Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
The Asian Network for Free Elections (ANFREL) mempublikasi laporan terkini mengenai situasi di Myanmar. Sepanjang 17 hingga 23 Mei, banyak peristiwa terjadi. Namun, bentrokan senjata antara tentara junta militer dengan tentara perlawanan sipil masif terjadi di berbagai wilayah.
Militer versus tentara perlawanan sipil
Berlawan terhadap kudeta militer, menambah sengit pertikaian antara militer dengan tentara etnis sebelum kudeta 2021 terjadi, pasukan-pasukan tentara perlawanan sipil terlibat dalam bentrokan senjata dengan pasukan militer. Tercatat dari berbagai media yang dirujuk oleh ANFREL, pasukan militer menghadapi perlawanan dari Kachin Independent Army (KIA), Karen National Union (KNU), Free Burma Ranger Karenni (FBRK), Chin Defense Force (CDF), Pasukan Pertahanan Chinland, dan People’s Defense Force (PDF).
Bentrokan senjata antara militer dengan tentara sipil terjadi di negara bagian Kayah, Kota Mindat di negara bagian Chin, Phekhone di negara bagian Shan Selatan, Kota Moebyel dan Muse di negara bagian Shan, serta di Loikaw, Phasaung, Demoso, Moebyel dan Bawlake. Akibatnya, pasokan air diputus oleh Junta militer, dan banyak warga melarikan diri ke hutan-hutan.
Militer juga menggrebek desa-desa, diantaranya Desa Thalin di Kota Kani, wilayah Sagaing, dan Desa Si Thar di wilayah Magway. Kepala desa dan pejabat administrasi menjadi sasaran kedua belah pihak. Kepala desa yang mendukung pemerintahan Junta menjadi korban serangan tentara sipil, sementara kepala desa anti kudeta militer menjadi sasaran kekerasan militer.
Dikabarkan pula bahwa militer merekrut etnis Rawang yang berbasis di negara bagian Kachin untuk melawan KIA dan PDF.
Pertemuan dengan UEC
Pada 21 Mei, Union Election Commission (UEC) bentukan Junta mengadakan pertemuan dengan dengan partai politik di Nay Pyi Taw. 59 partai politik bergabung, tidak termasuk Partai National League for Democracy (NLD), Liga Nasional untuk Demokrasi Shan, Partai Nasional Arakan, dan Partai Demokrasi untuk Masyarakat Baru. Dalam pertemuan tersebut, ketua UEC, seorang junta militer, mengumumkan bahwa pihaknya akan membubarkan NLD karena telah melakukan kecurangan dalam pemilu.
Narasi kecurangan oleh NLD memang terus disiarkan oleh Junta. Melalui surat kabar milik negara, Myawaddy, Junta menuduh NLD mendapatkan bantuan dana dari International Foundation for Election System (IFES) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) untuk memenangkan Pemilu November 2020.
Sanksi terhadap korporasi kontra demokrasi
17 Mei, Inggris mengumumkan sanksi kepada Myanmar Gems Enterprise (MGE), distributor batu giok dan batu mulia, atas dukungannya terhadap Junta militer. MGE dinilai berperan dalam menumbangkan demokrasi Myanmar dan bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar.
Martir demokrasi
Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), hingga 23 Mei, 818 orang telah menjadi korban pembunuhan Junta. 4.296 orang saat ini ditahan dan 95 orang telah dijatuhi hukuman.
Sebelumnya, 1.822 tahanan telah dikeluarkan dengan jaminan. Namun, 20 orang dijatuhi hukuman mati.
Solusi
Negara demokrasi federal digaungkan oleh Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan. Menurut Dewan, hanya dengan membentuk negara federal berbasis sistem politik demokrasilah dapat tercipta kedamaian di Myanmar.
Tak berbeda dari keinginan Dewan tersebut, pemimpin Junta, Min Aung Hlaing juga mengatakan bahwa Myanmar mestilah berbentuk negara federal dengan multipartai. Hal tersebut akan diupayakan dalam waktu satu tahun.
Hasil Pemilu Myanmar diakui oleh ANFREL dan Uni Eropa
Laporan pemantauan pemilu ANFREL memang mengidentifikasi bahwa penundaan pemilu, pencabutan hak pemilih etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya sebagai kekurangan dalam Pemilu Myanmar November 2020. Namun, secara keseluruhan, Pemilu tersebut mewakili keinginan 27,5 rakyat Myanmar yang telah memberikan suaranya. Semua pihak semestinya mengakui hasil Pemilu Myanmar.
Menyusul ANFREL, Uni Eropa juga merilis pernyataan yang mengakui hasil Pemilu Myanmar. Pemilu tersebut dipantau oleh pemantau pemilu domestik dan internasional. Tak ada kecurangan pemilu masif yang dapat membatalkan hasil Pemilu.
