Buku “Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu Serentak” karya Didik Supriyanto berisikan informasi dan edukasi dalam mendorong format pemilu yang ideal dan konstitusional. Diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), buku ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu khususnya tahapan pengumutan dan perhitungan suara. Penulis ingin mengingatkan, pengaturan jadwal pengumutan dan perhitungan memiliki banyak konsekuensi kepada penyelenggara, pemilih, dan peserta. Seberapa …

Download di sini: GSoD-IDEA-Bahasa-Indonesia-version-

Pada abad ke-21 ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemilu serta dalam sistem pemungutan dan penghitungan suara di dunia. Selama beberapa dekade terakhir, ada berbagai macam teknologi pungut-hitung yang tersedia bagi penyelenggara pemilu, mulai dari mesin pemungutan suara hingga sistem transmisi hasil pemungutan suara. Walaupun pada awalnya diterpa kritikan, berbagai teknologi tersebut kian lama makin menunjukkan kemampuannya …

Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di wilayah Papua, yang digali dari proses perselisihan hasil pilkada di MK. Terutama menyoroti soal penerapan sistem noken yang tidak terkelola dengan baik danfakta-fakta konflik yang terjadi. Perspektif yang ditawarkan masih untuk kepentingan perbaikan dalam …

Pada akhir 1980-an dan 1990-an, banyak negara menyelenggarakan pemilu multi-partai untuk pertama kalinya. Tantangan utama yang dihadapi negaranegara tersebut adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Meski dibangun dengan komitmen untuk menjamin proses pemilu berjalan dengan independen, kebanyakan lembaga penyelenggara pemilu di negara-negara tersebut mengalami ketidaksiapan, tidak pula memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan menjamin pemilu yang …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas isu yang sama; dan keempat, tidak …

Performa KPU RI yang cukup progressif direspon publik dengan memanfaatkan aplikasi dan data-data yang tersedia, bahkan turut mengelola dan menyajikannya kembali melalui inovasi aplikasi lain seperti API Pemilu, Mata Massa, Kawal Pemilu, Jari Ungu, dan banyak lagi. Lempar-sambut inovasi teknologi ini terus menggiring pemilu Indonesia agar semakin ramah data. Keramahan ini hanya dapat diwujudkan dengan Data Terbuka, atau Open Data. …

Karya Joko Riskiyono mencatat dan menyimpulkan, lahirnya norma UU No.15/2011 pada kondisi partai-partai politik saling berebut dan bertukar kuasa. Wilayah publik terlibat banyak mengikuti proses dan menentukan substansinya justru tak banyak dipertimbangkan pemerintah. Sehingga, yang terlahir justru norma yang tak mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat secara luas sesuai konstitusi. Hal demikian menunjukkan: fungsi representasi rakyat yang dilekatkan pada DPR disimpangi menjadi sebatas representasi …

Tidak perlu diragukan lagi bahwa partai politik membutuhkan dana agar dapat berfungsi dengan baik dalam proses politik. Namun pada saat yang bersamaan, uang juga merupakan salah satu ancaman besar bagi demokrasi. Ancaman ini terang-benderang di berbagai belahan dunia – mulai dari perusahaan raksasa yang memberikan donasi kampanye di Amerika Serikat, uang narkotika yang menyesap masuk ke dalam sistem politik Amerika …