai Penuh juga …

Keluarnya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) terkait pelanggaran administrasi pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang perolehan suara calon kembali terjadi. Kali ini, di Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Putusan No.2/2020 yang mendiskualifikasi pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, setelah adanya SK KPU Bandar Lampung tentang hasil rekapitulasi Pilkada Bandar Lampung …

Ada 6 daerah pasangan calon (paslon) tunggal yang terdapat pengajuan perselisihan hasil Pilkada (PHPilkada). 6 daerah itu yakni, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Berikut materi gugatan yang dimohonkan oleh para pemohon di 6 daerah tersebut. Raja Ampat PHPilkada diajukan oleh aktivis lingkungan di Raja Ampat yang pernah mendaftarkan diri sebagai …

Mengevaluasi lembaga penyelenggara pemilu pun termasuk di dalamnya menyertakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada konteks Pemilu 2019, DKPP menambah sikap rivalitas lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengevaluasi DKPP dengan titik berangkat kasus pemecatan Evi Novida Ginting oleh DKPP. Kasus itu memperingatkan agar perlu pembedaan antara …

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi mendorong isu desain kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan. Sejumlah gagasan dikemukakan para pegiat pemilu dan akademisi pada diskusi virtual terbatas (28/12). Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura mengusulkan, kelembagaan …

Rivalitas lembaga penyelenggara pemilu tak mereda dan malah dilanggengkan. Padahal, merujuk UU Pemilu, ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pegiat pemilu dan akademisi menempatkan ini sebagai salah satu masalah prinsipil yang penting dievaluasi serius. “Lembaga penyelenggara pemilu saling bersaing. Peraturan Bawaslu …

Senin (7/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Coffee Morning terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, KPU menjelaskan kesiapan, mekanisme rekapitulasi yang akan dilakukan, serta skenario penggunaan Sirekap di berbagai situasi sehubungan dengan peran Sirekap sebagai publikasi hasil penghitungan suara. Sirekap berbeda dengan Situng Meski sama-sama merupakan sistem informasi rekapitulasi suara, …

Sebelum dibolehkannya kampanye terutama iklan kampanye di media sosial, Koalisi untuk Etika Media Sosial yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, meluncurkan “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial” yang di dalamnya ada pemetaan mengenai risiko yang paling rentan terjadi selama masa kampanye. Pemetaan risiko tersebut adalah proyeksi yang dilandaskan pada, pertama, kemungkinan untuk diatasi melalui kebijakan, inisiatif, dan konsensus. Kedua, …