Pengawalan proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur dan adil merupakan tugas bersama. Akan tetapi, jujur dan adil belumlah cukup. Pemilu yang demokratis membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Salah satu yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Tapi, masih sedikit lembaga yang fokus memantau isu ini. Karena itu, selama dua tahun terakhir, sejak Pemilu 2014 hingga Pilkada 2015, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menjadikan masalah dana kampanye sebagai salah satu fokus pantauan.
uku ini menyajikan temuan hasil pemantauan JPPR. Program pemantauan dana kampanye JPPR mengambil sampel di sembilan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Jember, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bantul, Kota Balikpapan, Kota Palu, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Semarang. Pemilihan daerah ini didasarkan pada tingkat persaingan ketat
antarpasangan calon, baik petahana maupun nonpetahana, serta mempertimbangkan keterwakilan zona Indonesia timur.
Link/tautan untuk mengunduh buku:
https://www.dropbox.com/s/rgdc73y95ghea7t/potret%20dana%20kampanye_LAYOUT%20ULANG_rev_03.pdf?dl=0
