Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi pembahasan UU Pemilu. Artinya kerangka regulasi yang akan digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap sama dengan regulasi yang ada. Walaupun tidak ada perubahan regulasi di tingkat undang-undang, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya kondisi hukum baru yang seharusnya dipedomani oleh pembuat kebijakan. Kondisi hukum yang baru …

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih yang pernah dan diterapkan di Indonesia ada tiga jenis. Pertama, Civil Registry List. Kedua, Periodic List. Ketiga, Continuous List. Civil Registry List adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Ini diterapkan di Indonesia pada tahun 2005-2015. Periodic List adalah daftar pemilih yang disusun secara periodik atau hanya pada setiap Pemilu/Pemilihan dan berakhir …

Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Setidaknya data pemilih memenuhi 3 (tiga) kualitas data, yakni muktahir, akurat dan komprehensif. Data pemilih yang muktahir menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus menerus …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020 telah ditandangani Presiden dan mencapai kesepakatan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Di tengah situasi pertarungan melawan pandemi pelaksanaan pilkada menjadi tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia saat ini. Pilkada dalam Kenormalan Baru bukan saja dituntut menjaga kedaulatan pemilih namun juga perlu menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh warga …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah ditunda melalui Perppu No 2 Tahun 2020. Pemungutan suara ditetapkan akan digelar pada Desember 2020. Penyelenggara Pemilu diharapkan segera menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan dan perbaikan terhadap  peraturan dan aturan dalam pelaksanaan dan pengawasan Pilkada 2020. Mau tidak mau, suka atau tidak suka penyelenggara pemilu dalam melaksanakan Pilkada 2020 menghadapi beberapa tantangan yang …

International Institute Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mempublikasikan Makalah Teknis International IDEA 1/2020 tentang Pemilu dan COVID-19.

Unduh dokumen di sini: menyelenggarakan-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19_0

Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini memunculkan pertanyaan, tepat kah menunda pilkada di masa pandemik Covid-19 ke Desember 2020 yang berarti hanya mundur tiga bulan? Jika melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar di seluruh provinsi Indonesia rasanya pandemik ini …

Ada ungkapan terkenal sastrawan Inggris William Shakespeare, “What’s in name? That which we call a rose by any other name smell as sweet,” tulisnya dalam roman Romeo dan Juliet. Apalah arti sebuah nama? Kalau saja kita memberi nama lain untuk bunga mawar, dia akan tetap harum. Mungkin ungkapan itu yang ada di benak para pembuat undang-undang ketika mempertahankan nama Panitia …

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian lama penundaan ditunggu penyelenggara pemilu agar dapat menyiapkan aturan dan jadwal pilkada lanjutan. ”Sudah ada tim yang bekerja. Jadi opsi-opsi itu prinsipnya dipahami dan sudah dikaji oleh pemerintah, begitu pula rumusan perppu-nya. Yang menentukan, Pak Menteri (Dalam Negeri) dan …