Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah ditunda melalui Perppu No 2 Tahun 2020. Pemungutan suara ditetapkan akan digelar pada Desember 2020. Penyelenggara Pemilu diharapkan segera menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan dan perbaikan terhadap  peraturan dan aturan dalam pelaksanaan dan pengawasan Pilkada 2020. Mau tidak mau, suka atau tidak suka penyelenggara pemilu dalam melaksanakan Pilkada 2020 menghadapi beberapa tantangan yang …

International Institute Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mempublikasikan Makalah Teknis International IDEA 1/2020 tentang Pemilu dan COVID-19.

Unduh dokumen di sini: menyelenggarakan-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19_0

Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini memunculkan pertanyaan, tepat kah menunda pilkada di masa pandemik Covid-19 ke Desember 2020 yang berarti hanya mundur tiga bulan? Jika melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar di seluruh provinsi Indonesia rasanya pandemik ini …

Ada ungkapan terkenal sastrawan Inggris William Shakespeare, “What’s in name? That which we call a rose by any other name smell as sweet,” tulisnya dalam roman Romeo dan Juliet. Apalah arti sebuah nama? Kalau saja kita memberi nama lain untuk bunga mawar, dia akan tetap harum. Mungkin ungkapan itu yang ada di benak para pembuat undang-undang ketika mempertahankan nama Panitia …

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian lama penundaan ditunggu penyelenggara pemilu agar dapat menyiapkan aturan dan jadwal pilkada lanjutan. ”Sudah ada tim yang bekerja. Jadi opsi-opsi itu prinsipnya dipahami dan sudah dikaji oleh pemerintah, begitu pula rumusan perppu-nya. Yang menentukan, Pak Menteri (Dalam Negeri) dan …

Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada kesepakatan bersama untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Empat kesimpulan Rapat tersebut sebagai …

Pilihan untuk menunda tahapan Pilkada 2020 adalah langkah yang tepat. Bahkan, opsi menunda pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di tengah pandemi Covid-19 yang terus mengkhawatirkan. Kesimpulan pada poin pertama dalam rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 30 Maret 2020, mengakui bahwa pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Melihat penyebarannya yang semakin meluas hampir di 32 provinsi, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Perpu harus disegerakan demi menjamin kepastian hukum penundaan dan kelanjutan pilkada. “Kegentingan yang memaksa ini kita harus sepakat pasal-pasal mana saja. Bagi KPU yang terpenting …

Penggunaan electronic voting atau yang lebih dikenal dengan istilah e-voting dianggap sebagai konsekuensi logis dari perkembangan revolusi industri 4.0. Efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu dan efisiensi anggaran, disebut-sebut menjadi keuntungan utama dari penggunaan e-voting. Jika memang demikian, pertanyaanya apakah e-voting menjadi suatu keniscayaan yang wajib digunakan? Apakah terdapat implikasi lain yang ditimbulkan dari revolusi industri 4.0 terhadap tata kelola pemilu …