Pada pertengahan 2020, The International Initiative Design Electoral Assistance (IDEA) menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mempertahankan demokrasi dari ancaman kekuasaan negara yang cenderung otoritarian dalam pandemi Covid-19. Dalam menyikapi wabah, sejumlah pemerintahan negara menggunakan hukum dan kebijakan yang sewenang-wenang atas nama keamanan dan stabilitas. Para individu dan kelompok warga yang terlibat dalam rekomendasi dan protes mengalami pengabaian bahkan kriminalisasi. Hukum …

Mengevaluasi lembaga penyelenggara pemilu pun termasuk di dalamnya menyertakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada konteks Pemilu 2019, DKPP menambah sikap rivalitas lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengevaluasi DKPP dengan titik berangkat kasus pemecatan Evi Novida Ginting oleh DKPP. Kasus itu memperingatkan agar perlu pembedaan antara …

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi mendorong isu desain kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan. Sejumlah gagasan dikemukakan para pegiat pemilu dan akademisi pada diskusi virtual terbatas (28/12). Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura mengusulkan, kelembagaan …

Rivalitas lembaga penyelenggara pemilu tak mereda dan malah dilanggengkan. Padahal, merujuk UU Pemilu, ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pegiat pemilu dan akademisi menempatkan ini sebagai salah satu masalah prinsipil yang penting dievaluasi serius. “Lembaga penyelenggara pemilu saling bersaing. Peraturan Bawaslu …