Migrant Care mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna beraudiensi mengenai data pemilih luar negeri. Berdasarkan pemeriksaan data oleh tim Migrant Care, data pemilih luar negeri masih bermasalah. Salah satunya yakni, masih banyaknya warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang belum terdata. “Dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dikeluarkan KPU, hanya 1,2 juta pemilih yang terdata. Padahal, kalau lihat …

Norma di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20/2018 yang mengatur agar partai politik peserta pemilu tak mencalonkan mantan narapidana tiga kasus kejahatan, yakni korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, dan PKPU No.14/2018 yang melarang mantan narapidana tiga kasus yang sama untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditentang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak beranjak dari …

Koalisi masyarakat sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangan karena meloloskan koruptor bisa mencalonkan anggota  legislatif. Panitia Pengawas Pemilu di sejumlah daerah mengeluarkan putusan sengketa pencalonan yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah terkait untuk tidak membatalkan koruptor yang mencalonkan di Pemilu DPR/DPRD 2019. “(Sikap Bawaslu) ini termasuk pelampauan kewenangan,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu …

Uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 telah selesai dilangsungkan (7/8). Seluruh perwakilan partai politik hadir, namun tak ada satu pun anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menghadiri uji publik tersebut. Anggota KPU, Hasyim Asyarie memaparkan isu-isu krusial di dalam rancangan PKPU Rekapitulasi Perolehan Suara. Enam di antaranya mengenai rekapitulasi berjenjang, rekapitulasi di …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) Pemilu 2019, yakni PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dan PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua KPU, Arief Budiman, rancangan dua PKPU baru saja selesai dan mesti diundangkan paling lambat 16 Agustus 2018. “Undang-Undang (UU) No.7/2017 mengamanatkan agar KPU menyelesaikan seluruh turunan dan UU …

Tahap pendaftaran bakal calon (balon) presiden dan wakil presiden telah dimulai sejak 4 Agustus pukul 9 pagi dan akan ditutup pada pukul 12 malam tanggal 10 Agustus 2018. Berkaca dari proses pendaftaran balon presiden dan wakil presiden Pemilu 2014 yang ricuh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini mengatur teknis pendaftaran dengan menerapkan batasan jumlah pendukung dan pengusung yang dapat hadir di …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan penelitian terhadap perempuan calon kepala daerah (cakada) dan calon wakil kepala daerah (cawakada) terpilih di Pilkada 2018. Hasil penelitian menyatakan, dari 342 cakada dan cawakada terpilih, hanya ada 31 perempuan yang terpilih atau sebesar 9,06 persen. 70 perempuan cakada dan cawakada lainnya gugur dalam kompetisi yang didominasi laki-laki calon. “Karena keterpilihannya hanya 9,06 …

Pada talkshow “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” yang ditayangkan oleh Kompas TV pada Kamis (26/7), Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) “goblok” atas Putusan No.30/2018 yang melarang anggota partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). OSO menilai MK telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan putusan Dewan …

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melanjutkan gugatannya atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berisi ketentuan bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah tidak pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan. Dalam permohonannya Perindo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan Pasal tersebut inkonstitusional terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya 199 bakal calon anggota legislatif (bacaleg)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mantan narapidana korupsi di dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2019. 199 bacaleg ini tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota. Di tingkat DPRD provinsi, sembilan bacaleg mantan narapidana korupsi diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) …