Home Liputan Khusus Election Visit Program, KPU Negara-Negara Sahabat Apresiasi Sistem Pungut-Hitung Pilkada 2018

Election Visit Program, KPU Negara-Negara Sahabat Apresiasi Sistem Pungut-Hitung Pilkada 2018

Comments Off on Election Visit Program, KPU Negara-Negara Sahabat Apresiasi Sistem Pungut-Hitung Pilkada 2018
0
150

Lima Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara sahabat, yakni Timor Leste, Thailand, Fiji, Mesir, dan Malaysia ikut memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. Masing-masing KPU mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya.

Perwakilan KPU Fiji, Apenisa Rasalase, pada sharing session di Hotel Shangri La Surabaya (27/6) menyampaikan apresiasi kepada KPU RI yang telah memberikan ruang kepada masyarakat sipil di sekitar TPS untuk turut berpartisipasi memeriahkan Pilkada dengan mendekorasi TPS secara kreatif. Desain TPS yang menarik dinilai menjadi salah satu daya tarik pemilih untuk datang ke TPS dan memantau pemilihan.

“Metode untuk mendorong minat pemilih sangat menarik. Masing-masing TPS punya tema sendiri-sendiri. Hal seperti ini bisa kami terapkan di negara kami. Menurut saya, sangat baik memberikan ruang bagi komunitas masyarakat untuk mengorganisir TPS seperti yang dilakukan oleh KPU Indonesia,” kata Apenisa.

KPU Timor Leste juga memberikan penilaian positif. Pelimpahan wewenang kepada penyelenggara di TPS untuk melayani pemilih dinilai baik dan efektif.  Proses pungut hitung yang diadakan hanya dalam waktu enam jam terorganisir rapi, transparan, dan membuka ruang partisipasi publik.

“Penyelenggara TPS didelegasikan wewenang untuk mengatur TPSnya dan inisiatif mereka sangat tinggi. Mereka memanggil pemilih satu per satu sesuai dengan daftar hadir. Mekanisme seperti ini bisa mengurangi kecurigaan. Jadi, sistemnya sangat transparan dan kontrolnya sangat baik,” ujar perwakilan KPU Timor Leste, Alcino de Araujo Baris.

Selain itu, KPU Malaysia juga mengapresiasi mekanisme yang disediakan KPU RI untuk menjamin hak pilih warga negara yang tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

“Sistem pelayanan hak pilih sangat baik. Orang yang tidak terdaftar bisa memilih dengan sistem yang disediakan oleh KPU. Petugas TPS ramah dan pemilihnya juga tertib,” kata perwakilan KPU Malaysia, Datok Leo Chong Cheong.

Hal yang perlu diperbaiki dari proses pungut hitung, kata mereka

Di tengah sistem pungut hitung yang dinilai telah terorganisir, efektif dan efisien, KPU negara sahabat melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. KPU Fiji misalnya, memberikan masukan agar KPU dapat mengantisipasi arus datang pemilih di TPS agar lokasi pemilihan dapat tetap dirasakan nyaman oleh pemilih. KPU juga mesti tanggap memberikan prioritas kepada orang tua, ibu hamil, dan disabilitas untuk dapat memberikan hak pilih.

“Penyelenggara TPS kurang sensitif kepada orangtua, wanita hamil dan disabilitas. Yang saya lihat, mereka tidka diberikan kekhususan untuk didahulukan memilih. Mereka tetap harus mengikuti antrean. Ini yang harus diperhatikan,” tandas Apenisa.

Sama dengan KPU Fiji, KPU  Timor Leste juga menyarankan agar TPS didirikan di lokasi yang lebih luas, seperti di sekolah publik. Hal ini ditujukan agar ada ruang yang cukup bagi pemilih untuk menunggu antrean dan memantau jalannya proses pungut-hitung.

“Harus dipastikan agar TPS tidak terlalu ramai. TPS yang terlalu ramai membuat pemilih bingung harus masuk dan keluar TPS lewat mana,” tukas Alcino.

Adapun perwakilan dari Kedutaan Besar Sri Lanka, Dilini S. Lenagala menilai, KPU sebaiknya menyusun DPT dengan membagi berdasarkan jenis kelamin untuk memudahkan pemilih memeriksa namanya di dalam DPT. Dilini menyayangkan tak adanya rekapitulasi jumlah pemilih perempuan, laki-laki, dan disabilitas di dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman.

“Baiknya ada catatan rekapitulasi berapa jumlah pemilih perempuan, laki-laki, dan disabilitas untuk memudahkan kita melakukan pendataan. Saya cari-cari tidak ada, dan harus menanyakan dulu kepada petugas,” ungkap Dilini.

Masukan dari para partisipan diterima langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, dan Anggota KPU RI, Pramono Ubaid. Pramono mengatakan, masukan akan menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Sebagian besar masukan kami catat. Soal setting TPS yang masih kurang akses bagi ibu hamil, orang tua, dan disabilitas, atau setting TPS yang tidak mengalir dengan baik sehingga terlalu ramai pemilih di dalam TPS,” kata Pramono.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

DCT Pemilihan Anggota DPD, Ada 3 Mantan Napi Korupsi

Bersamaan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rak…