Ambang batas pencalonan presiden kembali menjadi perbincangan hangat. Perdebatannya mendominasi media dari mulai stasiun TV nasional hingga media online, para pakar, pengamat politik bahkan politisi. Masing-masing mengemukakan pendapat disertai argumentasinya mengenai angka yang cocok untuk diterapkan pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Para pendukung ambang batas pencalonan 0% telah beberapa kali mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang …

Terkait keserentakan pemilu, argumen utama yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik. Pemikiran tersebut ada benarnya sebab dalam empat kali pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014) pemerintahan yang terbentuk hanya menghasilkan pemerintah minoritas (minority government). Presiden …

Kekuasaan adalah persoalan klasik yang selalu menarik dibicarakan dan tidak pernah selesai-selesai. Karena kekuasaan menjadi begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, ada kekuasaan dalam kelompok kecil, sedang dan berskala besar. Semuanya memiliki pengaruh sesuai gesturnya. Bila suatu masyarakat negara lemah dan berantakan maka sebabnya kekuasaan dan kekuasaan pulalah yang membuatnya kuat dengan tata kelola yang baik. Kekuasaan bisa menindas, rakyat jadi …

20 tahun Reformasi Indonesia belum menghasilkan sistem politik yang mapan. Pergantian sistem politik menyertakan sistem pemilu lebih banyak bersifat coba-coba dibanding penataan perbaikan untuk kemapanan sistem. Hingga di pemilu nasional kelima pasca-Reformasi nanti pada 2019, Indonesia pertama kalinya akan menerapkan sistem presidensial yang pemilunya menggunakan desain pemilu serentak. Bagi para aktor yang terlibat merancang pemilu serentak, rekomendasi sistem politik Indonesia …

Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mendapat penghargaan “Bintang Penegak Demokrasi” dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pegiat pemilu dan demokrasi yang lekat dengan kelembagaan Centre for Electoral Reform (Cetro) ini menjadi satu-satunya peraih bintang bidang demokrasi di tahun 2017. Menurut situs resmi Sekretriat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id) Bintang Penegak Demokrasi adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada mereka …

Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan provinsi dan kabupaten/kota melalui pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Di Rapat Paripurna, SBY sebagai presiden diwakili Kementerian dan SBY sebagai …