Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada Senin, 13 Mei lalu, dilakukan dengan sangat tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Sejumlah pihak menduga hal itu …
Read More »Liputan Khusus
Pengadilan Rakyat Masyarakat Sipil Ungkap 9 Dosa Besar Pemerintah
Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang dan hak perempuan, pekerja, dan warga sipil, serta meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat …
Read More »Kecurangan Pilpres Berpotensi Terulang di Pilkada 2024
Tahapan Pemilu Presiden 2024 telah selesai, namun menyisakan banyak catatan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menilai presiden mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu MK memandang penyaluran bansos juga harus diatur untuk meminimalisir pengaitan program pemerintah dengan kepentingan pribadi, …
Read More »Hasil Audit Sosial Aspirasi: Pj Gubernur Harus Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat (pj) gubernur di 25 provinsi. Pemantauan audit sosial tersebut dilatarbelakangi penunjukkan pj gubernur yang tidak transparan dan partisipatif, …
Read More »Perludem Soroti Kualitas Pembuktian dalam PHPU Pilpres 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (PHPU Pilpres) yang diajukan oleh pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menilai …
Read More »PHPU Pilpres Rekomendasikan Perbaikan Sistem Kepemiluan
Proses perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Pilpres) 2024 telah rampung setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024. Perkara yang dimohonkan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Moch Mahfud MD itu kandas lantaran tak ada …
Read More »Reformasi Politik: Kunci Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sejumlah pakar memprediksi, demokrasi Indonesia akan mengalami tantangan berat pada pemerintahan terpilih mendatang. Hal tersebut didasarkan banyaknya aturan main dalam demokrasi yang dilanggar, sehingga mengurangi legitimasi pemerintahan terpilih. Direktur …
Read More »Perludem Ungkap Proyeksi Keterwakilan Perempuan di DPR Setelah Pemilu 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis kajian hasil Pemilu 2024 terhadap proyeksi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya angka keterwakilan perempuan diproyeksikan naik menjadi 128 kursi atau 22,1% dibanding Pemilu 2019 dengan 20,5% atau 118 kursi. Perludem …
Read More »Menakar Proporsionalitas Hasil Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret lalu, namun masih menyisakan disproporsionalitas kursi hasil pemilu. Setidaknya terdapat 17,3 juta suara terbuang dari 18 partai politik peserta pemilu, hal disebabkan karena hanya 8 partai yang lolos …
Read More »Maju Mundur Hak Angket Kecurangan Pemilu
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai terjadi serangkaian kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurut PBHI, kecurangan tersebut dilakukan dari hulu ke hilir, dengan memanfaatkan alat negara, pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan politisasi bantuan sosial (bansos). PBHI …
Read More »