Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama kali mendapat hak pilih. Demokrasi yang bermakna pemerintahan rakyat berdaulat menjadi paradoks dalam angka 17 tahun bagi Indonesia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kedaulatan hak hidup warga tapi penyelenggara negaranya tidak cukup melindungi bahkan …

Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi pembahasan UU Pemilu. Artinya kerangka regulasi yang akan digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap sama dengan regulasi yang ada. Walaupun tidak ada perubahan regulasi di tingkat undang-undang, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya kondisi hukum baru yang seharusnya dipedomani oleh pembuat kebijakan. Kondisi hukum yang baru …

Adakah benih-benih voter suppression di Pemilu Indonesia? Bagaimana kecenderungan bentuk-bentuknya? Hak pilih adalah salah satu hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks pemilu, Dalam konteks pemilu, ada asas “umum” yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Asas umum berarti setiap warga negara …

Pasca-PSU, tercatat hingga akhir Juni 2021, Mahkamah telah memutus 9 Perkara perselisihan hasil pilkada (PHP). Mayoritas Mahkamah menolaknya. Terdapat dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, yakni Labuhan Batu dan Yalimo. Secara umum, pemohon mendalilkan pelanggaran yang tidak berbeda dari PHP Jilid I, seperti politik uang, pelanggaran teknis/administrasi pemilihan, hingga keberpihakan penyelenggara. Dalam PSU sebelumnya, Mahkamah kerap memerintahkan penggantian penyelenggara. Ini …

Dari fase MDGs (Millennium Development Goals) hingga SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan di Indonesia cukup paradoks. Penyelenggara negara berupaya membangun dengan gelontoran uangnya menyertakan dukungan pihak internasional, terus dan berkelanjutan. Tapi dari semua ini, apa yang didapat warga dengan hak-haknya belum cukup memberdayakan secara politik. Bisa kita jelaskan dari laporan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) tentang capain SDGs …

Sejak Pemilu 1955 hingga 2019 sistem pemilu Indonesia untuk representasi partai politik parlemen, selalu menggunakan sistem proporsional. Dengan kalimat lain, Indonesia tidak pernah menggunakan sistem pemilu mayoritas. Setiap pemilu selesai, sistem pemilu biasa dievaluasi. Kadang bisa muncul usulan mengganti sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritas. Agar menjamin kesesuaian tujuan perubahan sistem pemilu dengan konsep kerja sistemik sifat proporsional/mayoritas, penting …

Jujur saja, saya menulis artikel ini setelah membaca kolom obituari dari Khoirunnisa Agustyati, Direktur Perludem, dan Usep Hasan Sadikin, yang juga rekan saya di Perludem. Dua tulisan itu naik tayang di portal rumahpemilu.org. Saya bingung hendak berbuat apa, begitu mendengar kabar Mas Veri Junaidi berpulang. Kepala terasa penuh. Banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang menghenyak di dada saya, sejak siang 3 …

Menulis ini dengan sangat berusaha agar tidak lagi menangis. Veri begitu cepat meninggalkan kita. Saya masih ingat sekali ketika awal jumpa dengan Veri. Waktu itu saya masih di Centre for Electoral Reform (Cetro), terhitung baru berkecimpung di dunia aktivisme. Veri termasuk salah satu teman saya dalam dunia aktivisme. Pada waktu itu, Veri bergiat di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Saat …

Pilkada Serentak 2020 punya banyak calon tunggal. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 25 daerah yang hanya punya satu peserta. 25 daerah ini yaitu: 1. Humbang Hasundutan; 2. Kota Gunungsitoli; 3. Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara); 4. Pasaman (Sumatera Barat); 6. Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan); 7. Bengkulu Utara (Bengkulu); 8. Boyolali; 9. Grobogan; 10. Kebumen; 11. Kota Semarang; 12. …

Dalam perhelatan elektoral, posisi pemilih itu menjadi semacam “syarat syar’i”. Keberadaannya, setara dengan peserta pemilu dan penyelenggara. Salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilangsungkan. Ini sebab mengapa urusan pemilih menjadi sangat penting. Sayangnya, masalah pemilih bisa ada berulang. Contoh paling klasik, bahwa para pihak kerap merasa urusan pemilih ini sangat penting hanya pada …