Liputan Khusus

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 gangguan informasi pemilu diprediksi bakal kembali meningkat. Berbeda dengan Pilpres, gangguan informasi di Pilkada memiliki kekhasan masing-masing daerah. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sejak 2018 hingga 2023 disinformasi terkait politik terus meningkat, terutama …

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah batas usia bakal calon kepala …

Menjelang Pilkada Serentak 2024 komitmen penyelenggara pemilu terhadap akses dan transparansi data pilkada dianggap penting. Hal itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu. Terlebih Pilpres 2024 tak sedikit menyisakan permasalahan mengenai keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi pemilu. …

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada Senin, 13 Mei lalu, dilakukan dengan sangat tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Sejumlah pihak menduga hal itu …

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang dan hak perempuan, pekerja, dan warga sipil, serta meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat …

Tahapan Pemilu Presiden 2024 telah selesai, namun menyisakan banyak catatan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menilai presiden mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu MK memandang penyaluran bansos juga harus diatur untuk meminimalisir pengaitan program pemerintah dengan kepentingan pribadi, …

Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat (pj) gubernur di 25 provinsi. Pemantauan audit sosial tersebut dilatarbelakangi penunjukkan pj gubernur yang tidak transparan dan partisipatif, …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (PHPU Pilpres) yang diajukan oleh pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menilai …

Proses perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Pilpres) 2024 telah rampung setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024. Perkara yang dimohonkan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Moch Mahfud MD itu kandas lantaran tak ada …

Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sejumlah pakar memprediksi, demokrasi Indonesia akan mengalami tantangan berat pada pemerintahan terpilih mendatang. Hal tersebut didasarkan banyaknya aturan main dalam demokrasi yang dilanggar, sehingga mengurangi legitimasi pemerintahan terpilih. Direktur …