Pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi menerangkan aspek hukum administrasi dari penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024. Harsanto menjelaskan bahwa rekapitulasi suara yang dilakukan secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, etika kerja penyelenggara pemilu, maupun akuntabilitas hasil. Simak selengkapnya pemaparan Harsanto pada diskusi “Penerapan Sirekap pada Pemilu” (17/11) dalam format wawancara. Bagaimana penyelenggaraan negara, dalam …

Pada diskusi “Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan” yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (1/11), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Aziz menyampaikan sejumlah catatan atas Pemilu Serentak 2019, serta perbaikan yang tengah dilakukan, juga diusulkan oleh KPU untuk Pemilu 2024. Simak selengkapnya dalam format wawancara. UU Pemilu tidak direvisi. Bagaimana KPU memandangnya? …

Senin (12/10), Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menggelar diskusi bertajuk “Green Election: Pemilu Ramah Lingkungan, Tanggung Jawab Siapa?”. Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara, Herwyn Malonda. Herwyn merupakan penulis buku Green Constitution. Simak pemaparan Herwyn mengenai green election atau pemilu ramah lingkungan dalam format wawancara. Mengapa perlu pemilu yang ramah lingkungan? Ya, green election itu …

Kamis (7/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan diskusi online dengan judul “Digitalisasi Pemilu, Bisakah Digitalisasi Mengefisiensikan Pemilu?”. Dalam diskusi ini, KPU menghadirkan pakar teknologi informasi (TI), Onno Widodo Purbo. Onno menjelaskan perihal sifat efisien dan efektif dalam teknologi, keamanan sistem, dan berbagai tantangan dalam penggunaan TI dalam pemilu. Simak penjelasan Onno selengkapnya dalam format wawancara. Pak Onno, bagaimana pendapat Anda …

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) mempublikasikan kertas kebijakan mengenai rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Di dalam naskah kebijakan, Netgrit merekomendasikan banyak hal untuk persiapan e-rekap, seperti pilihan teknologi, jalur data, server, keamanan siber, serta peta jalan untuk Pemilu 2024. Kertas kebijakan tersebut merupakan hasil kegiatan diskusi yang melibatkan banyak pihak. Berikut penyampaian kertas kebijakan Netgrit oleh Peneliti senior Netgrit, …

Endang Sulastri, Staf pengajar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menekankan pentingnya tim seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu yang memiliki rekam jejak baik, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang pemilu, dan tidak memiliki conflict of interest dengan kelompok atau organisasi tertentu. Seperti apa semestinya Tim seleksi dibentuk oleh Pemerintah, dan kualifikasi apa saja yang dicari dari penyelenggara pemilu periode 2022-2027? …

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyampaikan pandangannya terkait isu pemunduran Pemilu Serentak 2024 ke 2027 dalam video di akun Youtube Titi Anggraini. Simak penjelasan Titi dalam bentuk wawancara. Ramai isu pemunduran Pemilu Serentak 2024 ke 2027 di media elektronik dan media sosial. Bagaimana Anda melihat isu ini? Apakah Pemilihan Presiden (Pilpres) boleh diundur ke …

Pengajar Hukum Tata Negara pada Jentera Law School, Bivitri Susanti meminta agar publik tak menganggap remeh wacana masa jabatan presiden tiga periode yang beredar. Ada banyak jalan yang dapat ditempuh oleh para pembuat kebijakan untuk menetapkan masa jabatan presiden maksimal tiga periode. Simak pemaparan Bivitri pada diskusi “Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden” (27/6) dalam format wawancara. Mengapa …

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi memberikan beberapa catatan evaluasi terhadap proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) pada diskusi “Catatan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, Selasa (23/3). Simak selengkapnya dalam bentuk wawancara. Ada 9 perkara lewat ambang batas selisih hasil yang dilanjutkan oleh MK dalam pembuktian pokok permohonan. 4 di antaranya dikabulkan. Apa pendapat …

Hingga Senin (22/3) pukul 14.28 WIB, terdapat dua putusan perselisihan hasil Pilkada yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah untuk mendirikan TPS khusus di lingkungan kerja dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Dua putusan itu yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.104/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Morowali Utara dan Putusan MK No.57/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Halmahera Utara. Pada dua kasus tersebut, PSU diperintahkan MK …