Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, perempuan terbentur langit-langit …
Read More »Opini
30% Perempuan di KPU-Bawaslu 2022
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 dipilih pada awal Februari 2022. Keanggotaan minimal 30% perempuan di dua lembaga penyelenggara pemilu itu dibutuhkan sebagai bagian dari perbaikan dan capaian demokrasi. Periode ini menjadi momen penting …
Read More »Cita DPD yang Lebih Berdaya
“Jika bukan diperkuat, maka DPD lebih baik dibubarkan.” Sejumlah tokoh pernah mengucapkan kalimat itu. Setidaknya, dari Ramlan Surbakti, Margarito Kamis, Fahri Hamzah, Benny Ramdhani, dan Fadjroel Falakh. Nama-nama ini menekankan bahwa DPD tak cukup fungsional sebagai bagian dari parlemen nasional …
Read More »Potensi Re-Militerisasi Pengisian Kepala Daerah 2022 dan 2023
Sebelum Pemilu 2024, ada ratusan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tanpa menyertakan pilkada. Pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan pada 2023 ada 170 daerah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 201 ayat (8) UU …
Read More »Jalan Panjang Pemilu dan Kerinduan Konsolidasi Demokrasi
Setelah Soekarno memproklamirkan Demokrasi Terpimpin dan kemudian menjadikan dirinya “Presiden Seumur Hidup”, maka menurut kriteria demokrasi, Indonesia bergerak menjadi negara yang non-demokratis (otoritarian). Transisi dari Soekarno ke Soeharto adalah transisi dari otoritarianisme ke demokrasi melalui jalan modernisasi (pembangunan). Pada era …
Read More »Rekonstruksi Inklusivitas Hak Pilih Disabilitas
Setelah membaca riset Perludem dengan topik “Gangguan terhadap Hak Memilih Fenomena dan Upaya Penanggulangan” didapati bahwa kelompok disabilitas masih mengalami diskriminasi. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok rentan di antara kelompok rentan lainnya. Perludem menjelaskan, pengusikan mengenai hak memilih penyandang …
Read More »Mencari Anggota KPU dan Bawaslu yang Berintegritas
Rumahpemilu.org menginfokan pada Rabu, 17 November 2021, Tim Seleksi Calon KPU dan Bawaslu RI sesuai surat no. 139/TIMSEL/XI/2021 telah mengumumkan calon yang lolos administrasi. Calon KPU RI yang lolos administrasi sebanyak 352 orang. Sedangkan, calon Bawaslu RI yang lolos administrasi …
Read More »Menuju Keterbukaan Data Pemilu yang Memenuhi Prinsip Data Terbuka
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan portal Open Data KPU yang menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (application programming interface) serta format lain seperti json, csv, doc, xls, dan pdf pada tanggal 29 September 2021. Hingga 25 November 2021, portal data …
Read More »Merawat Toleransi dalam Demokrasi NTT
Demokrasi yang tidak dibarengi toleransi, jika dibiarkan berkembang secara perlahan namun pasti akan membunuh demokrasi itu sendiri. Karena pada saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan, dan hak-hak orang lain diabaikan, maka pada saat itulah demokrasi mati. Itulah sebabnya mengapa toleransi, …
Read More »Perempuan dalam Spirit Demokrasi Elektoral
Tampilnya sosok perempuan yang menahkodai lembaga pemantau pemilu atau yang konsentrasi pada demokrasi di Indonesia pada satu dekade ini menunjukkan kalau peran perempuan dalam demokrasi elektoral semakin penting. Sekaligus meneguhkan kerasnya demokrasi tidak melemahkan perempuan untuk hadir dan berkiprah membangun …
Read More »