Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
JAKARTA – Pemerintah menilai ada peningkatan kerawanan kerusuhan menjelang pemilihan kepala daerah di Papua. Kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wirato mengadakan rapat khusus dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan langkah pencegahan konflik. Yang terlihat hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, serta Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal George Elnadus Supit.
Menurut Wiranto, ada beberapa wilayah di Papua yang harus mendapat perhatian dan pengawasan khusus menjelang pemilihan kepala daerah. Sebab, kata dia, ada eskalasi konflik yang cukup tinggi di sana akhir-akhir ini. “Apakah itu unsur kesengajaan dari kelompok-kelompok radikal atau bagian dari yang ingin mengganggu pelaksanaan pilkada, itu akan kami waspadai semua,” ujar dia di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kemarin.
Kerawanan yang terjadi itu juga akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. “Dengan Banwaslu dan Panwaslu juga, kami koordinasi dengan pihak-pihak lain,” kata Wiranto.
Pemilihan kepala daerah akan diadakan pada 27 Juni 2018 serentak di 171 daerah di Indonesia. Ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Dari seluruh daerah tersebut, Papua adalah provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi selain Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
Boy mengatakan potensi gangguan pemilihan kepala daerah di Papua juga muncul dari kelompok bersenjata. Aktivitas kelompok tersebut berada di sekitar kawasan Tembagapura, Timika. “Kehadiran kelompok kriminal bersenjata ini tentu mengganggu keselamatan masyarakat,” ujar dia, kemarin.
Pada 21 Oktober lalu, dua anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua luka-luka setelah menjadi sasaran penembakan oleh kelompok separatis di Gunung Sangker Kali Bua, Tembagapura, Papua. Penembakan polisi kembali terjadi di pos satuan tugas (satgas) Korps Brimob di area MP66 PT Freeport Indonesia, Tembagapura, pada Minggu lalu.
Meski begitu, kata dia lagi, Kepolisian Daerah Papua telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. “Tugas-tugas terus ditingkatkan untuk mengeliminasi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata,” ujar Boy. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan TNI. “Kami sudah meminta bantuan, dan TNI juga telah menyiapkan pasukan yang dibutuhkan.”
Selain itu, polisi mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta mereka menjaga keamanan dan mencegah konflik. “Kemudian ada upaya juga pendekatan secara persuasif terhadap kelompok bersenjata tersebut dengan mengedepankan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dengan upaya dialog,” ucap dia.
George menyatakan TNI siap membantu kepolisian untuk menjaga keamanan Papua dari ancaman kelompok bersenjata. “Nanti kami akan bekerja sama dengan polisi untuk menindaklanjuti,” ujar dia. SYAFIUL HADI | AGUNG SEDAYU
