Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Juli 2018 yang melarang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bergerak cepat mematuhi putusan MK. KPU mesti menyurati calon anggota DPD yang diverifikasi berasal dari unsur partai politik.
“Jadi, kalau ada calon anggota partai yang mencalonkan sebagai anggota DPD, dia harus segera disurati dan diminta mundur dari partai politik dalam tenggat waktu yang ditentukan KPU. Kalau dia tidak mundur sampai batas waktu itu, dia harus dicoret dari daftar calon anggota DPD,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, pada diskusi “Momentum Pencalonan Legislatif, Hadirkan Calon Berintegritas” di Media Centre Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (25/7).
Menurut Fadli, KPU tak akan kesulitan menelusuri adanya calon anggota DPD yang berasal dari unsur partai politik karena KPU memegang dokumen keanggotaan dan pengurus partai politik. KPU dinilai perlu menyusun mekanisme pengunduran diri calon anggota DPD yang tak mau mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.
“KPU harus membuat detil mekanisme pengunduran diri calon anggota DPD misal dia tidak mau mengundurkan diri dari partai politik, agar proses dapat berjalan baik. Tentukan kapan waktu paling lambat dia harus mundur, bagaimana mekanismenya,” terang Fadli.
Koalisi masyarakat sipil mengapresiasi keputusan MK mengenai basis rekrutmen anggota DPD. Koalisi menilai, MK telah menghindarkan DPD dari peluang kooptasi oleh partai politik.
“Dengan melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD, berarti mempertegas representasi DPD adalah rakyat daerah, bukan partai politik. Jadi, yang jadi pengurus partai, ya dia bertarungnya di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kalau DPD itu kepentingan rakyat daerah,” tegas akademisi bidang Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani.
