Home Opini Ideologisasi Parlemen

Ideologisasi Parlemen

Comments Off on Ideologisasi Parlemen
0
1,033

Pemilihan Umum 2014 kian dekat, geliat pragmatisme partai menguat. Kesimpulan ini diambil dari pernyataan anggota fraksi yang selama ini dikesankan partainya sebagai entitas politik struktural yang ideologis.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta dalam Todays Dialogue Metro TV “Quo Vadis Partai Islam” menjelaskan, dipilihnya partai disebabkan apakah partai tersebut bisa mengetahui kebutuhan calon pemilih. Di episode lain Anis mengatakan, penekanan ideologi membuat kita mundur berpolitik.

Setali tiga uang, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo berkata pada Rumah Pemilu (27/9), selama ini aspirasi masyarakat tak bergantung partai dan suara hilang oleh ambang batas tak penting. “Klaim ideologi itu romantisme individual,” katanya.

Peryataan Anis bisa dikritisi dengan fakta bagaimana PKS bisa mendapat suara. Sebagai partai kader, PKS tentu menjadikan ideologi sebagai dasar keberadaan perwakilan partai di parlemen. Suara PKS banyak dari rakyat yang menjadi kader partai atau berafiliasi pada ideologi PKS. Asas yang ditetapkan PKS sebagai partai adalah Islam. Dalam kaderisasi anggotanya, PKS yang menyertai jamaah Tarbiyah menanamkan islamisme bercita khilafah islamiyah.

Merujuk pada penjelasan apa, bagaimana, fakta suara, nilai dan cita PKS, pernyataan Anis bertentangan. Justru, dipilihnya PKS bukan soal kebutuhan rakyat yang diasumsikannya sama. Rakyat memilih PKS atas dasar ideologi. PKS berbeda dengan partai lain pun karena ideologi.

Pernyataan Ganjar pun bertentangan bila merujuk pada sejumlah produk undang-undang. UU Pornografi, UU Kesetaraan Gender serta perda bernuansa Islam, merupakan sebagian undang-undang yang mengalami perdebatan ideologis saat dirancang maupun disahkan. PDIP merupakan fraksi yang kuat terlibat dalam asupan isi dan pengesahan.

Belum lagi kesesuaian antara partai pendukung calon presiden. Saat seorang terpilih menjadi presiden, parameter tepat atau meleset suatu kebijakan adalah ideologi. Liberalisme HAM menuntut presiden menyelesaikan korban dan orang hilang yang disebabkan pemerintahan masa lalu. Feminisme menuntut pemerintah tegas berpihak pada perdagangan perempuan dan buruh migran. Sosialisme menuntut undang-undang industri berpihak pada kelas pekerja. Islamisme menolak saat minyak dalam negeri tak diprioritaskan pada kemaslahatan umat.

Parlemen ideologis

Demokrasi secara prosedur menempatkan partai sebagai pemangku kebijakan yang paling penting. Kebijakannya bukan hanya pada pilar legeslatif tapi juga posisi pemimpin tertinggi eksekutif, presiden. Pada konteks bermasyarakat demokrasi menempatkan partai sebagai keterwakilan sejumlah kelompok menyertai ideologi. Partai merupakan penghubung ideologi masyarakat ke pemerintahan. Jika nilai dan bentuk ideologi ingin diperluas melalui pemerintahan, jalan satu-satunya melalui partai.

Jika kita cepat-cepat menetapkan ideologi di masyarakat, jumlahnya ada tiga. Nasionalisme, islamisme dan pembangunanisme (developmentalism). Nasionalisme diusung PDIP secara spesifik dengan istilah marhaenisme. Islamisme diusung PKS dan PPP. Sedangkan pembangunanisme dengan istilah Pancasila diusung Golkar dari era Orde Baru dan kini diikuti Demokrat.

Meski relatif banyak pemilih PKS mempertimbankan dasar ideologi, secara umum masyarakat tak menyatakan pentingnya ideologi. Sangat jarang orang mengatakan, “saya pilih PDIP karena mengusung marhaenisme.” Kecenderungannya masyarakat memilih partai berdasarkan program. Jika partai bisa merumuskan UU yang mendorong pemenuhan hak pendidikan 12 tahun, hak kesejahteraan buruh, tani dan nelayan, itu jadi pertimbangan memilih. Tapi, bukan berarti ideologi tak penting.

Apa hal yang bisa menjamin komitmen berkelanjutan partai dalam menjalankan programnya? Jawabannya, ideologi.

Dari Pemilu 2009 ada sembilan partai yang menjadi anggota parlemen. Partai Demokrat meraih paling banyak suara 26% dari total pemilih se-Indonesia yang berjumlah 121.588.366 pemilih. Setelah itu diikuti Golkar (19%), PDIP (17%), PKS (10%), PAN (8%), PPP (7%), PKB (5%), Gerindra (5%) dan Hanura (3%).

Jika partai digabungkan berdasarkan ideologinya maka persentase total suaranya, Pancasila 66%, islamisme 17% dan nasioalisme 17%. Kenyataannya, Golkar dan Demokrat yang berideologi pancasila tak mengindahkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kenyataannya, partai “wong cilik” berideologi marhaenisme malah menjual aset negara yang seharusnya dipertahankan untuk kemaslahatan rakyat. Kenyataannya, UU Pornografi jadi terasa seperti dagangan politik PKS karena faktanya Arifinto melihat blue film di ruang dewan tempat UU pengatur syahwat itu dirumuskan.

Ideologisasi parlemen merupakan upaya pengingatan tegas terhadap partai untuk mengacu pada ideologi dalam fungsi parlemen. Ideologi berasal dari permasalahan masyarakat. Kehadirannya ditetapkan pemikiran dan praksis sebagai solusi. Ideologi merupakan syarat partai berdiri sebagai bentuk keberpihakan yang mengatasnamakan keterwakilan masyarakat. Ini bukan sekedar tempelan.

2014 kita akan kembali menghadapi pemilu. Sikap kita, bila tak bisa menjamin atau tak dapat jaminan suatu partai bisa menjalankan program berdasar ideologinya, kita jangan pilih partai itu. Penguatan jaminanya bisa berupa kontrak komitmen pada masyarakat beserta media yang bersanksi pengunduran anggota dewan dari parlemen.

Hanya ideologi yang bisa menilai anggota dewan di parlemen bisa bekerja secara ideal dan memihak rakyat. Ini jaminan untuk menghilangkan pragmatisme politik. []

USEP HASAN SADIKIN

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Opini
Comments are closed.

Check Also

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan dalam Pilkada

25 November sampai 10 Desember merupakan rentang waktu yang diistilahkan oleh gerakan pere…