Banyak ditangkapnya kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sebelumnya, alasan diubah pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pilkada langsung, karena anggota DPRD dan (fraksi) partai politik merupakan  kelembagaan korup dan tak dipercayai publik. “Yang kami sayangkan di darurat integritas pilkada ini penyelesaian dari elite politik malah mau mengubah pilkada langsung menjadi pemilihan …

Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup tapi juga karena adanya kasus suap dalam keanggotaan penyelenggara pemilu.  Regulasi pemilu dan kelembagaan KPU harus dibenahi untuk mengembalikan integritas pemilu Indonesia. “Yang kami sayangkan di darurat integritas pilkada ini penyelesaian dari elite politik malah mau mengubah …

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih yang dimulai pada 20 Januari 2018 kemarin cukup banyak mendapat atensi publik. Diberbagai laman media sosial dan media online kegiatan ini sempat menjadi viral dan trending topic pemberitaan,yang dalam pencapaiannya KPU RI menerima Rekor MURI. Untuk pertama kalinya dalam perhelatan Pilkada serentak 2018, Coklit benar-benar direspon balik oleh rakyat pemilih. …

Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota 2018 di Provinsi Banten ada tiga daerah yang bercalon tunggal. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada sore hari pendaftaran terakhir (10 Januari 2018) , hanya ada satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Tangerang, Pilkada Kota Tangerang, dan Pilkada Kabupaten Lebak. Pilkada Kabupatan Tangerang hanya diikuti Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli. Pasangan ini diusung Partai Golongan …

JAKARTA, KOMPAS — Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) pukul 08.00. Namun, sebagian besar pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik diperkirakan baru datang ke Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) pada hari terakhir pendaftaran, yakni Rabu (10/1) pukul 24.00. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi hal …

Pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga tahun 2018 diyakini publik menjadi ajang pemanasan mesin politik partai menjelang Pemilihan Umum 2019. Pilkada tahun depan juga dibayangi terjadinya potensi kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Meski demikian, pilkada diyakini akan berjalan aman dan lancar. Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas, pekan lalu,dengan mayoritas responden (88,2 persen) menilai pelaksanaan …

”Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat, yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat.” (Mohammad Hatta dalam ”Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Rakyat”) Tahun 2018 dan 2019 akan jadi titik kritis, tidak hanya bagi masa depan demokrasi, tetapi juga bagi imajinasi keindonesiaan. Gelombang pemilihan kali ini akan menempatkan bangsa Indonesia di persimpangan jalan, apakah akan memperkuat imajinasi kebangsaan melalui politik harapan atau …

Peserta Pilkada 2018 Diminta Jaga Persatuan JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI memprediksi isu yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA masih akan dominan pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2018. Polri berharap para peserta pilkada dapat menjamin pesta demokrasi itu tak memecah belah bangsa. ”Menurut perhitungan kami, (isu SARA) masih akan digunakan dalam Pilkada 2018. Namun, kami berharap …

Pilkada serentak 2017, utamanya di DKI Jakarta, menunjukkan riuhnya penyampaian ujaran kebencian maupun informasi palsu di ruang maya. Efek hal itu masih membekas di masyarakat. Kini, Pilkada 2018 sudah di depan mata. Sudah siapkah penyelenggara pemilihan menghadapi potensi munculnya ujaran kebencian di pilkada? Pilkada DKI Jakarta 2017 menyedot perhatian publik, bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga warga dari daerah lain. …

Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018. Pasalnya, tingkat kerawanan yang tinggi berpotensi menimbulkan tidak hanya gangguan penyelenggaraan pilkada, tetapi juga stabilitas di daerah. Sejauh ini tercatat ada 171 daerah yang …