Pernyataan Sikap dan Usulan Revisi Keputusan KPU no 231
Ketua PPUA Disabilutas Heppy Sebayang membacakan pernyatan sikap kelompok disabilitas dan usulan revisi keputusan KPU no 231/PL.03.1.Kpt/06/KPU/XII/2017.
Ada Kesalahan Pemahaman dan Informasi Akan Disabilitas
Anggota PPUA Disabilitas, Mahfud Fasa, mengingatkan kasus pembatalan calon dikarenakan diagnosa sakit oleh dokter namun informasi yang diberitakan adalah disabilitas. diharapkan kedepan tidak ada lagi kesalahan pemahaman dan informasi akan terminoliogi disabilitas.
KPU Mengakui Ada Kelalaian SK KPU 231 dan Akan Merevisi
Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU menyatakan KPU mengakui adanya kelalaian dalam penulisan SK 231 dan akan merevisinya
KPU Provinsi Terbuka Bagi Keterlibatan Disabilitas
Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU membuka peluang bagi warga yang disabilitas untuk turut berperan serta menjadi penyelenggara pemilu di provinsi.
Terminologi Disabilitas di Kedokteran dan Undang-Undang Definisinya Berbeda
Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan penggunaan terminologi disabilitas di dunia kedokteran dengan penggunaan terminologi disabilitas dalam undang-undang memiliki definisi yang berbeda.
UU Pemilu Harus Jamin Lebih Luas Hak Disabilitas
Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang (19/5). Heppy mengingatkan, terlepas dari banyaknya kekurangan mengenai pengakuan dan layanan hak politik disabilitas, …
Warga Disabilitas Memungkinkan Tak Didata karena Manula
Warga manula sebagian berkeadaan hambatan seperti ragam kategori disabilitas. Sayangnya, di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua masih ada warga manula yang berhambatan fisik, penglihatan, pendengaran, sosial, atau lainnya yang belum didata sebagai pemilih dengan disabilitas. Kesadaran terhadap pemilu inklusif dengan memastikan keadaan pemilih usia lanjut akan meningkatkan kualitas layanan terhadap pemilih. “Ada tiga orang yang datang ke TPS memakai kursi …
Difabelisme untuk Pemilu Inklusif
“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. Selain didiskriminasi “Yang Normal”, penyandang disabilitas pun jauh lebih didiskriminasi dibanding perempuan. Pertanyaannya, kenapa dalam pemilu Indonesia ada afirmasi perempuan …
Jurnal Pemilu & Demokrasi #9: Kodifikasi UU Pemilu Pembaruan Hukum Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Daerah
Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas isu yang sama; dan keempat, tidak …
