Opini

Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada merupakan sesuatu hal yang pantas. Sebab memang berdasarkan Pilkada serentak 2015 kemarin, Undang-Undang a quo yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pada kenyataannya banyak mengalami kekurangan. Dan pastinya, revisi tersebut harus dilaksanakan sesegera …

Fahri Hamzah, adalah seorang wakil ketua DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepak terjangnya mampu menghadirkan keseimbangan pengaruh dalam pentas politik nasional. Tidak berlebihan jika memposisikan dirinya sebagai orang yang berkontribusi signifikan bagi terbentuknya oposisi politik di pemerintahan. Maka …

Wajarkah dewan terpilih hasil pemilu, langsung dari rakyat, diberhentikan jabatan publiknya oleh partai? Fahri Hamzah, salah satu dewan Partai Keadilan Sejahtera hasil keterpilihan di Pemilu 2014, diberhentikan partai, institusi yang tak menggajinya bahkan dirinya yang menyisihkan gaji dari negara untuk …

Setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (baca: Ahok) memilih maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu deparpolisasi kembali menyeruak ke hadapan public. Eksistensi partai politik tidak dipedulikan kandidat untuk mengusungnya menjadi kepala daerah sebagai kapal politik. …

Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan menjelang Pilkada 2017. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, Senin (18/1) di gedung MPR/DPR/DPD, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat proses …

Pilkada 2015 serentak tahap pertama telah selesai dalam sekelumit celah kelemahan. Perbaikan secara menyeluruh, sistematis dan segera wajib bekerja. Pilkada-pilkada serentak tahap selanjutnya menghadang di depan mata. Salah satu penguatan untuk menutup celah pelemahan pengawas pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu di …

KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan KPU selingkup Sumatera Barat, akademisi, partai politik, tokoh masyarakat dan mahasiswa tentang evaluasi pilkada serentak 9 Desember 2015 (23-24/2). Pelaksanaan pilkada Sumatera Barat diikuti satu pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 13 …

Perempuan terpilih hasil Pilkada 2015 akan berhadapan dengan tingginya tingkat fragmentasi parlemen. Tantangan berat untuk menjalankan pemerintahan properempuan lima tahun ke depan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak …

Pilkada serentak gelombang kedua beberapa bulan lagi akan segera dimulai tahapannya. Sekitar 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 92 kabupaten/ kota akan melaksanakan hajatan demokrasi pada bulan Februari Tahun 2017. Pada saat ini KPU RI sedang melakukan evaluasi …

Fenomena berbondong-bondongnya partai politik yang merapat pada koalisi pemerintah wajib kita waspadai, kewaspadaan kita bukan hanya karena kabinet kerja yang semakin tambun dan sarat akan politik transaksional, namun lebih daripada itu yakni melemahnya partai Oposisi di parlemen. Mungkin selama ini …