Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang (19/5). Heppy mengingatkan, terlepas dari banyaknya kekurangan mengenai pengakuan dan layanan hak politik disabilitas, …

Warga manula sebagian berkeadaan hambatan seperti ragam kategori disabilitas. Sayangnya, di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua masih ada warga manula yang berhambatan fisik, penglihatan, pendengaran, sosial, atau lainnya yang belum didata sebagai pemilih dengan disabilitas. Kesadaran terhadap pemilu inklusif dengan memastikan keadaan pemilih usia lanjut akan meningkatkan kualitas layanan terhadap pemilih. “Ada tiga orang yang datang ke TPS memakai kursi …

“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. Selain didiskriminasi “Yang Normal”, penyandang disabilitas pun jauh lebih didiskriminasi dibanding perempuan. Pertanyaannya, kenapa dalam pemilu Indonesia ada afirmasi perempuan …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas isu yang sama; dan keempat, tidak …