Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Hal itu harus sejak jauh hari diantisipasi para pemangku kepentingan di daerah.
Pada pilkada serentak 2017 dan pilkada serentak 2018, dalam catatan Kompas, politik identitas sempat mewarnai kontestasi demokrasi elektoral di sejumlah daerah.
Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ibnu Nadzir Daraini, di Jakarta, Senin (16/12/2019), mengatakan, ada tiga hal yang bisa dipetakan untuk melihat potensi kemunculan politik identitas di pilkada tahun depan. Tiga hal itu terkait dikotomi antarkandidat, ormas berbasis politik identitas, dan penetrasi internet.
Aspek dikotomi kandidat meliputi pembedaan antara latar belakang kandidat dan partai politik. Misalnya politik identitas rentan muncul di daerah dengan calon kepala daerah yang berhadapan secara diametral terkait dengan perbedaan identitas agama. Termasuk pula kontestasi dikotomis partai berbasis agama menghadapi partai nasionalis.
Aspek kedua terkait dengan keberadaan ormas-ormas berbasis politik identitas. Ibnu mengatakan, jika dalam lima tahun terakhir di daerah tertentu terdapat catatan keberadaan ormas yang aktif menekan wacana publik terkait dengan isu etnis dan agama, maka daerah tersebut juga terbilang lebih rentan menghadapi pilkada dengan narasi politik identitas.
Faktor ketiga terkait penetrasi internet. Ibnu menjelaskan, daerah-daerah dengan akses internet lebih baik bakal memiliki lebih banyak kanal guna mengamplifikasi konten politik identitas. Namun, praktik ujaran kebencian yang berhubungan dengan politik identitas tetap bisa berlangsung sekalipun tidak ada akses internet.
Antisipasi
Peneliti senior bidang sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Henny Warsilah, mengatakan, identitas kedaerahan dengan latar belakang etnis ataupun agama bakal menguat menjelang pilkada.
Pengalaman di sejumlah ajang pemilihan terdahulu, kata Henny, politik identitas makin mengeras jika yang ditonjolkan identitas agama.
”Terlebih jika kekuatan (identitas) agama berkelindan dengan (kekuatan identitas) etnis,” ujar Henny.
Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya akan mengimbau parpol pengusung pasangan calon di pilkada untuk tidak melakukan praktik politik identitas.
Selain itu, kata Abhan, Bawaslu akan menurunkan konten berisi narasi politik identitas di sejumlah platform media sosial. Hal itu akan dilakukan dengan koordinasi bersama lembaga terkait, di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (INGKI RINALDI)
Dikliping dari artikel yang terbit di harian Kompas. https://kompas.id/baca/polhuk/2019/12/17/pilkada-2020-tiga-hal-berpotensi-munculkan-politik-identitas/
