Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No.7/2017, setiap peserta pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tahap penyerahan LPPDK selama 26 April hingga 2 Mei 2019. Hingga batas akhir penyerahan, di tingkat nasional, 16 partai politik, dua pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, dan sebagian besar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah …

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara BPN, Thomas ‘Jordi’ Djiwandono, total penerimaan kampanye paslon yakni 213,2 miliar rupiah, dan total pengeluaran 211,5 miliar rupiah. Masih ada sisa dana kampanye sebesar 1,7 miliar rupiah, yang akan digunakan untuk keperluan Pemilu …

Kamis (2/5) Partai Golongan Karya (Golkar) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Total penerimaan dan pengeluaran dana kampanye senilai 307 miliar rupiah, dengan sisa dana kampanye 200 juta rupiah. “Dana yang diterima itu 307 miliar. Pengeluaran kita juga 307 miliar. Ada sisa anggaran itu sekitar 200 juta,” kata liaison officer (LO) Partai …

Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Pasal 335, peserta pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI paling lambat 15 hari sesudah hari pemungutan suara. Dengan demikian, batas waktu penyerahan LPPDK adalah 2 Mei 2019. Bagi peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LPPDK, …