UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu. Undang-undang juga menulis dua “Prinsip Pelaksanaan” pilkada: pertama, pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak; dan kedua, calon harus …

DANA KAMPANYE PILKADA PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN, PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp 500 juta. Namun undang-undang ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Di …

Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perebutan kekuasaan yang akan diikuti oleh para partai politik pembentuk undang-undang di DPR. Untuk penegakan hukum, tentu saja hal ini dianggap suatu hadangan untuk …

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Karena itu, lembaga-lembaga demokrasi harus bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel, dan partisipatif. Demokrasi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam ruang hampa. Demokrasi butuh interaksi dengan lingkungannya. Butuh ‘udara segar’ dan ‘cahaya terang’ untuk melakukan ‘fotosintesis’ dalam rangka menjaga mata rantai kehidupan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi publik dalam …

Buku panduan ini terdiri dari 6 modul yang sifatnya saling melengkapi. Modul tersebut adalah Legislasi, Penganggaran, Pengawasan, Integritas, Hubungan dengan Konstituen dan Komunikasi Publik. Penyusunan buku panduan ini telah melalui kajian pertanyaan langsung kepada para anggota dewan mengenai materi yang akan diperdalam, dilanjutkan dengan pembahasan materi tersebut tersebut oleh para ahli dibidangnya, dan terakhir penulisan oleh mereka yang juga ahli …

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai lembaga yang fokus mengawal proses, dan ikut terlibat dalam banyak bagian dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, menerbitkan jurnal dengan tema khusus, “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014”. Jurnal edisi ini menjadi menarik, karena merupakan “jawaban”  dari Jurnal Perludem edisi sebelumnya, yang bertemakan “Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014”. Pada jurnal edisi sebelumnya tersebut, tulisan berbicara terkait …

Buku Pemilu Gorontalo 1955-2014 ini memang tipis, tetapi penuh arti. Isinya berupa angka-angka pemilu, yang tidak hanya menunjukkan bagaimana suara rakyat Gorontalo menghendaki orang-orang pilihannya menduduki jabatan pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suara rakyat Gorontalo dimanipulasi sehingga menghasilkan pejabat pemerintah yang tidak otentik pada era Orde Baru. Tidak gampang mendapatkan angka-angka hasil pemilu pada zaman yang sudah lewat, lebih-lebih angka-angka …

Partai politik sebagai peserta pemilu, tidak saja membutuhkan informasi tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga teknis pelaksanaan pemilu, yang meliputi persyaratan, prosedur dan jadwal pemilu. Informasi macam itu dibutuhkan oleh partai politik agar mereka mampu menyusun strategi yang tepat dalam memperebutkan suara dan kursi. Para calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, juga membutuhkan berbagai macam informasi tentang pemilu, agar mereka …