Home Berita Pilkada 2020, Anggaran Yang Ditransfer Pemda Baru 444 M

Pilkada 2020, Anggaran Yang Ditransfer Pemda Baru 444 M

Comments Off on Pilkada 2020, Anggaran Yang Ditransfer Pemda Baru 444 M
0
121

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan persiapan Pilkada Serentak 2020. Dari segi anggaran, dari total 9.920.032.979.336 atau 9,9 triliun rupiah dana yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk 270 daerah berpilkada, per 10 Januari 2020, Pemeritah Daerah (Pemda) baru mengirimkan sejumlah 444.050.858.680 atau 444 miliar rupiah.

Arief mengkhawatirkan masalah anggaran Pilkada, sebab di beberapa daerah, Pemda mengubah besaran hibah daerah untuk KPU Daerah (KPUD) secara sepihak. Padahal, sebagaimana dilaporkan Arief, dana untuk Pilkada Serentak 2020 telah dipangkas sebanyak 2 triliun rupiah. KPUD di 270 daerah semula mengusulkan anggaran sebesar 11,9 triliun rupiah, namun setelah rasionalisasi, disepakati dalam NPHD total sebesar 9,9 triliun rupiah.

“Dalam perkembangannya, ada beberapa daerah yang mengajukan revisi. Baik ada yang mau diusulkan, dan ada juga Pemda yang langsung menetapkan perubahan NPHDnya. Jadi, lansung dipangkas saja,” tandas Arief pada kegiatan Refleksi Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Pilkada Serentak 2020 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (22/1).

Tahapan Pilkada Serentak 2020 telah dimulai sejak Oktober 2019. Pilkada Serentak  akan memasuki tahap penyerahan syarat dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan kepada KPU Provinsi, pada 28 Februari hingga 3 Maret. Sementara pendaftaran paslon dari partai politik dilaksanakan pada 16-18 Juni.

“Tahapannya sudah dimulai sejak Oktober. Ini untuk bakal calon perseorangan. Penetapan paslon sendiri nanti, 8 Juli 2020,” kata Arief.

Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, masa kampanye di Pilkada Serentak 2020 hanya akan berlangsung selama 71 hari. Masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan paslon. Pembaruan durasi masa kampanye ini dinilai Arief membuat KPUD mesti bekerja keras dalam penyiapan logistik, sebab produksi logistik baru dapat dilakukan setelah paslon ditetapkan.

“Masa kampanye ini lebih pendek dari sebelumnya. Tapi, 71 hari inilah yang membuat beban KPU untuk bekerja ekstra keras untuk menyiapkan logsitiknya,” ucap Arief.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Pemilihan Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah, 17 Daerah Tak Ada Bapaslon Perseorangan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah telah selesai melalui tahap …