Home Berita Peserta Kampanye Rapat Umum Tak Boleh Terima Uang Transportasi

Peserta Kampanye Rapat Umum Tak Boleh Terima Uang Transportasi

Comments Off on Peserta Kampanye Rapat Umum Tak Boleh Terima Uang Transportasi
0
359

Komisi II Dewan Perwakilan Rakuat (DPR) RI lagi-lagi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan peserta pemilu untuk memberikan uang transportasi atau fresh money kepada peserta kampanye rapat umum. Tak mungkin memberikan bensin kepada peserta kampanye.

“Di Undang-Undang Pemilu, boleh itu uang untuk transport. Tapi di PKPU (Peraturan KPU) kok gak boleh pakai uang transport untuk peserta kampanye rapat umum? Maksudnya bagi-bagi –bagi bensin, gitu?” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron pada rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan (19/3).

Menanggapi pertanyaan tersebut, anggota KPU RI, Hasyim Asyarie mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya uang transportasi kepada peserta kampanye bertujuan untuk menghindari praktik  politik uang. Pembiayaan transportasi dapat diganti dengan voucher transportasi yang dapat ditukar.

“Seingat saya, waktu penyusunan PKPU kampanye, memang disepakati bukan dalam bentuk fresh money, karena kalau itu dilakukan, bisa dianggap money politic. Kalau makan, ya memang bentuknya makanan. Kalau transport, misalkan bentuknya voucher yang bisa ditukar. Yang penting tidak dalam bentuk uang cash,” ujar Hasyim.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mendukung ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Peserta pemilu dapat menanggung transportasi peserta kampanye rapat umum sejumlah nilai kewajaran di masing-masing daerah. Transport tak dapat dalam bentuk uang.

“Transport itu memang pilihannya menyediakan transportasi atau voucher. Kalau makan, juga bisa dalam bentuk voucher makan,” tukas Abhan.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh berseloroh, “Kalau di dapil (daerah pemilihan) saya, di gunung, kira-kira ada voucher makan dan transport gak ya Pak?”

Perdebatan mengenai biaya transportasi  tak mencapai titik temu. KPU dan Bawaslu kompak menolak permintaan Komisi II. Ketentuan transport untuk peserta kampanye rapat umum tetap mengikuti PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Aktivis Perempuan Ajak Para Pihak Kawal Perolehan Suara Perempuan Caleg

Tingkat persentase keterpilihan perempuan calon anggota legislatif (caleg) masih rendah. P…