Buku Panduan baru ini menyajikan teks inti yang dimutakhirkan, bahan-bahan segar mengenai proses pembaruan sistem pemilu, studi-studi kasus baru, dan beberapa subbagian tambahan mengenai isu-isu khusus seperti kualitas representasi, tantangan situasi pasca-konflik, dan penggunaan opsi-opsi demokrasi langsung. Ada juga daftar yang direvisi tentang sistem pemilu di dunia dalam bentuk peta, lampiran dan tabel. Kami berharap hasilnya adalah sebuah buku yang terjangkau dan bermafaat yang akan membantu …

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu merumuskan naskah akademis dan rancangan Undang-undang Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Berikut ringkasan tentang alasan dan tujuan kodifikasi undang-undang pemilu serta sejumlah aspek krusial pemilu seperti: peserta pemilu nasional dan daerah, pengawasan dan pemeriksaan kampanye, juga penegakan hukum.

Sebagai sarana konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu propotional representation memiliki empat varian formula penghitungan suara menjadi kursi: kuota hare, kuota droop, divisor d*hond, dan divisor siante lague. Keempat varian formula tersebut memiliki rumus hitung yang berbeda dengan dampak perolehan kursi yang berbeda pula. “Penguatan Sistem Pemilu Proposional Daftar Terbuka” oleh Didik Supriyanto berusaha mengelaborasi karakter dari masing-masing formula penghitungan, …

Pengelolaan pemilu selama masa transisi dari rezim otoritarian ke arah rezim demokrasi dipenuhi dengan tantangan. Pada saat yang bersamaan, masa transisi memberikan kesempatan kepada para pengambil keputusan dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mandiri, tidak memihak, dapat dipercaya dan profesional. Menyadari pentingnya pilihan-pilihan kebijakan yang diambil selama masa transisi demokrasi, makalah ini akan membahas beberapa …

Buku panduan ini dibagi menjadi tiga bagian utama: Bagian Satu berfokus pada konteks deteksi dan penegakan keuangan politik. Bagian ini memperkenalkan terminologi penegakan hukum keuangan politik dan lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk interaksi antara lembaga-lembaga ini. Bab 1 menyajikan definisi, masalah, dan konteks keuangan politik. Bab 2 membahas regulasi uang dalam politik. Bab 3 membahas isuisu dasar yang berkaitan dengan penegakan …

Buku ini adalah terjemahan langsung dari versi bahasa Inggris buku International IDEA “Voting From Abroad: The IDEA Handbook Internasional” tahun 2013. Keakuratan teks yang diterjemahkan belum diverifikasi oleh International IDEA. Jika ada keraguan dalam Bahasa yang diterjemahkan, maka yang berlaku adalah versi asli bahasa Inggris (ISBN 978-91-86565-57-2). Terjemahan ini dilakukan oleh Perludem. SERIAL BUKU PANDUAN Serial Buku Panduan International IDEA …

Pengawalan proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur dan adil merupakan tugas bersama. Akan tetapi, jujur dan adil belumlah cukup. Pemilu yang demokratis membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Salah satu yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Tapi, masih sedikit lembaga yang fokus memantau isu ini. Karena itu, selama dua tahun terakhir, sejak Pemilu 2014 hingga Pilkada …

Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut. Lebih rumit lagi, fragmentasi politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sangat …

PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi demokrasi; sebaliknya, jika gagal atau tersendat, maka kita akan terus bergelut dengan transisi demokrasi yang tiada henti. Momentum politik tersebut dilatari oleh tiga hal: pertama, pasca Perubahan UUD 1945 kita sudah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif, tiga …

Untuk pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu yang bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, …