Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tidak ada dalam daftar pendek program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020, tiba-tiba muncul ke permukaan dan disepakati rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Tapi yang mengherankan, sekaligus menyakitkan, materi revisi UU MK yang tersebar luas di ruang publik, sama sekali tidak menyentuh persoalan yang saat ini mesti dibenahi di tubuh Sang Penjaga Demokrasi …
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh tempat pemungutan suara (TPS). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan yang mengungkap adanya praktik pemilih ganda dan pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana …
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Di TPS tersebut ditemukan fakta bahwa semua pemilih yang telah menerima surat suara menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada seseorang bernama Marthen Antoh …
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di empat daerah. Empat daerah tersebut adalah Gayo Lues, Aceh; Bombana, Sulawesi Tenggara; Maybrat, Papua Barat; serta Kepulauan Yapen, Papua. Di Gayo Lues, Aceh, MK memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang di lima tempat pemungutan suara (TPS) dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan diucapkan …
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2017 (4/4). Dari 50 permohonan, 40 permohonan tidak dapat diterima. Tujuh pemohon sengketa hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin masih bisa bernapas lega. MK tak mengeluarkan putusan sela tanda permohonannya dilanjutkan pada proses pemeriksaan dan pembuktian dalil perkara. Permohonan sengketa hasil dari pemohon di tujuh daerah itu memenuhi syarat …
Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangannya sendiri dalam sidang permohonan penghapusan kewenangan MK menangani sengketa pilkada (19/5). MK membatalkan dua Pasal 236 Huruf c UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e  UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pilkada. Pakar pemilu dan konstitusi, Refly Harun menilai putusan itu tak tepat. …
