Tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah, Komisi Pemiihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Prsiden pada 14 Februari 2024. Lembaga-lembaga survei secara rutin menunjukkan hasil surveinya mengenai elektabilitas tokoh-tokoh bangsa yang dipersiapkan untuk menggantikan Presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Partai politik mulai melakukan kerja-kerja politik …

Ambang batas pencalonan presiden kembali menjadi perbincangan hangat. Perdebatannya mendominasi media dari mulai stasiun TV nasional hingga media online, para pakar, pengamat politik bahkan politisi. Masing-masing mengemukakan pendapat disertai argumentasinya mengenai angka yang cocok untuk diterapkan pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Para pendukung ambang batas pencalonan 0% telah beberapa kali mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang …

Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo. Dukungan lima partai politik ini diikuti dengan wacana memasangkan Joko Widodo dengan Prabowo Subinato, kompetitornya pada Pemilu Presiden 2014. Jika ini terjadi, tentu saja tidak ada lagi lawan tanding yang mampu mendekati elektabilitas Joko Widodo. Karena, selama ini, satu-satunya sosok yang mampu …

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini tentu harus dihormati. Apalagi putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir, yang sifat putusanya mengikat dan berlaku umum (erga omnes). …

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak 2019. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting ini membandingkan penerapan pemilu serentak di negara Amerika Latin dengan konteks Indonesia. Di Pemilu Serentak 2019 nanti, coattail effect lebih kuat dibanding Jokowi Effect atau Prabowo Effect yang menarik …

Pembentuk undang-undang terlalu meyakini pemberlakuan syarat pencalonan presiden berupa ambang batas 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah hasil pemilu nasional mampu memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Pemberlakuan syarat yang sering salah kaprah disebut presidential threshold ini akan memaksa partai untuk membentuk koalisi yang solid sejak awal untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan …

Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga. “Jika MK menolak permohonan (penghapusan ambang batas), MK melanggar konstitusi,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu serentak berfungsi mengoptimalkan efek menarik kerah (coattail effect). Jika pemilih diberikan pilihan presiden dan partai secara bersamaan, daya tarik presiden …

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku sekretaris Jenderal yang memberi kuasa pada Mariyam Fatimah selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor Mariyam Fatimah. “Pemohon menguji Pasal …