Deputi Perludem: Khoirunnisa Agustyati. “Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD”.

Direktur Eksekutif Perludem: Titi Anggraini “Perludem Mendorong Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Untuk Memperkuat Presidensial dan Parlemen”.

Program Manager Perludem: Fadli Ramadhanil “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional”

Dalam Diskusi Media “PKPU Pencalonan Tak Kunjung Diundangkan: Tahapan Pemilu Terancam Terganggu” pada 22 Juni 2018. Anggota KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan Norma larangan mantan koruptor dIlarang nyaleg.

Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan dengan diberlakukannya peraturan koruptor dilarang nyalon, adalah bagian dari usaha KPU agar pemilih tidak memilih kucing dalam karung

Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan bawa KPU secara konstitusi diberikan jaminan oleh UUD 1945 agar menjadi penyelenggara yang Independen.

Konferensi Pers Permohonan Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2018

Suara perempuan sangat penting dalam proses politik di negara demokrasi. Jumlah mereka terlalu besar untuk diabaikan. Namun, perempuan sering menghadapi permasalahan dan intimidasi saat menyuarakan pilihannya. Tentukan pilihanmu, karena kebebasan memilih ada di tanganmu. #perempuanbebasmemilih #tanpatakut

Ketua Bawaslu RI, M Abhan, melaporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim atas dugaan Pelanggaran kampanye, pada 17 Mei 2018.

Ketua Bawaslu RI, M Abhan, melaporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim atas dugaan Pelanggaran kampanye, pada 17 Mei 2018.