Legendary Broadway musical Hamilton will stop at Chicago! Wife, Sister, Maria As Hamilton hurls himself into politics, his writing desk and Phillip’s piano twirl on the turntable in parallel to each other. He’s reluctant to take a moment to see their son perform. At the same time, he enjoys corresponding with Angelica, and in fact neglects his wife and child …

Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu Penyatuan UU No. 32/2004, UU No. 12/2008, UU No. 42/2008, UU No. 15/2011, dan UU No. 8/2012, Serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah Disertai Naskah Kodifikasi Undang-undang Pemilu Tim Penyusun: Titi Anggraini [Koordinator], Didik Supriyanto [Editor] Ramlan Surbakti, Syamsuddin Haris, Saldi Isra, Topo Santoso, Luky Djani, Sulastio, Veri Junaidi, Lia Wulandari, Erik Kurniawan, Fadli …

Fadli Ramadhanil dan kawan-kawan dalam kajian ini memberikan beberapa tawaran yang sudah dicoba dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil pada Pemilu 2014 yang lalu. Inovasi pemantauan dengan menggunakan teknologi informasi, diyakini dapat menjawab beberapa tantangan dalam melakukan pemantauan pemilu ke depan. Oleh sebab itu, kajian desain partisipasi masyarakat ini, menurut saya, penting untuk dijadikan referensi, terutama oleh para pembentuk undangundang, …

Ringkasan Eksekutif Tahun 2014, KPU memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan kualitas pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. KPU menetapkan standar-standar layanan baru pada sejumlah bidang, termasuk: SIDALIH, basis data daftar pemilih nasional pertama di Indonesia dan terbesar di dunia dengan hampir 190 juta pemilih, yang menghasilkan daftar pemilih KPU yang paling akurat dan tidak kontroversial …

JAKARTA (27/5) – Perludem menggelar Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Menyederhanakan Pengaturan Pemilu untuk Konsolidasi Demokrasi. Hadir sebagai narasumber Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Guru Besar FH UI Prof. Topo Santoso, Direktur Puskapol Fisip UI Sri Budi Eko Wardani, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI  DR. Nasrudin, dan Peneliti P3DI DPR RI Indra Pahlevi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang …

UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu. Undang-undang juga menulis dua “Prinsip Pelaksanaan” pilkada: pertama, pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak; dan kedua, calon harus …

DANA KAMPANYE PILKADA PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN, PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp 500 juta. Namun undang-undang ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Di …

Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perebutan kekuasaan yang akan diikuti oleh para partai politik pembentuk undang-undang di DPR. Untuk penegakan hukum, tentu saja hal ini dianggap suatu hadangan untuk …

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Karena itu, lembaga-lembaga demokrasi harus bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel, dan partisipatif. Demokrasi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam ruang hampa. Demokrasi butuh interaksi dengan lingkungannya. Butuh ‘udara segar’ dan ‘cahaya terang’ untuk melakukan ‘fotosintesis’ dalam rangka menjaga mata rantai kehidupan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi publik dalam …