Home Liputan Khusus Kasus OSO Merembet, Ketua dan Anggota Bawaslu Juga Digugat di DKPP

Kasus OSO Merembet, Ketua dan Anggota Bawaslu Juga Digugat di DKPP

Comments Off on Kasus OSO Merembet, Ketua dan Anggota Bawaslu Juga Digugat di DKPP
0
805

Tak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai imbas dari kasus pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Oesman Sapta Odang (OSO), kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dilaporkan. Rabu (13/2), Muhammad Hafidz dengan kuasa hukumnya, Dorel Amir dan Eep Supandi bersidang di DKPP sebagai pengadu perkara No.19/2019.

Hafidz, melalui kuasa hukumnya menilai Bawaslu telah melanggar prinsip kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD sehingga tak mengoreksi ketidaktelitian KPU yang memasukkan nama OSO ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Pemilu 2019. Kelalaian Bawaslu telah menguntungkan salah satu bakal calon anggota DPD.

“Kelalaian teradu telah menguntungkan  salah satu bakal calon anggota DPD. Oleh karenanya, teradu terbukti melanggar Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemilu juncto Pasal 8 Peraturan DKPP No.2/2017,” tandas kuasa hukum Hafidz, Eep Supandi, pada sidang DKPP di kantor DKPP, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Hafidz juga menilai Bawaslu melanggar prinsip adil dan berkepastian hukum. Putusan Bawaslu No.008/2018 tertanggal 9 Januari 2019 yang memerintahkan KPU untuk menetapkan OSO sebagai calon terpilih anggota DPD 2019 apabila telah mengundurkan diri dari partai politik memberikan kedudukan istimewa kepada OSO, serta bertentangan dengan UU Pemilu dan putusan Bawaslu sebelumnya, yakni No.36/2018.

“Putusan tersebut dapat dimaknai telah memberikan kedudukan istimewa kepada Oesman Sapta Odang karena yang bersangkutan boleh menjadi calon anggota DPD meskipun yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik,” tandas Eep.

Atas penilaian tersebut, pengadu meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada ketua dan anggota Bawaslu RI terhitung sejak putusan dibacakan.

Bawaslu menolak seluruh dalil pengadu. Menurut Bawaslu, Putusan Bawaslu No.36/2018 berbeda dengn Putusan Bawaslu No.008/2019. Putusan Bawaslu No.36/2018 adalah putusan atas sengketa proses pemilu, yakni sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, sedangkan Putusan Bawaslu No.008/2019 adalah putusan atas pelanggaran administrasi pemilu yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Terhadap perkara No.008/2019, Bawaslu telah menyelesaikan secara profesional sesuai dengan UU Pemilu.

“Putusan pelanggaran administrasi pemilu No.008/2019 diputus Bawaslu setelah adanya Putusan PTUN. Sehingga, terdapat keadaan hukum yang baru. Pada pokoknya, Putusan No.36/2018 itu mengenai tidak dicantumkannya OSO dalam DCT. Berbeda dengan putusan administrasi pemilu, karena tidak melaksanakan Putusan PTUN No.242. Menurut UU Pemilu Pasal 471 ayat (7), Putusan PTUN final dan mengikat, dan KPU harus melaksanakannya,” jelas anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo.

Ratna kemudian menyampaikan bahwa Putusan Bawaslu No.008/2019 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/2018. Semangat Putusan MK tersebut adalah agar tak ada anggota DPD yang mengambil pekerjaan lain sebagai pengurus partai politik. Sehingga, putusan Bawaslu yang meminta agar OSO mengundurkan diri dari partai politik setelah terpilih sebagai anggota DPD dan meminta KPU tidak menetapkan OSO jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik tidaklah bertentangan dengan Putusan MK No.30/2018.

“Jadi, tidak ada pertentangan antara Putusan Bawaslu No.008/2019 dengan Pasal 182 UU Pemilu, Putusan MK No.30/2018, dan Putusan Bawaslu No.36/2018. Justru, putusan Bawaslu menciptakan kepastian hukum dan mengakhiri problematika pemilu akibat adanya putusan pengadilan,” tandas Ratna.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…