Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan bahwa Pemerintah dapat meniru Perancis yang menerapkan kebijakan disinsentif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Di Perancis, …

Rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan bantuan dana partai ditanggapi positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan agar peningkatan bantuan dana partai disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan partai satu tahun sebelum pemilu serta sanksi bagi partai yang melanggar aturan. “Kalau pengaturan ini berjalan dengan baik dan ada sanksi tegas …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di pemerintahan disebabkan oleh mahalnya biaya politik, terutama pada masa pemilihan. “Partai perlu mendapatkan dana yang lebih besar dari negara, sehingga …

Tidak perlu diragukan lagi bahwa partai politik membutuhkan dana agar dapat berfungsi dengan baik dalam proses politik. Namun pada saat yang bersamaan, uang juga merupakan salah satu ancaman besar bagi demokrasi. Ancaman ini terang-benderang di berbagai belahan dunia – mulai dari perusahaan raksasa yang memberikan donasi kampanye di Amerika Serikat, uang narkotika yang menyesap masuk ke dalam sistem politik Amerika …

Wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN mengemuka saat beberapa anggota dewan berpendapat perlu direalisasikannya wacana ini. Menjadi meluas saat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, bantuan keuangan partai perlu ditambah menjadi 1 triliun rupiah perpartai. Kepentingan kuasa dari anggota dewan dan tak berdasarnya hitung-hitungan angka 1 trilun sang menteri membuat wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN menjadi terdistorsi. …