Selain penggabungan surat suara, penggunaan teknologi pungut-hitung kembali menjadi wacana yang bergulir. Dengan istilah Sirekap (sistem informasi rekapitulasi suara elektronik) terus dipersiapkan dengan harapan bisa diterapkan dengan baik pada Pemilu 2024. Teknologi pungut-hitung khususnya rekapitulasi hasil pemilu sudah diterapkan sejak Pemilu 1999. Pada Tahun 1999, KPU menggunakan jaringan yang digunakan BNI dan BRI dan Satelit VPSAT Telkom. Di Pemilu 2004, …

Pilkada Serentak 2020 punya banyak calon tunggal. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 25 daerah yang hanya punya satu peserta. 25 daerah ini yaitu: 1. Humbang Hasundutan; 2. Kota Gunungsitoli; 3. Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara); 4. Pasaman (Sumatera Barat); 6. Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan); 7. Bengkulu Utara (Bengkulu); 8. Boyolali; 9. Grobogan; 10. Kebumen; 11. Kota Semarang; 12. …

Dalam perhelatan elektoral, posisi pemilih itu menjadi semacam “syarat syar’i”. Keberadaannya, setara dengan peserta pemilu dan penyelenggara. Salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilangsungkan. Ini sebab mengapa urusan pemilih menjadi sangat penting. Sayangnya, masalah pemilih bisa ada berulang. Contoh paling klasik, bahwa para pihak kerap merasa urusan pemilih ini sangat penting hanya pada …

Seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 merupakan pemilihan umum yang kompleks dan sangat melelahkan. Imbasnya adalah angka kematian yang cukup tinggi pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menangani penghitungan 5 jenis surat suara dan penandatanganan berkas-berkas lainnya. Berdasarkan rekapitulasi pemilu serentak 2019 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei 2019 melalui Surat …

Evaluasi Pemilu 2019 belakangan ini menghasilkan usulan perubahan desain surat suara untuk pemilu berikutnya. Wujud teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 terlalu kompleks dan berdampak buruk pada implementasi juga hasil pemilu. Pemetaan masalah dan wujud rekomendasi yang pas, akan membuat hal-hal buruk tidak terulang pada Pemilu 2024. Jika sebaliknya, alih-alih memperbaiki, malah bisa menambah masalah baru. Komisi Pemilihan Umum dan para pegiat …

Sebagai lembaga negara pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melekat dalam hal pengawasan seluruh tahapan pemilu. Fakta di lapangan, kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Seiring catatan kewenangan tersebut, Bawaslu juga memiliki kewenangan sebagai kuasi peradilan. Putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Hal ini secara tidak langsung mentransformasi …

Pada pertengahan 2020, The International Initiative Design Electoral Assistance (IDEA) menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mempertahankan demokrasi dari ancaman kekuasaan negara yang cenderung otoritarian dalam pandemi Covid-19. Dalam menyikapi wabah, sejumlah pemerintahan negara menggunakan hukum dan kebijakan yang sewenang-wenang atas nama keamanan dan stabilitas. Para individu dan kelompok warga yang terlibat dalam rekomendasi dan protes mengalami pengabaian bahkan kriminalisasi. Hukum …

Komisi Pemilihan Umum pada Pilkada 2020 mengubah teknologi sistem informasi rekapitulasi suara elektronik. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang digunakan pada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan Pemilu 2019 diganti dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Bukan hanya pergantian nama, Sirekap mengubah cara rekapitulasi. Dibanding Situng yang mengunggah hasil suara tidak langsung dari TPS, Sirekap mencoba pengunggahan hasil suara langsung dari …

Mengevaluasi lembaga penyelenggara pemilu pun termasuk di dalamnya menyertakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada konteks Pemilu 2019, DKPP menambah sikap rivalitas lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengevaluasi DKPP dengan titik berangkat kasus pemecatan Evi Novida Ginting oleh DKPP. Kasus itu memperingatkan agar perlu pembedaan antara …

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi mendorong isu desain kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan. Sejumlah gagasan dikemukakan para pegiat pemilu dan akademisi pada diskusi virtual terbatas (28/12). Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura mengusulkan, kelembagaan …