Perhelatan pemilu serentak 2019 menuju hari “H” kian hari menimbulkan drama yang tak berkesudahan. Setelah drama pemilih ODGJ, drama kotak kardus, drama OSO, muncul lagi drama dengan episode baru; bocornya pertanyaan debat capres. Lagi dan lagi, KPU RI sebagai penyelenggara pemilu kembali menempatkan dirinya sebagai tokoh protagonist. Tokoh antagonisnya siapa lagi, kalau bukan rakyat pemilih yang sebagian terkanalisasi dalam media …

Munir Said Thalib, aktivis hak asasi manusia (HAM) meninggal dunia diracun dalam penerbangan Indonesia-Amsterdam pada 7 September 2004, 13 hari jelang pemungutan suara Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua (20 September). Terasa konspiratif jika kita langsung menyimpulkan, pembunuhan terhadap lelaki kelahiran 8 Desember 1965 ini berkaitan dengan pemenangan pemilu antara Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Namun, amat wajar …

Berawal dari adanya gugatan uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2013 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) pun memutuskan bahwa pemilu serentak untuk memilih presiden/wapres dan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, mulai diberlakukan untuk Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Kala itu Majelis Hakim MK membatalkan …

Tiba-tiba saya teringat dengan pernyataan seorang komisioner KPU Provinsi yang pernah dimandatkan untuk melakukan fit and proper test dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten. Waktu itu, ia menyatakan bahwa klausula dari peraturan kepemiluan tidak membutuhkan tafsir dan pemaknaan lebih lanjut. Telisik penuh telisik, paradigma semacam itu amat berbahaya. Kita tidak perlu kaget, kalau banyak penyelenggara pemilu kemudian harus berhadap-hadapan dengan …

Munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan permohonan dan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO), tidak bisa dipandang sebagai sebuah sengketa hukum pemilu saja. Putusan MA dan PTUN yang memberikan jalan kepada OSO untuk tetap bisa menjadi calon anggota DPD meski belum mundur dari pengurus partai politik, adalah bentuk jalan terjal memurnikan lagi …

Komite Perlindungan Jurnalis internasional mencatat, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan jurnalis terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang parah. Dari 368 kasus pembunuhan jurnalis sepanjang tahun 2012-2017, 352 kasus terjadi di negara dengan skor indeks korupsi 45 atau 45 ke bawah, berdasarkan indeks korupsi Transparency International (TI). 70 di antaranya meliput isu korupsi. Angka ini bertambah menjadi 71, pasca peristiwa pembunuhan …

Lex rubrica UU Pemilu tertuang nomenklatur sengketa proses pemilu. Jika yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu, mengapa kemudian PTUN dapat mengadili sengketa semacam itu? Bukankah PTUN hanya dapat mengadili sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara? Yaitu  suatu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara. Konstruksi UU Pemilu memberi jawaban, bahwa tidak semua sengketa proses pemilu …

Politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Di parlemen misalnya, dari total 560 kursi DPR, perempuan hanya mendapatkan 111 kursi (19.8%) untuk periode 2014-2019 (Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments). Dari 16 partai politik peserta pemilu nasional 2019, 13 pucuk kepemimpinannya dipegang oleh laki-laki dan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang angka keterwakilan perempuan di kepengurusan pusatnnya melampaui 50% (infopemilu.kpu.go.id 23/10/2018). …

Dalam proses perumusan Rancangan Undang-Udang (RUU) Pemilu pada 2017 lalu, para legislator mengeluarkan wacana mengenai e-voting, yakni pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik. Ini bukan wacana main-main, sebab anggota Panitia khusus (Pansus) sampai berangkat ke Jerman untuk kunjungan singkat belajar e-voting. Hasilnya, sebagaimana dilansir dalam kompas.com, Pansus sepakat menyatakan Indonesia belum siap menerapkan e-voting. Evaluasi pemerintah Jerman, e-voting mesti dihentikan …

Masalah daftar pemilih selalu menjadi isu sensitif yang kerap mempengaruhi kredibilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Persoalan akurasi serta kepastian terakomodasinya seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah dua isu utama yang mesti dipastikan oleh seluruh elemen dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan I (satu) …