Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, saya menyanggupinya. Ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan, yakni: pertama, kendatipun penulis tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung dari …
Ahad 5 Juli 2020, tepat sudah 50 tahun usia Prof. Topo Santoso. Berkat dua buah karya monumentalnya “Kriminologi” yang ditulis bersama dengan Eva Achjani Zulfa dan “Tindak Pidana Pemilu” menjadi tak asing namanya di kalangan mahasiswa fakultas hukum seluruh Indonesia. Dua karya tersebut juga menguasai hampir seluruh dosen pengajar hukum pidana, meletakkan buku Prof. Topo sebagai rujukan utama dalam mengajar. …
“Sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana.” Pernyataan itu dituliskan Topo Santoso dalam naskah pidatonya dalam Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2014. Jika kita meminta Profesor Hukum ini mengevaluasi dan memberikan masukan dalam regulasi …
Rasa was-was bercampur gelisah sedang menyelimuti salah satu Calon Kepala Daerah Manado, Jimmi Rimba Rogi, kendati KPUD setempat masih meloloskannya sebagai Calon Walikota. Pasalnya, status Jimmi masih dalam keadaan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari peristiwa inilah terpantik perdebatan dari berbagai kalangan, bolehkah seorang dalam status pembebasan bersyarat diloloskan sebagai Calon Kepala Daerah? Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. …
Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, memang sudah seharusnya dipikirkan untuk mempercepat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, agar persoalan hukum yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada tidak lagi menjadi beban MK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang …
Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum pemilu menjadi salah satu penyebabnya. Bentuk kejahatan seperti pemalsuan dan suap berada dalam ambivalensi rezim pidana umum atau rezim pidana pemilu. Untuk mendapat penjelasan itu, rumahpemilu.org ikut berdiskusi dengan wakil direktur Lembaga Kajian dan Advookasi untuk Independensi …
Posisi pemantau pemilu sejatinya adalah bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemantau pemilu adalah kekuatan dari luar organ negara yang akan menjaga bahwa proses pemilu tidak boleh dibiarkan berada diatas praktik kecurangan. Keberadaan pemantau pemilu menjadi niscaya, karena keterbatasan jangkauan dan sumber daya dari organ negara bernama pengawas pemilu dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dalam aktivitasnya, …
All the President’s Men (ATPM) menyadarkan kita, di negara dengan sistem hukum yang kuat pun pelanggaran pemilu terjadi dan menentukan kemenangan. Kesadaran ini eksekutif di dalam pemilu melakukan skandal dengan partai sebagai penyuplai wakil rakyat di legislatif, pers menjadi pendorong yudikatif untuk tetap menopang demokrasi. ATPM merupakan film yang diangkat dari kisah nyata skandal Watergate. Diambil dari nama hotel yang …
