Lipsus Rumah Pemilu adalah program baru rumah pemilu yang mengulas rublik liputan khusus portal berita www.rumahpemilu.org. Di episode perdana ini membahas tema “Partai Politik berbasis Agama dan Demokrasi Inklusi yang ditulis oleh Amalia Salabi. Artikel Lipsus: Partai Politik Berbasis Agama dan Demokrasi Inklusi

Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

Peneliti Perludem: Kahfi Adlan. “Format Keserentakkan Pemilu 5 Kotak Kembali di Mohonkan ke MK: oleh Mantan Penyelenggara Pemilu”.

Deputi Perludem: Khoirunnisa Agustyati. “Pemilu Serentak Daerah Perlu Penataan Jadwal dan Simulasi Jabatan Kepala Daerah dan DPRD”.  

Direktur Eksekutif Perludem: Titi Anggraini “Perludem Mendorong Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Untuk Memperkuat Presidensial dan Parlemen”.

Program Manager Perludem: Fadli Ramadhanil “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional”

Dalam Diskusi Media “PKPU Pencalonan Tak Kunjung Diundangkan: Tahapan Pemilu Terancam Terganggu” pada 22 Juni 2018. Anggota KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan Norma larangan mantan koruptor dIlarang nyaleg.

Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan dengan diberlakukannya peraturan koruptor dilarang nyalon, adalah bagian dari usaha KPU agar pemilih tidak memilih kucing dalam karung

Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan bawa KPU secara konstitusi diberikan jaminan oleh UUD 1945 agar menjadi penyelenggara yang Independen.

Konferensi Pers Permohonan Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2018