Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di empat daerah. Empat daerah tersebut adalah Gayo Lues, Aceh; Bombana, Sulawesi Tenggara; Maybrat, Papua Barat; serta Kepulauan Yapen, Papua. Di Gayo Lues, Aceh, MK memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang di lima tempat pemungutan suara (TPS) dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan diucapkan …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2017 (4/4). Dari 50 permohonan, 40 permohonan tidak dapat diterima. Tujuh pemohon sengketa hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin masih bisa bernapas lega. MK tak mengeluarkan putusan sela tanda permohonannya dilanjutkan pada proses pemeriksaan dan pembuktian dalil perkara. Permohonan sengketa hasil dari pemohon di tujuh daerah itu memenuhi syarat …

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK menilai ada kesalahan hitung, maka MK akan meminta penghitungan suara ulang. Kalau dirasa ada kecurangan, maka MK meminta dilakukannya pemungutan …

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan menyertai kelengkapan bukti yang dicantumkan dalam laporan yang dikirimkan. “MK ini seperti bukan mahkamah konstitusi, tapi mahkamah keranjang, karena sengketa …

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan keadilan di MK? Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kantor Perludem, …

Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Merujuk pengalaman MK menangani sengketa pilkada, hanya satu permohonan perselisihan hasil pilkada yang putusannya membalikan keadaan keterpilihan pasangan calon. Pasangan calon terpilih Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010, dibalikan keterpilihannya oleh pasangan calon pemohon yang selisih suaranya lebih …

Setelah pilkada 9 desember 2015  selesai beberapa daerah sudah mengumumkan pemenang dan beberapa daerah lainnya memilih memperkarakan hasilnya kepada MK sebagai bentuk  ketidakpuasan calon terhadap hasil pilkada. Dari 269 daerah yang ikut pilkada seperti yang dilansir Mahkamah Konstitusi 147 pemohan memasukan laporan ke MK (28/12). Banyaknya permohonan yang masuk ke MK, posisi MK dan kredibilitasnya dipertaruhkan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan. …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Syarat itu hendaknya dijadikan dasar MK untuk mengeluarkan putusan, bukan membatasi penerimaan permohonan. Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan …

Masa penantian itu kini telah berujung pada sebuah kepastian. Calon tunggal Kepala Daerah tetap dapat berlaga pada 9 Desember 2015 nanti. Sempat  nasib calon tunggal kepala daerah ini di tiga wilayah: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah  Utara, terkatung-katung sekian bulan. Kini akhirya mendapat kejelasan untuk menguji daulatnya di hadapan “ceruk pasar” pemilih, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) …

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. Tetapi SE ini kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil yang mengawal Pilkada. Dalam SE yang sifatnya menjelaskan UU 8/2015, KPU dianggap tidak tepat dalam mendefinisikan petahana sehingga SE ini berpotensi menjadi celah melanggengkan …