Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Akademisi Universitas Paramadina, Djayadi Hanan memberikan penjelasan mengenai politik gagasan pada diskusi bertajuk “Politik Gagasan di Era Post Ideologi” (3/10) di Gondangdia, Jakarta Pusat. Menurutnya, politik gagasan penting untuk dikedepankan oleh partai politik ditengah menguatnya politik identitas. Membangun politik gagasan bukan hal yang mudah dan hasilnya tak bisa dipetik dalam waktu singkat, kini pertanyaannya, beranikah partai politik memulai. Simak penjelasan Djayadi Hanan selengkapnya dalam bentuk wawancara.
Apa itu politik gagasan?
Politik gagasan adalah ketika seseorang tidak memandang latar belakang seseorang. Jadi, sepanjang idenya cocok dan dianggap bagus oleh masyarakat, dia akan diikuti, dipilih. Lawan dari politik gagasan adalah politic of presence. Seseorang tidak akan menerima gagasan anda, kalau secara latar belakang tidak sama dengan saya. Misal, kalau gagasan Anda bagus untuk perempuan, tapi anda bukan perempuan, saya tidak akan dukung anda. Atau, gagasan Anda bagus, tapi latar belakang etnis Anda tidak cocok dengan saya.
Politik gagasan punya peluang untuk berkembang di Indonesia?
Ada riset dari SMRC (Saiful Mujani Research Institute) dan LSI (Lembaga Survei Indonesia). Pertanyaan pertama, apa alasan orang memilih partai? Hasilnya, 22 persen orang pilih partai karena program yang ditawarkan. 11 persen memilih partai karena dianggap memperjuangkan rakyat. Dua ini kan politik gagasan. Jadi, 35 persen pangsa politik itu setuju dengan politik gagasan.
Sisanya, lebih dari 15 persen orang memilih karena mengenal simbol partai. 11 persen karena tokoh partai. Nah, ini tidak mesti bertentangan dengan politik gagasan. Jadi, ada peluang sebetulnya.
Apa tantangan yang akan dihadapi partai politik jika mereka melakukan politik gagasan?
Ya, saya berharap sih politik gagasan itu akan dikedepankan. Memang ada tantangannya. Satu, politik identitas. Sentimen orang untuk politic of presence itu meningkat, terutama empat sampai lima tahun terakhir.
Dua, politik uang. Orang sekarang itu gak percaya kalau Anda cuma jual gagasan. Kalau Anda dipilih, orang pasti berpikir kalau ada transaskinya. Terlepas kita betul-betul melakukan itu atau tidak. Jadi, mengembalikan trust masyarakat dan tidak melakukan politik uang itu penting. Politik uang ini kan soal supply and demand. Mungkin memang ada demand, tapi kalau gak ada yang kasih, kan gak jadi. Jd, mampukah politisi mengedukasi publik bahwa uang itu bukanlah sesuatu yang baik.
Memang membangun politik gagasan ini perlu waktu. Gak cukup lima tahun.
Masyarakat sendiri, apakah siap dengan politik gagasan?
Ini bukan soal masyarakat siap atau tidak, tapi partai politik mau memulai atau tidak. Jadi, tergantung kondisi internal partai masin-masing. Partai kita sudah sangat lama hanya hadir di dua wilayah, yaitu pemerintah dan pemilu. Ada satu wilayah yang partai tidak hadir, yakni ranah masyarakat. Ini yang membuat ada persepsi, kalian datang ke kita hanya lima tahun sekali. Kalian kan cari kerjaan, wajar dong kami minta uang. Makanya ada masyarakat yang menerjemahkan pemilu itu bagi-bagi rejeki. Ini diperkuat dengan partai yang tidak hadir secara terus-menerus di masyarakat.
Jadi, pernah ada partai yang gagasan utamanya adalah bersih dan peduli. Mereka berhasil ketika itu. Masyarakat percaya bahwa ini partai yang mengedepankan kebijakan publik. Tapi kemudian, dalam perjalanannya, masyarakat menemukan ternyata partai ini pun perilakunya sama. Akibatnya, menambah buruk persepsi masyarakat. Jadi, istilahnya, ah kalian jual gagasan hanya untuk kekuasaan saja. Jadi, gagasannya adalah membangun jembatan kepercayaan antara partai politik dengan masyarakat. Itu harus dimulai dari partainya. Berani gak? Kapan mulainya?
Pembacaan Bapak, politik gagasan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat?
Nah ini harus digali oleh partai. Gagasan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah anti korupsi? JUga harus dicari, gagasan apa yang dibutuhkan negara.
Yang harus diperhatikan adalah bagaimana gagasan itu kemudian dirumuskan menjadi sesuatu yang lebih praktikal dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik apa yang ingin dibawa oleh partai? Misal, orang Indonesia tingkat melek hurufnya hampir 100 persen. Tapi, kita jarang mengecek bahwa 65 persen dari masyarakat yang tidak buta huruf itu, tingkat pendidikannya hanya SMP ke bawah. Nah, kebijakan pendidikan seperti apa yang ingin dibawa oleh partai politik?
Penting juga mengingatkan agar partai politik lebih responsif. Selama ini kan belum. Misal, jalan berlubang. Kita sering bertanya kapan jalanan rusak yang kita temui itu diperbaiki. Itu contoh kecil saja. Menurut saya, selama demokrasi belum repsonsif, kecurigaan masyarakat akan terus ada, dan politik gagasan sulit untuk berkembang.
