Dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan yang potensial menghalangi sebagaian warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya (hak untuk memilih dan dipilih). Tulisan ini berfokus pada potensi hilangnya hak pilih sebagian warga negara akibat adanya pembatasan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk membuktikan hak pilih warga serta bagaimana antisipasinya. Kontruksi hukum dalam UU Pemilu Pasal 348 ayat (1) …

DUA orang siswa kelas tiga sekolah dasar Evergreen Primary School di Wuhan, Tiongkok kebingungan ketika ditanya tentang demokrasi dan pemilihan. “Saya tidak tahu. Apa itu?” dengan dahi mengerut disusul senyum yang canggung. Di negeri yang sejak 1949 pemerintahannya dikuasai Partai Komunis Tiongkok ini, konsep demokrasi mungkin terasa asing bagi anak-anak yang tak punya pengalaman sama sekali dengan demokrasi ataupun pemilihan …

Akhir-akhir ini dalam kaitan pelaksanaan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya terkait SPPU yang melibatkan bakal calon mantan narapidana korupsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi suatu bagian yang diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Sepertinya, masih banyak pihak yang belum menyadari kedudukan dan peran PKPU yang akhirnya bermuara pada pengabaian PKPU. Dimana sebenarnya posisi …

Jumat, 10 Agustus 2018 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Setelah mengetahui kandidat yang akhirnya mendaftarkan diri, saya menulis di akun facebook saya seperti ini, “Golput yuk di Pemilu 2019. Males banget sama paslon (pasangan calon) presiden dan wakil presiden di kedua kubu. Kasus di Mesir, rendahnya angka partisipasi pemilih menggambarkan betapa muaknya masyarakat terhadap politik …

Pemilihan Umum Sebagai sebuah sarana membutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan setiap urusan pemilihan umum. Adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian disusul dengan otonomnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang merupakan lembaga utama yang mengurusi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain, di luar ketiga kanal institusional tersebut (KPU, Bawaslu, dan DKPP), …

Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal tentu saja mengejutkan. Dari  tiga edisi pilkada serentak, 2015, 2017, sampai yang terakhir tahun 2018, kecendrungan daerah yang melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon menunjukkan grafik naik. Berawal dari Pilkada 2015, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal berjumlah tiga daerah. Kemudian pada Pilkada 2017, jumlahnya naik …

Akhir April 2018, ada yang menggugat pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan uji materi Pasal 169 dan Pasal 227 UU No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi. Penggugat beralasan, pada tahap pencalonan presiden-wakil presiden Pemilu 2019 tak ada figur wakil presiden yang layak mendampingi Jokowi seperti JK. “Dia (JK) ini sosok tengah …

Martin Heidegger sebagai seorang pemikir pernah berujar. Menurutnya, hidup memanglah dijalani ke depan, tetapi ia mesti dipahami ke belakang. Ungkapan tersebut seolah mengingatkan kita pada momen-moment politik saat ini, di mana hal ikhwal kondisi yang terjadi di negeri kita saat ini bukanlah sesuatu kondisi yang begitu saja datangnya, tanpa didahului oleh fenomena demi fenomena apapun. Sebagai sebuah arena kehidupan, sudah …

Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor Urut 3 ini lahirkan pertanyaan, apa relevansinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilu presiden (Pilpres)? Tagar itu kemungkinan lebih sebagai upaya peningkatan elektabilitas Asyik (Ajat-Syaikhu). Karena kita tahu, elektabilitas Prabowo Subianto berskala nasional. Sangat mungkin, seluruh warga …

Hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Hak dasar itu mestinya tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan karena persoalan administrasi kependudukan semata. Bahkan, salah satu issu hak asasi mausia berdasarkan instrument hukum Hak Asasi Manusia,yang menganggap partisipasi pemilih merupakan hak asasi manusia yaitu melalui Pasal 21 Ayat (1)-(3) Deklarasi …