September 15, 2024

Opini

Kegagalan Komunikasi Partai

Demokrasi perwakilan mengharuskan terdapatnya wakil dari konstituen (rakyat) untuk duduk di lembaga legislatif dalam rangka menghasilkan sebuah kebijakan publik. Wakil rakyat ini terpilih dari beberapa partai politik yang ada di sebuah negara. Di dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai …

Read More »

Pentingnya Kemandirian Politik Perempuan

“Kami menyatakan keyakinan kami pada prinsip kemandirian politik.” (Alice Paul: 1885-1977) Perkembangan partisipasi politik perempuan di Amerika Serikat semaju saat ini tak lepas dari perjuangan gerakan perempuan di masa lalu yang dilakukan dalam waktu yang lama, berliku, dan berdarah. Salah …

Read More »

Good News is A Good News

Penting mengklarifikasi pernyataan “bad news is a good news”. Berita buruk sebagai berita baik cenderung dimaknai untuk melihat sisi negatif suatu kejadian. Biasanya bertujuan pragmatis. Biar banyak pembaca tertarik sehingga menaikan oplah, “view”, atau rating. Ditambah judul yang bombastis, kejadian …

Read More »

Cita Kampanye Bersih dan Tak Diskriminatif

“WIN-HT? Bersih, Peduli, Tegas!” Kalimat itu belakangan muncul berkala melalui program “Kuis Kebangsaan” di RCTI beserta calon legislator Partai Hanura yang status “caleg”-nya tak di-sebut/tulis-kan. Ini menambah maraknya popularisasi slogan, jargon, sosok, gambar, dan citra peserta pemilu di ruang publik. …

Read More »

Memilih Orang Baik

“Wah. Percuma mas. Sistemnya udah rusak. Siapa yang kepilih, sama aja.” Kalimat itu merupakan jawaban tukang ojek yang biasa mangkal di Tebet Timur IV, Jakarta Selatan. Ia ditanya, “pilih partai apa nanti di Pemilu 2014?” Si tukang ojek mengaku sebagai …

Read More »

Nilai Lain Perppu MK

Ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden SBY memunculkan banyak perdebatan. Sebagian anggota DPR mengatakan ini adalah tindakan presiden yang inkonstitusional, karena perppu dikeluarkan tidak dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagaimana mana syarat utama diterbitkannya perppu (Kompas, 18 Oktober …

Read More »

Menyejahterakan Daerah Otonom Melalui Pilkada Langsung

Saat demokrasi bermakna asli “dari, oleh, dan untuk rakyat” makin baik diterapkan melalui prosedur pemilu langsung, ternyata ada pihak yang tak setuju jika itu diterapkan di konteks pilkada. Pihak ini ingin pemilihan umum kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara …

Read More »

Uang, Pengetahuan, dan Kekuasaan

Kegaduhan politik akhir-akhir ini telah dipertontonkan oleh beragam pilkada di Indonesia. Mulai pilkada gubernur sampai pilkada kabupaten/kota yang selanjutnya disusul Pemilu 2014 nanti. Pesta demokrasi tersebut seakan mengingatkan kita tentang gagasan Michel Foucault tentang relasi pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menyebut …

Read More »

Prinsip dan Standar Daftar Pemilih

Daftar pemilih dalam pemberitaan tak lebih diperhatikan dibandingkan daftar calon legislator. Ini mungkin terkait pemberitaan yang muncul di media dan informasi yang dominan dikonsumsi publik seputar pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Isu daftar pemilih biasanya akan ramai menyita perhatian …

Read More »

Rezim Administrasi Pemilu (2)

Tulisan ini melanjutkan artikel Rezim Administrasi Pemilu yang dimuat Kompas edisi 19/11/2012. Jika artikel itu membahas pengetatan persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu yang mengabaikan substansi kelayakan parpol mengikuti pemilu, kali ini akan membahas soal banyaknya persyaratan administrasi bakal calon …

Read More »