Paradoks Demokrasi dan Sekolah Politisi

Paradoks demokrasi yang menguat pasca-reformasi menggugah sekelompok orang untuk melahirkan sekolah khusus bagi politisi. Yang disasar para politisi muda. Harapannya, warna baru akan lahir di panggung politik, dan demokrasi kembali ke jalurnya.

Sudah bukan rahasia, demokratisasi pasca-reformasi masih belum sesuai harapan. Demokrasi baru sebatas demokrasi prosedural, padahal untuk mencapai demokrasi yang ideal, demokrasi substansial menjadi unsur penting yang harus dicapai.

Dalam arti kata lain, demokrasi sebatas dilihat dari adanya partai politik, pemilu setiap lima tahun sekali, dan prosedur-prosedur lain yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Adapun substansi dari demokrasi masih kerap diabaikan.

Pengambilan keputusan yang kerap kali hanya diambil segelintir orang misalnya. Aspirasi akar rumput yang diabaikan. Politisi yang hanya memikirkan diri sendiri, bahkan tak jarang politik hanya sampingan untuk melanggengkan kepentingannya. Ditambah lagi, korupsi oleh politisi yang jamak terjadi.

Kondisi ini diperparah dengan lambatnya partai politik (parpol) sebagai aktor utama yang melahirkan politisi, memperbaiki diri. Bahkan tak jarang terungkap, parpol justru melanggengkan paradoks dalam demokrasi itu, demi melebarkan pengaruh dan kekuasaan atau sekadar eksistensi parpol.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, sekelompok orang dari beragam latar belakang, akademisi dan masyarakat sipil, di Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama (Satunama) Yogyakarta, berpikir untuk mencoba mengubahnya. Selanjutnya, dibentuklah Sekolah Politisi Muda (SPM) mulai 2015.

“Para alumni SPM diharapkan dapat mendorong reformasi parpol dan sebagai aktor, diharapkan dapat menjadi bagian dari perubahan sosial. Tidak semata-mata hanya elektoral, namun para alumni dapat menyumbang bagi proses reformasi parpol bagi Indonesia yang lebih bermartabat,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Satunama, William E Aipipidely saat berkunjung ke redaksi Kompas, Jakarta, pekan lalu.

Selain William, hadir pula Kepala SPM, Muhammad Zuhdan dan beberapa politisi muda alumni SPM, seperti Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, Abdul Arif dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Makassar, Ari Ashari Ilham.

SPM menyasar para politisi muda yang berusia maksimal 40 tahun karena dinilai dapat lebih cepat berubah dan kreatif. Tidak ada biaya sedikit pun dipungut bagi mereka yang mengikuti SPM. Lama kegiatan SPM, delapan bulan.

Kehadiran SPM mampu menyedot minat sejumlah politisi muda untuk mengikutinya. Hingga kini, sudah tiga angkatan SPM dengan jumlah orang yang telah lulus, 54 orang. Dari total tersebut, ada 24 orang yang maju dalam Pemilu 2019, dan enam di antaranya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyelenggaraan SPM berpindah-pindah tempat dengan harapan politisi yang disentuh tak hanya terpusat di satu kota atau kawasan tertentu. SPM pernah digelar di Surabaya, Depok, dan di luar Jawa, yaitu Makassar dan Bandar Lampung.

Di setiap penyelenggaraannya, SPM tidak bekerja sendiri. SPM mengajak pula partai politik untuk terlibat.

“Partai diajak terlibat agar kelak para politisi muda yang telah ikut SPM itu diberi ruang di partai, dan dibuka kesempatannya untuk bisa dipilih di pemilu. Jadi ilmu yang didapat bisa mereka terapkan, sehingga perubahan yang diharapkan bisa tercapai,” kata Zuhdan.

Saat mengikuti SPM, setidaknya ada enam hal yang diajarkan. Ini diklaim berbeda dengan sekolah politik lainnya.

Yang terutama, pentingnya menjaga integritas. Di tengah korupsi yang seringkali melibatkan politisi, kekokohan integritas menjadi penting. Kemudian, pengetahuan seputar parlemen dan pemerintahan yang akan menjadi tempat kerja politisi. Selain itu, cara-cara membangun jejaring, membangun relasi dengan akar rumput sekaligus menyerap aspirasi mereka.

“Jangan sampai mereka jauh dari representasi yang mereka wakili,” ujar Zuhdan.

Hal lainnya, kiat agar bisa terpilih saat pemilu dan cara memikat dukungan publik di pemilu. Kemudian SPM juga menekankan agar para politisi muda menjadikan profesi politisi sebagai profesi utama, bukan sekadar pekerjaan sampingan.

“Masuk politisi ya harus memupuk dan itu mungkin harus seumur hidup. Jangan sampai keluar karena politisi juga profesional yang bertugas melayani publik,” tambahnya.

Di luar kelima hal itu, para politisi muda juga diajarkan hal-hal seputar parpol dan pentingnya reformasi parpol.

Seni berkompromi

Ari Ashari Ilham mengaku ajaran di SPM membekas padanya. “Saya sebelum masuk ke SPM itu, kalau bicara di depan orang banyak selalu grogi. Setelah masuk, saya punya kepercayaan diri karena di SPM, kami tidak diajarkan hanya tentang politik,” ujar Ilham yang kini menjabat anggota DPRD Kota Makassar.

Abdul Arif, mantan anggota DPR 2014-2019, juga banyak mengenyam hal-hal baru terkait politik di SPM. Namun untuk mengimplementasikannya, bukan perkara mudah.

“Di satu sisi kita dituntut idealis berintegritas, tapi di sisi lain kita juga harus bisa berkompromi. Seni berkompromi itu bagaimana tidak menanggalkan idealisme dan integritas namun bisa menduduki posisi-posisi penting,” ujar Abdul.

Seni berkompromi itu bisa diwujudkan jika sebelumnya terbangun relasi yang baik dengan politisi lain, baik dari partai yang sama ataupun partai lain. Seni berkompromi tersebut, sekaligus dapat menjadi modal untuk bisa menduduki posisi penting tanpa harus menanggalkan idealisme.

Sekolah legislator

Tak cukup berhenti pada politisi muda, SPM berencana melebarkan sayap untuk periode 2020-2024, dengan menyasar para legislator, anggota DPR dan DPRD. Kepada mereka, tiga fungsi legislator, yaitu pengawasan, membuat undang-undang atau peraturan daerah, dan pembuatan anggaran akan diajarkan.

Ini pun menurut Zuhdan berangkat dari kenyataan para legislator tidak mendapat cukup ilmu mengenai tugas pokok dan fungsi mereka. Padahal tak semua memahaminya karena mereka berasal dari latar belakang yang beragam.

Untuk anggota DPR, kata Zuhdan, para legislator hanya dilatih 2 hari di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) terkait fungsi-fungsi legislator. Di luar itu, tugas membekali mereka seharusnya lahir dari partai politik pengusung mereka. Hanya sayang belum semua melakukannya. Kalaupun ada ilmu yang diberikan belum cukup.

Sementara bagi anggota DPRD, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memang memberikan bimbingan teknis di awal masa jabatan. Namun dia menilai kurikulumnya kurang mendalam sehingga banyak anggota DPRD baru yang tidak mendapatkan cukup ilmu tentang fungsi mereka.

“Makanya jangan heran jika produk legislasi DPR pusat maupun daerah sangat sedikit dan kurang dari target per tahunnya,” tutur Zuhdan.

Peran partai politik 

Menurut Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, kehadiran sekolah politik seperti yang diinisiasi oleh Yayasan Satunama, bisa jadi salah satu cara yang layak dicoba untuk mengubah perilaku dan kinerja politisi.

“Saya tidak sangat optimis tapi juga tidak pesimis. Namun, terlepas dari berhasil atau tidak, sekolah politik layak untuk dicoba,” ucapnya.

Setidaknya, dia melanjutkan, sekolah politik dapat menjadi jembatan dari pikiran para politisi dan akademisi untuk bertemu dan berdiskusi.

“Stigma politisi masih buruk tetapi di sisi lain mereka punya power yang begitu besar sehingga perlu ada medium di mana kita bisa bertemu untuk saling berdiskusi,” tambah Wijayanto.

Sementara untuk perubahan yang lebih besar, kuncinya tetap ada di partai politik.”Kita harus membenahi hulunya, yaitu parpol melahirkan para politisi,” pungkasnya. (SHARON PATRICIA)

Dikliping dari artikel yang terbit di Kompas.ID https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2019/12/05/paradoks-demokrasi-dan-sekolah-politisi/