Home Kliping Kliping Berita Oligarki dalam Demokrasi Indonesia Membuat Hukum Sulit Ditegakkan

Oligarki dalam Demokrasi Indonesia Membuat Hukum Sulit Ditegakkan

0
0
237

Penegakan nomokrasi atau kedaulatan hukum perlu dijaga agar dapat terus berjalan seimbang dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan negara Indonesia. Hal ini penting karena dalam menjalankan demokrasi, Indonesia kerap kali melupakan penegakan kedaulatan hukum yang akhirnya berujung pada berbagai macam praktik penyimpangan dalam pemerintahan demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD dalam Studium Generale Sutan Takdir Alisjahbana Memorial Lecture Academy Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (26/8/2019) malam. Secara spesifik, orasi ilmiah tersebut mengangkat topik ”Penguatan Demokrasi dan Nomokrasi untuk Merawat dan Membangun Indonesia”.

Mahfud menilai kondisi Indonesia sejak berlangsungnya era reformasi hingga kini (1998-2019) telah membuat perkembangan demokrasi menjadi kebablasan. Saking bebasnya demokrasi ini seringkali jadi melemahkan penegakan hukum menjadi kekuasaan tertinggi atau nomokrasi.

”Ada kalangan arus atas (wakil rakyat) dan arus bawah (masyarakat) yang mestinya berjalan selaras dalam demokrasi. Yang terjadi sekarang ini, arus atas sebagai pengambil keputusan dikuasai oleh elite politik yang berkolaborasi dengan elite politik lain. Hal ini justru melanggengkan adanya oligarki kekuasaan,” ujar Mahfud.

Demokrasi yang mengarah kepada oligarki kekuasaan berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum. Ia mencontohkan hal ini terjadi pada banyak kasus politik uang di Indonesia. Dari pengamatannya, frekuensi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat saat ini justru jumlahnya lebih sering dibandingkan saat awal-awal reformasi.

”Tak ada yang bisa membantah kalau sistem demokrasi sekarang ini seakan membuat orang mengeluarkan biaya begitu besar agar dapat menduduki jabatan pemerintahan tertentu. Hal tersebut pula yang membuat banyak pejabat menjadi koruptor atau pada akhirnya menjadi boneka para pemodal,” kata Mahfud dalam orasinya.

Baca juga : Kembangkan Nasionalisme Berorientasi Penegakan Hukum dan Keadilan

Penegakan nomokrasi

Mahfud menambahkan, pihak pemerintah perlu sadar bahwa hal yang perlu diperbaiki dalam nomokrasi adalah penegakan aturan itu sendiri. Agenda terkait amendemen UUD 1945 yang sempat diwacanakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan beberapa pekan lalu, misalnya, dinilai belum mendesak walau sebenarnya dibutuhkan.

”Kita perlu mengingat bahwa sejarah mencatat sejumlah amendemen terhadap UUD 1945. Setelah sempat ada amendemen, selama kurun waktu 1999-2002 ternyata tidak terjadi konsolidasi demokrasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap subur, serta nomokrasi tetap lemah,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini.

Menurut dia, hal paling penting saat ini adalah bagaimana para penegak hukum menjalankan nomokrasi yang ada sebaik-baiknya. Ini merupakan satu-satunya jalan karena kini semua tergantung mental para penegak hukum itu sendiri.

Diwawancara terpisah, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi sependapat dengan Mahfud. Dalam beberapa hal seperti amendemen UUD 1945, misalnya, kini membutuhkan situasi opini publik yang benar-benar waras di tengah era pasca-kebenaran.

”Amendemen UUD 1945 memang dibutuhkan karena secara historis aturan ini merupakan warisan sejak zaman dulu yang belum menjawab kebutuhan sekarang. Namun, butuh situasi opini publik yang matang agar produk yang dihasilkan tidak cuma berdasarkan dari asumsi-asumsi sehingga bisa menjawab tantangan zaman,” tutur Kristiadi.

Terkait hal tersebut, Kristiadi menambahkan, Indonesia butuh dua hal, yakni harmonisasi peraturan di berbagai level pemerintahan dan kejelasan politik hukum dari pembentuk aturan undang-undang. Kedua hal ini dapat memperjelas serta membuat jalannya peraturan menjadi lebih efisien.

”Peraturan di setiap level pemerintahan saat ini masih tumpang tindih dan proses harmonisasinya bukan hal mudah. Selain itu, politik hukum juga memperjelas paradigma dari sebuah produk undang-undang sehingga implementasinya jelas dan dapat tepat sasaran,” ujarnya. (ADITYA DIVERANTA)

Dikliping dari artikel yang terbit di https://kompas.id/baca/polhuk/2019/08/27/jaga-demokrasi-dan-nomokrasi-agar-seimbang/

Load More Related Articles
Load More By rumahpemiluadmin
Load More In Kliping Berita

Check Also

Penganggaran Pilkada 2020 Belum Tuntas

Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 belum men…