Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif menjelaskan tindak lanjut dari putusan MK.
-
MK dan Pilihan Sistem Pemilu OLEH TITI ANGGRAINI
Dalam catatan Andrew Reynolds dkk (2005), secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih … -
Menakar Keabsahan Persyaratan Parpol tanpa Verifikasi Faktual
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait verifikasi partai politik… -
DPR dan Pemerintah Harus Merevisi UU Pemilu Sebagai Respon Putusan MK
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) …
Load More Related Articles
-
Hak Pilih bagi Transgender
Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai warga negara, apa pun latar belakan… -
Norma Larangan Mantan Koruptor DIlarang Nyaleg
Dalam Diskusi Media “PKPU Pencalonan Tak Kunjung Diundangkan: Tahapan Pemilu Teranca… -
KPU Tidak Ingin Membiarkan Calon Pemilih Memilih Kucing Dalam Karung
Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri…
Load More By Rikky MF
-
KPU akan Mengoptimalkan Sipol sebagai Alat Bantu
Komisi Pemilihan Umum akan mengoptimalkan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk Pe… -
Permasalahan Pemilihan Anggota KPU Bawaslu Tanpa Voting
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan … -
Political Party Finance and the Push for Regulatory Reform
The campaign finance report is one of the many problems in elections in Indonesia, which a…
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.
Check Also
Hak Pilih bagi Transgender
Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai warga negara, apa pun latar belakan…
