April 16, 2024
iden

Lima Provinsi Jadi Perhatian

Tensi Pilkada Akan Naik Januari 2018

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI mengategorikan lima provinsi memiliki potensi kerawanan tinggi pada pemilihan kepala daerah 2018. Peran media sosial juga kuat sehingga penyebaran isu bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan di media sosial akan diantisipasi.

Kelima provinsi yang punya potensi kerawanan tinggi itu ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, potensi kerawanan di Jabar dan Jatim terutama disebabkan adanya bakal calon kepala daerah yang diusung bukan dari kader partai politik tertentu. Ia mencontohkan, pilihan Partai Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon kepala daerah Jabar berpotensi menghadirkan konflik di tubuh parpol itu.

“Selain termasuk daerah gemuk dalam populasi, dinamika di tubuh parpol juga menjadi dasar kami menentukan daerah rawan. Kami siapkan pengamanan lebih di lima daerah rawan itu,” kata Setyo dalam forum diskusi Polri bersama penyelenggara pilkada di Jakarta, Senin (27/11).

Potensi kerawanan dalam pilkada 2018, lanjut Setyo, akan mulai terasa pada Januari 2018. “Situasi hangat akan terasa sejak Januari, maka kami berharap peran semua pihak agar situasi hangat itu tidak justru menjadi kebakaran,” ujarnya.

Menurut Setyo, berkaca pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017, peran media sosial untuk menggiring opini publik juga akan kuat dalam pilkada 2018. Isu-isu yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), terutama bernuansa keagamaan, akan lebih mengemuka dalam kompetisi antar-pasangan calon kepala daerah.

Antisipasi hoaks

Karena itu, Polri juga telah melakukan patroli siber untuk mengantisipasi pesan berkonten provokasi dan hoaks. Tidak hanya itu, penegakan hukum kepada produsen dan penyebar hoaks juga akan dilakukan. Setyo menuturkan, pesan hoaks dan provokasi paling dominan disebarkan melalui Facebook, kemudian di Instagram, terakhir di Twitter.

“Kami meyakini media sosial akan memiliki peran penting dalam pesta politik tahun depan. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat menggunakan media sosial secara bijak,” ujarnya.

Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Sahruni Hasna Ramadhan mengatakan, pihaknya saat ini gencar melakukan bimbingan teknis terhadap lima peraturan KPU terkait dengan pilkada 2018 kepada penyelenggara pilkada di daerah. Dalam proses itu, tambahnya, KPU juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengantisipasi gangguan pelaksanaan pilkada.

“Dalam setiap tahapan ada potensi yang memicu konflik. Dengan demikian, untuk mengantisipasi konflik dan melindungi petugas di lapangan, kami dibantu Polri dan TNI,” kata Sahruni.

Pilkada Jatim

Kemarin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara resmi memberitahukan keikutsertaannya dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2018 kepada Presiden Joko Widodo. Pemberitahuan keikutsertaan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu dikirimkan melalui surat yang diserahkan melalui Kementerian Sekretaris Negara kemarin.

“Surat dikirim hari ini (Senin) via Setneg (Sekretariat Negara),” kata Khofifah saat dihubungi Senin siang.

Khofifah tidak mengantar sendiri surat pemberitahuan keikutsertaan dalam Pilkada Jatim untuk Presiden Jokowi. Surat itu diantar oleh stafnya karena Khofifah masih mengikuti rapat tim bencana alam, khususnya bencana erupsi Gunung Agung, Bali.

“Surat diantar staf. Saya masih rapat tim bencana alam antisipasi kewaspadaan khususnya Gunung Agung,” kata Khofifah.

Menurut dia, surat tersebut bukanlah surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial. Akan tetapi, surat itu berisi konsultasi kepada Presiden terkait dengan keputusannya mengikuti Pilkada Jatim.

Khofifah sudah mengantongi dukungan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dalam pilkada nanti, menurut rencana Khofifah akan berdampingan dengan Bupati Trenggalek Emil E Dardak.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui surat pemberitahuan pencalonan yang diserahkan Khofifah. Apabila sudah menerima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu surat itu. (SAN/NTA)

Sumber : https://kompas.id/baca/bebas-akses/2017/11/28/lima-provinsi-jadi-perhatian/