Isu pemulihan hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) mencuat di rapat dengar pendapat (RDP) Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menanyakan kesiapan TNI dan Polri apabila hak pilih mereka dikembalikan. “Di negara-negara maju, polisi dan militer memiliki hak pilih. Nah, di Indonesia, kapan …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi adanya celah ketidakpastian hukum mengenai hak pilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Pemohon mengajukan uji materi Pasal 260 Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dibuat untuk penyelenggaraan Pemilu 2009. Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 itu berbeda pengaturannya dengan pasal 326 …