Setelah sempat tertunda, pelaksanaan pilkada serentak akhirnya bulat ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada kali ini diramalkan bakal menumpuk sejumlah tantangan dan potensi kerawanan. Lantas, bagaimanakah peran penyiaran menyukseskan gelaran pilkada serentak? Berdasarkan rilis Bawaslu terbaru terkait Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020, titik kerawanan penyelenggaraan pilkada berpotensi terjadi pada empat dimensi yaitu, konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan …

Setahun menjelang Pemilu 2014, Remotivi mencatat ada tiga partai yang masif dan sewenang-wenang mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan segelintir konglomerat atau partai. Ketiga partai ini adalah yang petingginya memiliki stasiun televisi. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh, …

Remotivi, LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan kontrol terhadap konten tayangan TV bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) baru meluncurkan hasil survei. Disimpulkan, konten TV masih sentralistik dan sangat minim konten politik/pemilu. Padahal TV merupakan sumber informasi utama bagi banyak masyarakat. Padahal pemungutan suara 9 April 2014 sebentar lagi. Bagaimana lebih jelasnya gambaran hasil survei itu dan dampaknya …

Polling Center melakukan survei mengenai gambaran dan kecenderungan masyarakat menyikapi Pemilu 2014. Hasil survei menarik karena menggambarkan antusiasme memilih, khususnya pemilihan umum presiden (Pilpres). Ada optimisme partisipasi memilih di sini yang bisa mendorong kerja pemilu lebih bersemangat. Tapi catatannya, calon pemilih menjadikan televisi sebagai sumber informasi pemilu. Berikut wawancara rumahpemilu.org melalui surat elektronik dengan perwakilan Polling Center, Maya Purbo dan …

Maraknya iklan yang dinilai masuk kategori kampanye politik di sejumlah lembaga penyiaran (stasiun televisi) dinilai lembaga masyarakat pemantau media, Remotivi sebagai kesalahan fungsi media. Penayangan iklan kampanye politik di luar masa kampanye yang hanya menayangkan tokoh partai pemilik stasiun TV beserta partainya menjadikan frekuensi milik publik malah diperuntukan pemilik TV. Remotivi mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas menindak …