Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangannya sendiri dalam sidang permohonan penghapusan kewenangan MK menangani sengketa pilkada (19/5). MK membatalkan dua Pasal 236 Huruf c UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e  UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pilkada. Pakar pemilu dan konstitusi, Refly Harun menilai putusan itu tak tepat. …

Ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden SBY memunculkan banyak perdebatan. Sebagian anggota DPR mengatakan ini adalah tindakan presiden yang inkonstitusional, karena perppu dikeluarkan tidak dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagaimana mana syarat utama diterbitkannya perppu (Kompas, 18 Oktober 2013). Sementara banyak kalangan akademisi menilai ini adalah langkah brilliant di tengah kekecewaan publik yang teramat sangat kepada jalannya pemerintahan …

Tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar di kasus penyuapan penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Lebak semakin memperjelas ada perbedaan pandangan menyertai pihak dalam hal penegakan hukum pemilu. Pihak pertama ingin penyelesaian sengketa pilkada berada pada MK. Sedangkan pihak kedua ingin sengketa pemilihan kepala daerah itu di selesaikan ke Mahkamah Agung yang sebelumnya melalui Pengadilan Tinggi Usaha Negara di daerah. Untuk mendapat …