Kota Tangerang Selatan merupakan satu dari 270 yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Benyamin Davnie-Pilar Saga (diusung Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan), Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya), serta Siti Nur Azizah Ma’ruf-Ruhamaben (Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera) jadi tiga pasangan calon. Semuanya dari jalur partai politik. Asumsinya, partai politik merupakan organisasi yang …

Partisipasi pemilih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 21 September 2020, Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati pemungutan suara pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu poin kesepakatan dalam RDP tersebut adalah mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan merevisi PKPU No.10/2020. Dalam Pilkada …

Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum masih melalui proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu isu klasik yang belum disepakati adalah ambang batas parlemen. Salah satu variabel sistem pemilu ini berpengaruh terhadap berhak atau tidaknya partai politik mendapatkan kursi parlemen. Kegunaan ambang batas parlemen di pemilu adalah sebagai syarat jumlah perolehan suara minimal yang harus didapatkan partai politik peserta pemilu …

Pilkada serentak merupakan model baru pemilihan kepala daerah yang menitikberatkan pada proses pilkada secara serentak di tiap daerah secara periodik. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 2015 melalui UU 8/2015, dengan tujuan penyelenggaraan pilkada yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada kerja sama yang baik antar partai politik di daerah sehingga menghasilkan soliditas politik daerah untuk demokrasi yang berkeadaban (Kumolo, 2015). …

Tahapan Pilkada 2020 memasuki masa kampanye. Waktunya dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Sebelumnya, pada 23 dan 24 September Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengundian nomor urut. Sebagian daerah masih menunda penetapan karena adanya calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena COVID-19. Data KPU per 16 September 2020 sebanyak …

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 21 September 2020, Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati pemungutan suara pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu poin kesepakatan dalam RDP tersebut adalah mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan merevisi PKPU No.10/2020. Dalam merevisi PKPU tersebut, salah satunya menekankan pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan melalui rekapitulasi elektronik (e-rekap). Pertanyaannya, …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …

Pilkada di tengah Covid-19 memang menjadi sesuatu yang niscaya, kendati banyak pihak menilai bahwa waktu pelaksanaannya sangat prematur dan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas demokrasi. Pun sebetulnya masih menjadi pertanyaan apabila pilkada ini diselenggarakan untuk kemaslahatan rakyat. Karena toh masyarakat lebih membutuhkan cepat berlalunya pandemi ini agar kemudian bisa kembali hidup normal; ketimbang menjadi celaka untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap seremonial …

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi berisiko tinggi bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Saat ini tercatat 60 calon kepala daerah, 22 pegawai KPU RI, 3 Komisioner KPU RI dan puluhan penyelenggara pemilu di daerah positif Covid-19. Jika Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu memilih opsi tetap melanjutkan Pilkada di tengah pandemi, diperlukan upaya serius pelembagaan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pilkada. Berkaca dari …

Pada 21 September, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersama penyelenggara pemilu menyepakati pilkada tetap dilanjutkan dalam pandemi. Bagi Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, seluruh tahapan pilkada yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali. Padahal, kesimpulan “sesuai yang telah direncanakan …