Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum masih melalui proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu isu klasik yang belum disepakati adalah ambang batas parlemen. Salah satu variabel sistem pemilu ini berpengaruh terhadap berhak atau tidaknya partai politik mendapatkan kursi parlemen. Kegunaan ambang batas parlemen di pemilu adalah sebagai syarat jumlah perolehan suara minimal yang harus didapatkan partai politik peserta pemilu …

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah dapat merealokasi kursi dari daerah pemilihan yang keterwakilannya berlebih ke dapil yang kurang. Dengan demikian, jumlah anggota DPR dapat dipertahankan seperti saat ini, yakni 560 orang atau cukup …

Ketaksesuaian persentase perempuan-lelaki sebagai warga dengan persentase perempuan-lelaki di lembaga perwakilan tak linier dengan indeks demokrasi. Representasi perempuan Indonesia di parlemen masih di bawah 20% tapi peringkat kualitas demokrasi Indonesia bisa lebih baik dari negara-negara yang representasi perempuannya tinggi. Indonesia penting menyadari seberapa pengaruh antara representasi perempuan di parlemen dengan kualitas demokrasi negara. Karena, berdasar data peringkat demokrasi dan representasi …

Dengan sedikit perubahan pada tahun 2008, daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD yang ada sekarang ini tidak hanya sudah berlaku selama tiga kali pemilu (2004, 2009, dan 2014), tetapi juga didasarkan ada data jumlah penduduk tahun 2003. Dalam 15 tahun ini niscaya telah terjadi perubahan jumlah dan sebaran penduduk sehingga alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) perlu disesuaikan dengan data …

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah diajukan oleh Pemerintah pada awal Oktober, dinyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Akan tetapi, penjabaran yang dimuat pada ayat (3) pasal 138 menekankan substansi proporsional tertutup yang menentukan keterpilihan anggota DPR/DPRD berdasarkan nomor urut calon. Menanggapi …

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos gambar atau nomor urut partai, meskipun terdapat daftar calon. Perolehan kursi pun ditentukan berdasarkan nomor urut. “Itu kan khas proporsional …

August Mellaz merupakan salah satu pengamat pemilu yang berperhatian khusus pada sistem pemilu. Beberapa publikasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ditulis olehnya menjelaskan sejumlah variabel sistem pemilu. Belakangan, ia berperhatian mempelajari lebih sistem pemilu yang diterapkan di Jerman. Rumahpemilu.org penting menuangkan penjelasan “netral”-nya sebagai pengamat yang menggunakan penginderaan jauh dari dinamika advokasi kodifikasi undang-undang pemilu di Indonesia. Berikut hasil …

Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem proporsional terbuka di Pemilu 2009 dan 2014 tak tercapai. Relevankah keaktualan ini menjadi pertimbangan untuk mengadopsi sistem mayoritarian? Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan Direktur Populi Center, Nico Harjanto selepas perayaan Ulang Tahun Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu …

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin baiknya sistem ini dipahami, baik bagi peserta pemilu (partai dan caleg) maupun bagi pemilih. Tapi di sisi lain, semakin masifnya kecurangan dan politik uang serta menurunnya kualitas caleg …